Fokusinews com | Palembang, – Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (JAKOR Sumsel) menggelar aksi damai di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang, Jumat (13/11/2026).
Dalam aksi tersebut, JAKOR Sumsel menyoroti kegiatan penataan median taman di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan D.I. Panjaitan, Kota Palembang, Tahun Anggaran 2026, yang memiliki nilai anggaran sebesar Rp7.341.534.346 dan dikerjakan oleh perusahaan BAHTERA PERKASA ABADI.
Koordinator Aksi JAKOR Sumsel, Fadrianto TH, didampingi Koordinator Lapangan Idil F, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah indikasi dan dugaan potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan hasil investigasi dan pengumpulan informasi tim di lapangan.
Menurut JAKOR Sumsel, proyek penataan median jalan tersebut dinilai belum mendesak untuk dilaksanakan. Pasalnya, kondisi median jalan yang sudah ada dianggap masih cukup layak untuk dipertahankan.
Terlebih lagi, kondisi keuangan daerah yang disebut mengalami defisit seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Kami mempertanyakan urgensi kegiatan penataan median taman tersebut. Di tengah kondisi APBD yang mengalami defisit, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan program-program yang benar-benar menjadi prioritas dan menyentuh kepentingan masyarakat,” demikian sorotan JAKOR Sumsel.
Selain mempertanyakan urgensi anggaran, JAKOR Sumsel juga menyoroti dugaan pelaksanaan pekerjaan yang terkesan asal-asalan. Mereka menyebut adanya kayu dan papan penyangga pekerjaan yang kerap terjatuh pada malam hari hingga mengganggu dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Tidak hanya itu, persoalan penebangan puluhan batang pohon di sepanjang median Jalan Jenderal Ahmad Yani juga menjadi perhatian serius JAKOR Sumsel.
Mereka menilai penebangan pohon tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait, terutama menyangkut perizinan dan kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang.
JAKOR Sumsel meminta pemerintah memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, terlebih keberadaan pohon di kawasan perkotaan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas udara dan keseimbangan lingkungan.
Atas sejumlah persoalan tersebut, JAKOR Sumsel menyampaikan tiga tuntutan kepada Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang.
Pertama, meminta agar kegiatan penataan median taman di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan D.I. Panjaitan dihentikan.
Kedua, meminta Kepala Dinas Perkimtan bertanggung jawab atas penebangan pohon di sepanjang Jalan Ahmad Yani.
Ketiga, mendesak Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang untuk mundur dari jabatannya.
Fadrianto TH menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah, pengawasan proyek pembangunan, serta perlindungan lingkungan hidup di Kota Palembang.
JAKOR Sumsel berharap pihak Dinas Perkimtan Kota Palembang dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait dasar perencanaan, urgensi kegiatan, proses pelaksanaan, serta perizinan penebangan pohon dalam proyek tersebut.
Sementara itu, massa aksi Jakor Sumsel di terima oleh pihak Dinas Perkimtan Kota Palembang, yang di Wakili oleh Dedi dan Repita yang mengatakan kami sudah berkoordinasi kalau ada kekurangan kami akan turun ke lapangan langsung untuk menindaklanjuti keluhan – keluhan dan masukan -masukan dari jakor sumsel. {*)
