Jakarta — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan penyesuaian susunan kepengurusan harian melalui Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 081-PLP/PP-PWI/V/2026 tanggal 18 Mei 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul wafatnya Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menetapkan Marthen Selamet Susanto sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang baru. Sebelum dipercaya menduduki posisi Sekjen, Marthen menjabat Bendahara Umum PWI Pusat.

Sementara itu, posisi Wakil Sekretaris Jenderal diisi Haryo Ristamaji, Suprapto Sastro Atmojo, dan Kadirah.

Seiring reposisi tersebut, jabatan Bendahara Umum kini diisi Sumber Rajasa Ginting yang sebelumnya menjabat Wakil Bendahara Umum. Untuk mendukung tugas kebendaharaan, Badar Subur ditetapkan sebagai Wakil Bendahara Umum I dan Herlina sebagai Wakil Bendahara Umum II.

“Perubahan susunan pengurus ini dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal serta menjaga kesinambungan program-program PWI Pusat,” kata Akhmad Munir, Senin (19/5/2026).

Selain pergantian Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, PWI Pusat juga melakukan sejumlah reposisi di jajaran pengurus harian.

Bidang Organisasi dan Keanggotaan tetap dipimpin Zulkifli Gani Ottoh dengan Djoko Tetuko Abdul Latif sebagai Wakil Ketua. Bidang Pembinaan Daerah juga masih diketuai Mirza Zulhadi dengan Wakil Ketua Novrizon Burman dan Sarjono.

Di Bidang Pendidikan, Agus Sudibyo tetap dipercaya sebagai Ketua didampingi Zarman Syah dan kini didampingi Iskandar Zulkarnain. Sementara Bidang Kerjasama dan Kemitraan dipimpin Ariawan dengan para wakil ketua Amy Atmanto, M. Sarwani, Abdullah Sammy, dan Ki Agus Firdaus.

Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum diketuai Anrico Pasaribu dan kini didampingi Baren Antoni Siagian dan Jimmy Endey sebagai wakil ketua. Adapun Bidang Hubungan Luar Negeri dipimpin Irfan Junaidi dengan Aldi Gultom sebagai wakil ketua.

Untuk Bidang Multimedia dan IT, Hilman Hidayat tetap dipercaya sebagai ketua dengan Merdi Sofansyah dan Agus Salim Alwi Hamu sebagai wakil ketua. Sedangkan Bidang Media dan Penyiaran tetap diketuai Auri Jaya dengan Danang Sanggabuana dan Dede Apriadi sebagai wakil ketua.

Pada Bidang Pengelolaan Aset, Endang Werdiningsih menjabat ketua didampingi Hari Wibowo dan Rabiatun Drakel.

Akhmad Munir berharap susunan kepengurusan yang baru dapat memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus melanjutkan pengabdian dan semangat yang telah diwariskan almarhum Zulmansyah Sekedang bagi PWI dan dunia pers nasional.

(Red)

Artikel PWI Pusat Tetapkan Susunan Pengurus Baru, Marthen Selamet Susanto Jabat Sekjen pertama kali tampil pada FokusiNews.

Samsat Kabupaten Bekasi terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, Selasa (12/5/2026).

Kanit Samsat,AKP Resi Ratuleni, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan prima agar urusan administrasi kendaraan semakin cepat dengan kebutuhan warga.

Samsat Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jl. Industri No. 14, Pasir Gombong, Cikarang Utara, pada Selasa (12-05-2026) kini dilengkapi berbagai inovasi layanan untuk memperluas akses bagi wajib pajak.
Masyarakat tidak hanya dapat melakukan pembayaran di kantor induk. Wajib pajak juga dapat memanfaatkan sejumlah layanan pendukung, antara lain : – Samsat Keliling di titik-titik strategis., – Samsat Corner di pusat perbelanjaan., – Mal Pelayanan Publik (MPP).

Selain layanan fisik, Samsat Jawa Barat juga menghadirkan E-Samsat, yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi maupun kanal perbankan.

