Menggali Sejarah, Merawat Peradaban: Perjuangan 24 Tahun Masjid Al-Miftah Tarakan di Tengah Bayang-Bayang Status WKP Pertamina

​Menakar Harapan dari Gedung Dewan: DPRD Tarakan Resmi Bentuk Pansus WKP, Menanti Titik Terang Legalitas Masjid Al-Miftah dan Warga Kampung 1 Skip

Oleh: SAHBUDIMAN, S.KOM., M.H.
(Ketua JWI Kaltara – Pengiat Literasi TBMI Kaltara)

Pengantar Redaksi: Secercah Asa di Ujung Penantian Panjang

​Tarakan, sebuah kota kepulauan yang kaya akan sejarah minyak dan gas bumi, menyimpan banyak cerita di balik derap pembangunan modernnya. Di balik gemerlap kota dan denyut aktivitas ekonominya, tersimpan sebuah persoalan pelik yang telah mengakar selama berpuluh-puluh tahun: status lahan permukiman dan fasilitas umum warga yang masih terbelenggu oleh bayang-bayang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

Bagi masyarakat awam, istilah administratif seperti WKP atau aset korporasi mungkin terdengar rumit. Namun, bagi ribuan warga yang tinggal di kawasan eks-perusahaan migas—khususnya di Kelurahan Kampung 1 Skip, RT 6,7 dan RT 8—istilah ini menyangkut kepastian hidup, rasa aman, dan hak dasar atas tanah tempat mereka bernjak tumbuh dari generasi ke generasi.

​Di sinilah sebuah simbol perjuangan umat berdiri: Masjid Jami’ Al-Miftah. Rumah ibadah ini bukan sekadar bangunan fisik tempat melantunkan ayat suci, melainkan monumen keteguhan hati warga yang dibangun dari reruntuhan, dirawat dengan keringat gotong royong, dan dipertahankan di tengah ketidakpastian hukum status lahan.

Kini, angin segar berhembus dari Gedung DPRD Kota Tarakan. Langkah taktis dan berani diambil oleh lembaga legislatif melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penelusuran Fakta Hukum Sengketa WKP Pertamina. Artikel mendalam ini membedah secara komprehensif bagaimana dinamika perebutan keadilan agraria ini bergulir, ditenun dari sejarah 24 tahun kepemimpinan takmir masjid, hingga harapan besar masyarakat kepada wakil rakyat.

Chapter I: Langkah Konkret Gedung Dewan — DPRD Tarakan Bentuk Pansus WKP

​Gerak cepat ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan dalam merespons jeritan aspirasi masyarakat bawah. Pada hari Minggu, 8 November 2026, bertempat di Ruang Pertemuan DPRD Kota Tarakan, sebuah rapat penting yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan fraksi dewan resmi digelar.

​Agenda utama rapat tersebut tidak lain adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penelusuran Fakta Hukum Sengketa Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Pertamina Kota Tarakan. Langkah ini dinilai sebagai terobosan institusional yang sangat dinantikan oleh publik, mengingat persoalan status lahan warga dan fasilitas sosial di area eks-hulu migas telah lama menjadi “bola panas” yang tak kunjung terselesaikan secara adil.

Rapat paripurna pembentukan pansus tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, S.H., didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid. Dengan mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat, seluruh fraksi di parlemen sepakat untuk memberikan mandat penuh kepada tim pansus guna menyelidiki, membedah aspek historis-yuridis, serta memperjuangkan hak-selamat masyarakat di lapangan.

Berdasarkan keputusan resmi dewan, susunan keanggotaan Pansus Penelusuran Fakta Hukum Sengketa WKP Pertamina Kota Tarakan ditetapkan sebagai berikut:

• ​Ketua Pansus: Adyansa, S.M.
• ​Wakil Ketua Pansus: Dapot Sinaga
• ​Anggota Pansus:
  1. ​Suryadi Sangkala
  2. ​Hiyatul Rahman Cani
  3. ​Muhammad Sapri
  4. ​Safaruddin
  5. ​Baharuddin
  6. ​Randi Ramadhana Erdian
  7. ​Habusan
  8. ​Barokah

Kehadiran Pansus ini langsung menjadi sorotan utama di berbagai platform media sosial dan perbincangan warga Kota Tarakan. Publik, khususnya para pengurus rumah ibadah dan warga yang wilayahnya masuk dalam klaim WKP, menaruh harapan setinggi langit agar pansus ini bekerja secara progresif, objektif, dan berpihak kepada keadilan sosial bagi rakyat.

