JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum menunjukkan langkah konkret untuk menghentikan laju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Politikus Partai Nasdem itu awalnya mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi masih relatif tinggi, yakni lebih dari satu juta orang.
Dengan program magang nasional pada 2025 yang berhasil menyerap 100 ribu lulusan baru (fresh graduate), Nurhadi mempertanyakan kemungkinan perluasan program, mengingat masih banyak lulusan yang belum terakomodasi.
Nurhadi kemudian menyoroti kaitannya bagaimana kebijakan link and match antara industri dan perguruan tinggi di Indonesia yang berjalan stagnan.
“Pemerintah ini kan selalu terus menggaungkan kebijakan antara link and match antara perguruan tinggi dan industri,” katanya saat rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Menurut Nurhadi, tingginya pengangguran sarjana menunjukkan belum ada indikator keberhasilan yang jelas dari kebijakan link and match.
Ia pun mempertanyakan apakah Menaker Yassierli pernah bertemu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk membahas penyesuaian program studi dengan kebutuhan industri di dalam negeri.
Setelah itu, Nurhadi mengkritik Yassierli yang dinilai belum menghadirkan langkah nyata menahan laju PHK.
“Dengan Prof Yassierli jadi Menteri Ketenagakerjaan ini saya lihat belum ada aksi nyata menghentikan laju PHK,” ujarnya.
Merujuk data Kemnaker, dia bilang jumlah PHK pada 2025 mencapai 88.519 orang, naik dari 77.965 orang pada 2024.
Angka PHK pada 2024 juga meningkat dibanding 2023 yang sekitar 64.000, serta jauh di atas 2022 yang sekitar 25.000 PHK.
Menanggapi ini, Yassierli menyebut dirinya telah bertemu Mendiktisaintek Brian Yuliarto.
Dari pertemuan tersebut, Yassierli menyampaikan bahwa Indonesia belum memiliki employment outlook.
Ia menjelaskan Kemnaker dan Kemendiktisaintek sepakat untuk bekerja sama menyusun employment outlook yang dapat menjadi acuan penyesuaian program studi dengan kebutuhan industri, sekaligus memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja 5–10 tahun mendatang.
