Fokusinews.com, Rabu 22 Juli 2026
JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Gerindra, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) di tingkat nasional. Terbaru, ia memfasilitasi dan mendampingi langsung pimpinan DPRD Provinsi Kaltara dalam audiensi strategis dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, B.Sc., M.B.A., di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Rombongan DPRD Kaltara yang hadir dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Djufri, S.E., M.M., dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Mudain, S.E. Audiensi ini digelar dengan agenda utama membahas penguatan mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, yang dinilai sebagai salah satu variabel krusial dalam akselerasi pembangunan di provinsi termuda di Indonesia itu.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Rahmawati Zainal menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis dan spesifik wilayah Kaltara agar menjadi atensi khusus dalam pembahasan kebijakan fiskal nasional, khususnya yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, Kaltara sebagai provinsi baru memiliki karakteristik geografis dan tantangan pembangunan yang unik, sehingga membutuhkan formula pendanaan yang lebih adaptif.
“Saya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara dan kebutuhan daerah didengar di tingkat pusat. Audiensi ini adalah bentuk nyata sinergi antara legislatif pusat dan daerah agar kebijakan fiskal yang dihasilkan benar-benar berpihak pada percepatan pembangunan di Kaltara,” ujar Rahmawati kepada awak media usai pertemuan.
Ketua DPRD Kaltara, Ahmad Djufri, menambahkan bahwa peningkatan alokasi transfer daerah sangat mendesak untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur prioritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Ia mengapresiasi langkah cepat dan peran aktif Rahmawati Zainal yang telah menjembatani komunikasi antara DPRD provinsi dengan komisi-komisi strategis di DPR RI.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, merespons positif seluruh masukan yang disampaikan oleh perwakilan daerah. Ia menegaskan bahwa Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan akan menampung aspirasi tersebut dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) maupun regulasi terkait hubungan keuangan pusat dan daerah ke depan.
“Sinergi seperti ini sangat kami perlukan untuk mendapatkan data dan kondisi riil di lapangan. Kami akan kaji secara serius usulan dari teman-teman DPRD Kaltara dan Ibu Rahmawati agar kebijakan transfer daerah ke depan bisa lebih adil dan tepat sasaran, khususnya bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan,” ujar Hekal.
Melalui kolaborasi yang erat antara wakil rakyat di Senayan dan DPRD provinsi, diharapkan dukungan anggaran bagi Kalimantan Utara semakin optimal. Hal ini tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru Bumi Benuanta.
Editor : FN – AR