Chapter II: Refleksi Sejarah 24 Tahun Masjid Al-Miftah — Dari Reruntuhan Menuju Kemakmuran Umar

Untuk memahami betapa mendesaknya penyelesaian sengketa lahan ini, kita harus menengok jauh ke belakang, menyusuri rekam jejak perjuangan sebuah masjid yang menjadi jantung spiritual warga Kampung 1 Skip. Saksi hidup dari perjalanan panjang itu adalah Drs.H. Sutiyono, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Takmir Masjid Al-Miftah yang telah mengabdi selama 24 tahun (periode 2001–2013 dan berlanjut dari 2018 hingga 2026).

Dalam wawancara eksklusif bersama media, H. Sutiyono menuturkan kisah berdirinya masjid ini dengan nada haru namun penuh rasa syukur.

1. Titik Nol Tahun 2001: Reruntuhan dan Ketulusan Tiga Perintis

​Sejarah mencatat, bangunan awal masjid di lokasi tersebut sejatinya telah dirintis sejak era 1980-an, tatkala kawasan perumahan tersebut masih dipadati oleh karyawan perusahaan migas yang beroperasi di Tarakan. Namun, seiring perpindahan pusat operasional perusahaan ke Pulau Bunyu, kompleks perumahan perlahan ditinggalkan. Bangunan masjid sempat mangkrak, terbengkalai, dan struktur dasarnya dibiarkan telantar.

​Pada awal tahun 2001, melihat kondisi umat yang kehilangan sarana ibadah yang layak, pihak kelurahan dan tokoh masyarakat menginisiasi pembentukan kepengurusan baru. H. Sutiyono, yang saat itu aktif menggerakkan warga untuk menghidupkan kegiatan keagamaan, ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua Takmir sekaligus Ketua Pembangunan.

​Sebuah keputusan radikal dan penuh pertimbangan diambil pada masa-masa awal tersebut: merobohkan sisa kerangka bangunan lama yang sempat berdiri. Langkah ini terpaksa dilakukan demi meluruskan orientasi bangunan agar benar-benar presisi menghadap kiblat.

​“Waktu itu masjid dirobohkan agar posisinya pas menghadap kiblat. Bersama tiga orang perintis—saya, almarhum Pak Wahab, dan Pak Holik—kami mulai merintis salat berjemaah di sebuah rumah kecil di sebelah masjid,” kenang H. Sutiyono dengan mata berkaca-kaca.

​Pada masa-masa awal itu, jemaah yang hadir untuk salat fardu maupun tarawih bisa dihitung dengan jari—hanya tiga hingga lima orang saja. Bahkan, karena bangunan utama belum ada, mereka sempat menumpang salat di bekas rumah karyawan (yang saat itu dikuasai oleh Pak Jitumin) yang letaknya persis di depan fasilitas MCK, sehingga arah salat sempat menghadap ke area tersebut sebelum akhirnya dipindahkan sementara ke posyandu setempat.

​Meski jamaah hanya segelintir, semangat syiar tidak pernah padam. H. Sutiyono secara konsisten menggelar pengajian subuh rutin, meski yang mendengarkan hanya beberapa orang saja dengan pengeras suara seadanya. Untuk pelaksanaan salat Jumat, warga bahkan harus berjalan kaki jauh menuju ujung jalan di kawasan Pemadam Kebakaran.

2. Gotong Royong Tanpa Batas dan Uluran Tangan Pemerintah

Memasuki tahun 2002, denyut nadi pembangunan mulai berdetak lebih kencang. Di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat yang masih sulit pasca-krisis, semangat gotong royong menjadi bahan bakar utamanya.

​Berkat kegigihan pengurus melakukan lobi sosial, Wali Kota Tarakan kala itu, dr. H. Jusuf SK, memberikan bantuan dana stimulan sebesar Rp10 juta untuk kembali mendirikan struktur bangunan masjid. Sumbangan mengalir deras dari swadaya murni masyarakat sekitar, bantuan material semen dari perusahaan mitra (seperti Medco), hingga sokongan dari berbagai instansi pemerintah.

​Bangunan semipermanen dengan atap sederhana dan dinding terbuka tanpa pendingin ruangan perlahan berdiri. Jemaah merasakan kesejukan alami dari embusan angin bebas, menikmati tempat bersujud yang mereka bangun dengan keringat dan air mata sendiri. Seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut terus diperluas hingga kini mampu menampung hingga enam sampai tujuh saf jemaah aktif yang senantiasa memakmurkannya.

