Fokusinews.com | Palembang,15 Juli 2026 – Sumatera Selatan (Sumsel) tidak pernah lelah memberikan napas
bagi Republik ini. Dari sektor hulu migas hingga tambang batubara, Provinsi ini tegak sebagai
penyangga utama energi dan devisa negara.Namun, di balik angka-angka kontribusi yang megah
tersebut, tersimpan sebuah ironi struktural yang sangat melukai nalar dan kemanusiaan:
kebijakan pembatasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mencekik urat nadi
logistik dan membenturkan sesama rakyat di lumbung energinya sendiri.
Merespons krisis kelangkaan BBM subsidi yang telah memakan korban jiwa dan terus berulang
tanpa penyelesaian fundamental, Muhammad Iqbal, Ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat
(POSPERA) Sumatera Selatan, menyampaikan kritik analitis yang menukik tajam terhadap
arogansi kebijakan pusat dan kegagapan pemerintah daerah.
“Kita sedang disuguhi sebuah distorsi tata kelola yang luar biasa tragis. Sumsel tidak hanya menyumbang melalui ladang konsesi korporasi raksasa, hari ini tetesan keringat dari sumur-sumur minyak rakyat pun dilegalkan dan ditarik demi menambah target lifting minyak nasional.pertanyaan moral dan metamatis yang paling mendasar adalah apalagi kurang dari Sumsel ? Tanah kita dikeruk, sumur rakyat kita diperas untuk menghidupi negara, namun untuk sekedar menggerakkan roda ekonomi sendiri rakyat kita dipaksa mengemis dan mengantri berhari-hari demi setetes solar,” ujar Muhammad Iqbal.
Fakta di lapangan menunjukkan anomali statistik yang sangat mencolok. Selama lima tahun
belakangan, kuota BBM bersubsidi untuk Sumsel mengalami stagnasi yang tidak masuk akal,
terpaku di angka kisaran 600.000 hingga 630.000 Kiloliter per tahun tanpa ada penambahan
berarti. Padahal, pada periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi daerah merangkak naik
secara konsisten yang berbanding lurus dengan lonjakan drastis volume kendaraan angkutan
logistik. Setiap tahun, ajuan rasional kuota dari Pemerintah Provinsi Sumsel yang untuk tahun
ini diproyeksikan mencapai angka 2,8 juta Kiloliter – selalu dijawab dengan disparitas yang
terlampau tinggi oleh pusat, di mana realisasinya hanya disetujui di kisaran 22,5 persen.
Situasi ini bukan lagi sekadar defisit ekonomi, melainkan telah bereskalasi menjadi tragedi
kemanusiaan. DPD POSPERA Sumsel secara khusus menyoroti misorientasi penyelesaian yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
“Kita sedang disuguhi sebuah distorsi tata kelola yang luar biasa tragis. Sumsel tidak hanya
menyumbang melalui ladang konsesi korporasi raksasa; hari ini, tetesan keringat dari
sumur-sumur minyak rakyat pun dilegalkan dan ditarik demi menambal target lifting minyak
nasional. Pertanyaan moral dan matematis yang paling mendasar adalah: Apa lagi yang
kurang dari Sumsel? Tanah kita dikeruk, sumur rakyat kita diperas untuk menghidupi
negara, namun untuk sekadar menggerakkan roda ekonominya sendiri, rakyat kita dipaksa
mengemis dan mengantre berhari-hari demi setetes solar,” urai Muhammad Iqbal.
“Sangat disesalkan, di tengah krisis yang bersifat struktural ini, energi Pemerintah Provinsi justru
habis terkuras pada mikromanajemen yang jauh dari substansi. Alih-alih memimpin daerah
menuntut hak ke BPH Migas, Gubernur malah sibuk mengatur tata letak antrean pengisian bahan
bakar di SPBU dan terjebak dalam narasi saling menyalahkan terkait teknis distribusi. Kebijakan
tambal sulam yang ahistoris ini justru memicu friksi dan benturan horizontal di akar rumput,” tegas
Iqbal.
Iqbal kemudian menyoroti titik tergelap dari krisis ini. “Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa
karut-marut ini telah menelan korban. Ada seorang sopir angkutan yang meregang nyawa di area
SPBU akibat tekanan fisik, kelelahan, dan stres dalam sistem antrean yang tidak manusiawi.
Apakah nyawa rakyat Sumsel hanya sebatas angka statistik? Darah dan air mata yang mengalir
di atas tanah lumbung energi ini adalah tamparan keras bagi nurani para pemangku kebijakan!”.
Oleh karena itu, DPD POSPERA Sumsel melayangkan dua desakan mutlak yang tidak bisa
ditawar :
Pertama, Tuntutan Keras kepada BPH Migas.
“Kami menuntut BPH Migas untuk segera menggunakan akal sehatnya dengan merekalibrasi dan
menambah kuota BBM bersubsidi untuk Sumatera Selatan, mengingat posisi strategis provinsi ini
sebagai salah satu daerah penyangga energi nasional dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi. Hentikan pendekatan top-down yang menyamaratakan Sumsel dengan daerah
non-penghasil. Menahan hak energi daerah yang sedang bertumbuh pesat, sama saja sabotase
pertumbuhan ekonomi yang menjadi target pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Iqbal.
Kedua, Desakan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk Menggugat BPH Migas.
“Kami mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk berhenti bertindak sebagai ‘pengatur antrean
SPBU’ dan mulai bertindak sebagai pelindung rakyat. Kami mendesak Gubernur untuk memimpin
langsung perlawanan ini dengan melayangkan tuntutan resmi kepada BPH Migas. Tugas seorang
kepala daerah bukan menertibkan bagaimana rakyatnya mengantre dalam kemiskinan energi,
melainkan mendesak BPH Migas agar bertanggung jawab menambah kuota energi rakyatnya.
Gubernur harus berani bersuara lantang ke pusat, bukan membiarkan rakyatnya berbenturan di
lapangan,” pungkas Iqbal dengan nada menusuk.
POSPERA menegaskan akan terus berdiri di garis depan mengawal isu ini. Beban jalan raya yang
hancur, kelelahan sosial, hingga nyawa yang hilang harus dibayar tuntas dengan jaminan
pasokan energi yang adil. Sumsel bukan entitas yang bisa diperas kekayaannya namun dibiarkan
lumpuh kehabisan bahan bakar. Hak energi rakyat Sumatera Selatan harus dikembalikan.(Ril)
