Fokusinews.com ◊ Sabtu, 14 November 2026.
BLITAR – Persoalan pembangunan di tingkat desa tidak selalu berhenti pada kebutuhan perbaikan fisik, tetapi juga menyangkut kejelasan kewenangan dan penganggaran agar keluhan masyarakat bisa benar-benar ditangani.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan reses Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Sabtu malam (14/11/2026). Lebih dari 100 warga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan persoalan infrastruktur dan kebutuhan pertanian yang selama ini mereka hadapi.
Dalam forum reses masa sidang I Tahun Anggaran 2026/2027 Daerah Pemilihan (Dapil) II itu, persoalan jalan lingkungan dan saluran irigasi menjadi dua isu yang cukup menonjol.
Bagi warga, kerusakan jalan bukan sekadar mengurangi kenyamanan perjalanan. Kondisi tersebut juga menyangkut kelancaran aktivitas sehari-hari, termasuk akses menuju sekolah dan fasilitas umum.
Sopi, salah seorang warga Desa Penataran, menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan di depan rumahnya yang mengalami kerusakan. Jalan tersebut merupakan akses penting yang digunakan masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas.
Menanggapi aspirasi itu, Supriadi tidak langsung menjanjikan perbaikan, melainkan akan memeriksa terlebih dahulu status kewenangan jalan dan sumber pembiayaannya.
Ia menjelaskan, penanganan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten.
“Terima kasih atas masukan dan aspirasinya. Seperti yang saya sampaikan di awal, untuk usulan jalan, drainase dan sebagainya nanti kami cek dulu. Apakah anggarannya masuk di desa atau sudah SK Bupati. Jika sudah SK Bupati, nanti kami akan bantu dorong terkait realisasi perbaikan jalannya,” jelas Supriadi.
Persoalan lain yang tidak kalah penting datang dari sektor pertanian. Sugiono, warga yang mengikuti kegiatan tersebut, mengeluhkan kerusakan saluran irigasi yang selama ini menjadi penunjang pengairan lahan persawahan.
Kebutuhan perbaikan dinilai semakin mendesak karena wilayah Kabupaten Blitar telah memasuki musim penghujan. Saluran yang tidak berfungsi optimal berpotensi mengganggu pengaturan debit air dan aktivitas pertanian.
Supriadi menyatakan akan menampung aspirasi tersebut untuk kemudian dikomunikasikan dengan pihak terkait agar kebutuhan perbaikan irigasi mendapat perhatian dalam program pembangunan.
“Insyaallah tidak lama lagi, kami akan serap aspirasinya dan akan kami tindak lanjuti terkait usulan irigasi sawah. Namun, untuk rabat jalan nanti kami cek dulu, apakah masuk anggaran desa atau sudah SK Bupati atau belum,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, usulan yang menjadi kewenangan pemerintah desa tetap perlu dikawal melalui koordinasi antarpihak, terutama apabila program tersebut sudah masuk dalam perencanaan anggaran.
“Namun, jika nanti memang masuk ke anggaran desa dan sudah dianggarkan, kami akan membantu berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat guna mendorong pembangunan-pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.
Selain kerusakan saluran irigasi, warga Dusun Modangan turut menyampaikan persoalan tata aliran air yang perlu mendapat perhatian.
Mereka mengungkapkan, terdapat dua saluran irigasi yang bertemu ketika musim hujan. Kondisi tersebut menyebabkan debit air meluber hingga ke badan jalan dan area persawahan.
Persoalan ini menunjukkan bahwa penanganan infrastruktur pengairan tidak cukup hanya dengan memperbaiki saluran yang rusak. Penataan aliran dan kapasitas drainase juga diperlukan agar limpasan air tidak mengganggu akses masyarakat maupun lahan pertanian.
Dalam kegiatan tersebut, Supriadi memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi melalui tulisan maupun dialog langsung. Ia meminta masyarakat tidak melewatkan kesempatan reses untuk mengutarakan kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Monggo, sudah kami bagikan tadi kertas untuk semua hadirin. Bisa dituliskan dan diberikan kepada kami. Nanti apa saja usulan-usulan maupun program yang masyarakat inginkan,” kata Supriadi.
Ia juga mempersilakan warga menyampaikan persoalan secara langsung agar kebutuhan yang diusulkan dapat diketahui lebih terperinci.
“Atau nanti bisa juga langsung disampaikan pada sesinya. Nanti akan kami bantu untuk realisasikan,” imbuhnya.
Berbagai masukan tersebut menjadi catatan bagi Supriadi untuk diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Masyarakat tentu tidak cukup hanya membutuhkan janji pembangunan. Kepastian tindak lanjut, kejelasan sumber anggaran, serta koordinasi antara pemerintah desa dan kabupaten menjadi bagian penting agar persoalan yang disampaikan dalam forum reses tidak berhenti sebagai daftar keluhan.
Sebab, jalan yang layak dan sistem pengairan yang berfungsi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang dampaknya langsung dirasakan, baik dalam aktivitas sosial maupun keberlangsungan sektor pertanian.