Chapter III: Labirin Birokrasi dan Dilema Status Lahan WKP Pertamina

Di balik kemakmuran aktivitas ibadah dan kerukunan sosial yang terjalin erat di Masjid Al-Miftah saat ini, tersimpan duri dalam daging yang belum tercabut: Status hukum tanah wakaf masjid dan permukiman warga yang masih dibayangi klaim Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Pertamina.

​H. Sutiyono membeberkan fakta lapangan yang ironis. Selama hampir 26 tahun menempati dan mengelola kawasan tersebut sejak awal 2001, pihak pengurus masjid maupun warga secara konsisten berupaya mengurus legalitas formal pertanahan agar memiliki kepastian hukum yang sah di mata negara. Namun, setiap langkah administratif yang diajukan selalu membentur tembok tebal birokrasi.

​1. Blokade Administratif di Tingkat Kelurahan dan Pertanahan

Ketika pengurus mencoba memproses surat keterangan penguasaan fisik tanah atau mengurus peta bidang melalui kelurahan dan instansi pertanahan, permohonan tersebut kerap ditolak atau diblokir dengan alasan wilayah tersebut masuk dalam zona WKP.

​Pertanyaannya, sejauh mana klaim tersebut relevan dengan kondisi objektif hari ini? Kawasan Kampung 1 Skip, khususnya di sekitar Masjid Al-Miftah, telah lama bertransformasi menjadi kawasan permukiman padat penduduk yang mandiri. Di sekitar masjid sudah tidak ditemukan lagi instalasi pipa minyak aktif, fasilitas pemboran, maupun aktivitas operasional hulu migas. Wilayah ini murni menjadi pusat kehidupan sosial, pendidikan dasar anak-anak warga, dan pusat peribadatan umat Islam.

​2. Kontras Kebijakan: Mengapa Kampung 6 dan Kampung 4 Bisa, Mengapa Kampung 1 Dipersulit?

Salah satu poin paling krusial yang disoroti oleh H. Sutiyono adalah adanya ketimpangan perlakuan administratif antar-wilayah di Kota Tarakan.

​Sebagai perbandingan, di wilayah tetangga seperti kelurahan Kampung 6, 4, proses pelepasan aset oleh korporasi dan penerbitan sertipikat hak milik bagi masyarakat sudah dapat direalisasikan dengan baik oleh negara. Bahkan, beberapa persil tanah dan bangunan di sekitar Masjid Al-Miftah sendiri sebenarnya telah berhasil mengantongi sertifikat sah melalui jalur dan proses tertentu di masa lalu.

​“Kalau di wilayah lain yang status tanahnya sama persis sudah bisa disetifikatkan dan diserahkan kepada masyarakat, mengapa untuk fasilitas rumah ibadah dan permukiman di Kampung 1 Skip dipersulit? Status hukum tanah kita dulu sama, berasal dari perumahan eks-perusahaan,” tegas H. Sutiyono dengan nada tanya penuh keadilan.

​Lebih lanjut, ia mengenang bagaimana di masa lalu proses pembebasan rumah-rumah eks-karyawan di sekitar masjid (seperti rumah milik Pak Tumin, Pak Moko, hingga Pak Waras) dilakukan melalui musyawarah dan penggantian biaya swadaya umat agar bangunan tersebut dapat dihibahkan sepenuhnya untuk kepentingan masjid dan perluasan jalan lingkungan.

​Jika merujuk pada prinsip hukum agraria dan sejarah penguasaan fisik secara turun-temurun selama lebih dari dua dekade, penguasaan oleh jemaah Masjid Al-Miftah telah memenuhi unsur-unsur dasar hukum keperdataan yang layak mendapatkan perlindungan negara.

Chapter IV: Dampak Sistemik dan Suara Keadilan untuk Masyarakat Awam

​Bagi pembaca awam, sengketa lahan antara warga dan korporasi mungkin tampak seperti urusan sepele di atas selembar kertas peta. Namun, dampaknya sangat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

​1. Lumpuhnya Akses Ekonomi dan Fasilitas Perbankan

Tanpa adanya legalitas sertipikat tanah yang sah, warga pemilik rumah dan pengurus fasilitas umum di kawasan tersebut kehilangan akses terhadap instrumen perbankan formal. Jaminan kebendaan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha rakyat (seperti Kredit Usaha Rakyat atau program permodalan mikro lainnya) menjadi mustahil diajukan karena status tanah yang status quo di bawah bayang-bayang WKP. Dampak lanjutannya adalah perputaran ekonomi kerakyatan di tingkat lokal menjadi terhambat.

