DUGAAN PENYELEWENGAN PROGRAM PERIKANAN SENILAI Rp7 MILIAR DI DESA MANDING PINOH UTARA TERBONGKAR : BIBIT IKAN 2.500 EKOR DIDUGA HANYA 200, PUPUK 120 KARUNG MENJADI 30, WARGA MINTA DIUSUT, NAMA (Samiun) DISEBUT – SEBUT!!
MELAWI,KALIMANTAN BARAT//
Dugaan ketidakberesan dalam pelaksanaan program bantuan perikanan di wilayah Manding, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang disebutkan dalam program dengan barang yang diterima masyarakat di lapangan.
Program yang disebut-sebut memiliki nilai anggaran mencapai Rp7 miliar tersebut diduga dikelola oleh seseorang bernama Semiun. Informasi ini disampaikan sejumlah warga kepada redaksi dengan meminta identitas mereka dirahasiakan karena khawatir terhadap kemungkinan dampak setelah mengungkap dugaan tersebut.
Warga mengaku memiliki sejumlah bukti fisik yang dapat diperiksa oleh pihak berwenang. Sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang mereka minta agar segera ditelusuri secara menyeluruh.
1. BANTUAN BIBIT IKAN 2.500 EKOR DIDUGA HANYA DITERIMA SEKITAR 200 EKOR
Persoalan pertama berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran bibit ikan. Menurut keterangan warga, jumlah bantuan yang seharusnya diterima mencapai 2.500 ekor. Namun, realisasi yang mereka terima diduga hanya sekitar 200 ekor.
“Seharusnya kami mendapatkan 2.500 ekor, dikasih 200 ekor. Kalau mau bukti, ada kolam di daerah belakang rumah Pak Rajali,” ungkap
salah seorang warga kepada awak media
Kamis, 12/11/26.
Perbedaan jumlah yang cukup signifikan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai realisasi pengadaan dan mekanisme distribusi bantuan.
Warga meminta instansi terkait memeriksa dokumen pengadaan, jumlah bibit yang dibeli, berita acara serah terima, serta melakukan pengecekan langsung terhadap kelompok penerima bantuan.
2. PENGADAAN PUPUK NPK 16-16-16 DIDUGA TIDAK SESUAI: DARI 120 KARUNG MENJADI 30 KARUNG
Dugaan kejanggalan kedua menyangkut bantuan pupuk NPK 16-16-16. Warga menyebutkan bahwa jumlah pupuk yang seharusnya disalurkan mencapai 120 karung. Namun, pupuk yang diduga benar-benar diterima masyarakat hanya sekitar 30 karung.
Selain persoalan jumlah, warga juga mempertanyakan kesesuaian merek dan jenis pupuk yang dibagikan.
Menurut pengakuan pelapor, pupuk yang disebut sebagai NPK 16-16-16 hanya diperlihatkan ketika kegiatan dokumentasi atau sesi foto di rumah Semiun.
“Kami cuma difoto di rumah Pak Semiun pakai pupuk NPK 16-16-16, cuma di foto jak. Kalau mau bukti, Pak Rajali ada bukti di rumahnya. Total pengadaan Pak Semiun Rp7 miliar, kata dia punya bos,”ucap
warga.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara pengadaan yang dilaporkan dengan realisasi distribusi kepada masyarakat.
Untuk memastikan kebenarannya, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang, faktur pembelian, dokumen pengadaan, berita acara serah terima, serta bukti distribusi pupuk kepada kelompok penerima manfaat.
3. KOLAM PERCONTOHAN DI KAWASAN KEBUN SAWIT DEKAT RUMAH BUPATI DIDUGA BELUM RAMPUNG, MESKI PEMBAYARAN DISEBUT LUNAS
Persoalan ketiga berkaitan dengan pembangunan kolam percontohan yang berlokasi di kawasan kebun sawit wilayah Manding, tepatnya di samping rumah Bupati.
Warga mempertanyakan kondisi fisik pekerjaan kolam yang menurut mereka belum sepenuhnya selesai, sementara pembayaran pekerjaan tersebut diduga telah dilakukan secara lunas.
“Kolam percontohan dibuat di samping rumah Pak Bupati di kebun sawit di Manding, kerjaan belum selesai tapi sudah dibayar,”ungkap warga.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari lembaga pemeriksa dan aparat penegak hukum.
Pemeriksaan diperlukan untuk mencocokkan kontrak pekerjaan, nilai anggaran, progres fisik pembangunan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, hingga dokumen pencairan pembayaran.
Dengan demikian, dapat diketahui apakah pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan volume dan kualitas pekerjaan yang benar-benar diselesaikan.
WARGA DESAK BUPATI, INSPEKTORAT, DINAS PERIKANAN, DAN APH TURUN TANGAN
Atas berbagai dugaan tersebut, warga meminta Bupati Melawi, Dinas Perikanan, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera mengambil langkah konkret.
Mereka mendesak dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap administrasi pengadaan, realisasi penyaluran bantuan, serta pembangunan kolam percontohan.
Warga juga meminta agar tim pemeriksa turun langsung ke lokasi untuk mencocokkan dokumen anggaran dengan kondisi fisik dan barang yang benar-benar diterima masyarakat.
“Kami minta Bapak Bupati pelajari dulu. Kami ini masyarakat kecil, jangan dibohongi dengan program Rp7 miliar, tapi yang sampai ke kami cuma sisa-sisanya,”pungkas salah seorang warga.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melakukan verifikasi langsung terhadap penerima manfaat.
REDAKSI MINTA KLARIFIKASI, HAK JAWAB PIHAK TERKAIT TETAP TERBUKA
Hingga berita ini diterbitkan, (Semiun) dan pihak-pihak terkait lainnya, belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi masih berupaya memperoleh penjelasan resmi dari Dinas Perikanan Kabupaten Melawi mengenai nilai anggaran program, mekanisme pengadaan, jumlah bantuan yang dialokasikan, serta realisasi pelaksanaannya.
Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi Semiun, pihak pengelola program, Dinas Perikanan, maupun pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlu ditegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian tersebut masih bersumber dari keterangan warga dan belum merupakan kesimpulan hukum. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan profesional oleh lembaga berwenang.
Masyarakat berharap program bantuan yang bersumber dari uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi penerima, bukan hanya tercatat dalam laporan administrasi.
Jika ditemukan adanya penyimpangan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Uang negara harus,dipertanggungjawabkan, dan hak masyarakat penerima bantuan wajib dilindungi.(red)
