Ironisnya
Sidang Korupsi RSU Pratama Nias Rp38,5 Miliar Semakin Menyala 2 Saksi Ungkap Kejanggalan
Pencairan dan Tender
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melaksanakan persidangan lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi terhadap ke-6 (enam) terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA. 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp38.550.850.700 di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (11/11/2026).
Adapun identitas ke-6 (enam) terdakwa
Jum’at 13/11/2026.
1. JUANG PUTRA ZEBUA, S.T., M.M., PNS/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
2. FREDY LIGIM PUTRA ZEBUA, S.T., Penyedia / Direktur PT. Viola Cipta Mahakarya.
3. Ir. LIANUS NDRURU, M.M., Manajemen Konstruksi / Direktur PT. Artek Utama.
4. LISTER BOY LASE, S.Kep., Ners., Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2022-2023.
5. OBERLIN KURNIAWAN GEA, S.K.M., MPH., PNS / Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2024.
6. RAHMANI OKTAVIANI ZANDROTO, S.K.M., PNS / Pengguna Anggaran.
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa saksi dalam perkara tersebut, yaitu M. Nazir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Syahrizal Munthe, S.H., M.H. dan M. Fauzi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Risna, S.H. sebagai Panitera Pengganti.
Keterangan Saksi 1: Pencairan Tetap Berjalan Tanpa Tanda Tangan PPK
Saksi Peringatan Lase selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada BPKPD Kabupaten Nias TA. 2022/2023, memberikan keterangan sebagai berikut:
– Bahwa syarat keabsahan dokumen pengeluaran belanja daerah adalah berkas tersebut wajib telah diverifikasi terlebih dahulu oleh PPK-SKPD Dinas Kesehatan (serta disetujui oleh KPA dan PA). Pihak BPKPD hanya menerima dokumen yang sudah dinyatakan lolos verifikasi oleh Dinas Kesehatan, lalu meneliti nomor rekening tujuan dan menghitung potongan pajaknya.
– Bahwa dokumen Berita Acara Pembayaran yang tidak ditandatangani oleh PPK an. Juang Putra Zebua tidak bisa diproses. Lolosnya pencairan atas dokumen yang Berita Acara Pembayarannya tidak ditandatangani oleh PPK tersebut terjadi karena pihak BPKPD hanya memproses berkas yang sudah selesai diverifikasi oleh PPK-SKPD dan telah diajukan secara resmi oleh KPA Dinas Kesehatan.
Keterangan Saksi 2: Direktur dan Tenaga Ahli Hanya Pinjam Nama
Saksi Basuki selaku Direktur Utama PT. Artek Utama, memberikan keterangan sebagai berikut:
– Bahwa Terdakwa Ir. Lianus Ndruru, S.T., M.M. bukan merupakan pengurus ataupun karyawan tetap serta sama sekali tidak menanamkan modal di PT Artek Utama. Nama Ir. Lianus Ndruru dimasukkan sebagai Direktur sekaligus merangkap Team Leader di dalam Akta Perubahan Kuasa Direktur Nomor 24 tanggal 14 Februari 2022 semata-mata agar perusahaan lolos seleksi tender dan karena Ir. Lianus Ndruru berada di Nias untuk mengawasi langsung pekerjaan tersebut.
– Bahwa 15 orang Tenaga Ahli pengawas yang tercantum di dalam dokumen penawaran dan kontrak MK tersebut bukan merupakan karyawan atau tenaga ahli milik PT Artek Utama, melainkan nama-nama dan sertifikatnya disiapkan sendiri oleh Terdakwa Ir. Lianus Ndruru untuk memenuhi syarat memenangkan tender.
– Selama masa kontrak berjalan (2022–2023), PT Artek Utama tidak pernah menerjunkan tim teknis maupun mengontrol pengawasan di lokasi proyek karena seluruh pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwa Ir. Lianus Ndruru.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berkomitmen untuk senantiasa bekerja secara profesional, proporsional, objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menangani setiap perkara, termasuk perkara yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Setiap proses penanganan perkara akan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap proses peradilan, dengan tetap berpedoman pada fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.
Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tetap transparan dan terbuka terhadap informasi publik. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja diembuskan untuk melemahkan semangat penegakan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
Am. Zebua.