2. Hambatan Pembangunan Infrastruktur dan Pendapatan Daerah

Ketidakpastian status tanah juga berimbas pada tertundanya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah daerah pun kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi perizinan dan PBB yang semestinya bisa dioptimalkan jika status tanah masyarakat memiliki kepastian hukum yang tuntas.

​​3. Rasa Aman Spiritual yang Terganggu

​Bagi jemaah Masjid Al-Miftah, rasa cemas sewaktu-waktu bangunan tempat mereka bersujud diusik oleh klaim administratif korporasi adalah beban psikologis yang berat. Rumah ibadah yang dibangun dengan air mata keringat umat selama 24 tahun selayaknya mendapatkan perlindungan penuh dari negara, bukan justru digantung dalam ketidakpastian administratif.

Chapter V: Menaruh Asa pada Pansus DPRD Tarakan — Saatnya Negara Hadir

Dengan resmi terbentuknya Pansus Penelusuran Fakta Hukum Sengketa WKP Pertamina di bawah kepemimpinan Adyansa, S.M. dan Dapot Sinaga, secercah harapan besar kini kembali menyala di dada masyarakat Kampung 1 Skip.

​Pansus ini memikul tanggung jawab moral dan konstitusional yang amat besar untuk menjadi jembatan keadilan antara kepentingan korporasi migas dan hak asasi warga atas ruang hidup. Publik mendesak agar Pansus mengambil langkah-langkah strategis berikut:

1. ​Investigasi Lapangan secara Objektif: Meninjau langsung kondisi faktual di lapangan, memvalidasi bahwa kawasan sekitar Masjid Al-Miftah murni adalah permukiman padat dan rumah ibadah yang bebas dari fasilitas operasional migas aktif.
2. ​Evaluasi dan Revisi Kebijakan Tata Ruang (RTRW): Mendorong penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan agar selaras dengan realitas demografi dan sosial kekinian, di mana kawasan-kawasan eks-WKP yang telah lama beralih fungsi menjadi permukiman warga dan fasilitas umum harus dikeluarkan dari zona eksklusif pertambangan.
3. ​Mendorong Pelepasan Aset (Redistribusi Tanah): Memfasilitasi dialog tripartit antara Pemkot Tarakan, DPRD, manajemen Pertamina, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merumuskan skema pelepasan hak atas tanah bagi warga dan rumah ibadah, sebagaimana sukses diterapkan di wilayah lain seperti Kampung 6.
4. ​Memberikan Kepastian Hukum Tanpa Biaya Memberatkan: Memastikan bahwa proses penerbitan sertipikat tanah wakaf masjid digratiskan dan dipermudah oleh negara, mengingat pengabdian sosial bangunan tersebut telah teruji selama seperempat abad melayani umat.

Chapter Penutup : Perjuangan yang Belum Usai

Kisah Masjid Al-Miftah dan pembentukan Pansus WKP DPRD Tarakan adalah cerminan dari dinamika klasik antara pembangunan industrial dan hak-hak dasar masyarakat lokal. Di balik setiap jengkal tanah yang disengketakan, terdapat ribuan doa yang dipanjatkan oleh jamaah sederhana yang hanya ingin beribadah dengan tenang di tanah kelahirannya.

​Perjalanan 24 tahun H. Sutiyono merawat Masjid Al-Miftah mengajarkan kita tentang arti ketulusan yang tiada tara. Kini, estafet perjuangan itu tidak hanya berada di pundak takmir masjid semata, tetapi telah resmi masuk ke dalam ruang-ruang terhormat lembaga legislatif melalui Pansus WKP.

​Publik Tarakan menanti dengan penuh optimisme. Semoga ketukan palu di Gedung DPRD benar-benar menjadi lonceng keadilan yang memerdekakan Masjid Al-Miftah dan seluruh warga Kampung 1 Skip dari belenggu ketidakpastian hukum. Karena pada akhirnya, keadilan agraria bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, melainkan tentang bagaimana negara memuliakan harkat dan martabat rakyatnya.

(*)

Laporan :Sahbudiman, S.Kom., M.H.