AKP Resi Ratuleni menegaskan bahwa pajak kendaraan memiliki peran penting bagi pembangunan daerah., Ia mendorong masyarakat agar terus patuh membayar pajak tepat waktu.
Pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber penting bagi pembangunan daerah. Karena itu, kami mendorong wajib pajak untuk patuh agar kesejahteraan bersama bisa lebih cepat terwujud,” ujar Resi.

Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, fasilitas di Samsat Bekasi juga terus ditingkatkan., Kini tersedia ruang tunggu yang nyaman,area bermain anak, ruang laktasi, serta akses ramah disabilitas.

Langkah tersebut diharapkan membuat proses administrasi kendaraan bermotor berjalan lebih mudah sekaligus nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan berbagai terobosan yang terus dilakukan, Samsat Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, memberikan pelayanan prima, serta mendorong kesadaran wajib pajak agar membayar tepat waktu.

Fasilitas yang disediakan pun mendukung kenyamanan, mulai dari kursi yang memadai, pendingin udara yang sejuk, hingga akses Wi-Fi gratis yang bisa dimanfaatkan pengunjung. Terdapat juga tanda larangan merokok yang dipasang dengan jelas, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.
Pihak Samsat telah membagi pelayanan menjadi beberapa loket khusus agar lebih efisien, antara lain: – Daftar Ulang & Tahunan: Untuk perpanjangan pajak tahunan dan ganti STNK., – Perubahan Data: Melayani balik nama, penggantian STNK hilang/rusak., – Mutasi Masuk & Keluar: Khusus pengurusan kendaraan yang pindah domisili., – ETLE & Tilang Elektronik: Melayani pembayaran denda tilang dari kamera pengawas.

Dengan sistem yang terstruktur ini, masyarakat dapat langsung menuju loket sesuai kebutuhan tanpa kebingungan. Petugas juga terlihat sigap dan profesional dalam melayani setiap pertanyaan dan permintaan warga.

Salah satu pengunjung mengaku puas dengan pelayanan hari ini. “Meskipun agak ramai, tapi alurnya jelas dan tidak terlalu lama menunggu. Fasilitasnya juga nyaman,” ujarnya.

Samsat Kabupaten Bekasi terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan transparan demi memudahkan masyarakat Memenuhi Kewajibannya.

(Js)

Artikel Samsat Kabupaten Bekasi Ciptakan Pelayanan Prima agar lebih Mudah ,Cepat Dan Transparan kepada masyrakat. pertama kali tampil pada FokusiNews.

Boven Digoel – Tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Reskrim Umum Polda Papua dan Reskrim Polres Boven Digoel melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait tindak pidana penembakan pesawat Smart Air PK-SNR di Bandara Koroway Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, Kamis (12/2/2026) pukul 09.10 WIT.

Peristiwa penembakan tersebut terjadi pada Rabu (11/2/2026) dan mengakibatkan pilot atas nama Egon Irawan (alm) serta co-pilot Baskoro (alm) meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah saksi, pesawat Smart Air awalnya mendarat sekitar pukul 10.30 WIT di Bandara Koroway Batu. Setelah penumpang turun, pesawat bersiap melanjutkan penerbangan menuju Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Saat pilot melakukan start engine, sekitar kurang lebih 20 orang pelaku muncul dari arah penginapan bandara dengan membawa senjata api dan melepaskan tembakan dari jarak sekitar 200 meter ke arah pesawat.

Melihat situasi tersebut, para penumpang panik dan berlari menyelamatkan diri. Pilot dan co-pilot turut berlari menuju rumah warga di sekitar bandara, namun keduanya dikejar oleh para pelaku. Tidak lama kemudian, korban ditangkap dan dibawa kembali ke area landasan, lalu dilakukan penembakan terhadap oleh para pelaku.

Dalam pelaksanaan olah TKP dan rekonstruksi, tim melakukan 23 penomoran titik penting, antara lain:
Posisi awal arah tembakan, Letak pesawat, 13 titik perkenaan tembakan di badan pesawat, Pecahan kaca jendela pesawat, Pengambilan 2 selongsong peluru dan 1 butir amunisi di landasan, Titik penangkapan dan eksekusi korban dan Lokasi evakuasi jenazah di Terminal Bandara Koroway Batu.

Dari hasil pemeriksaan fisik pesawat, ditemukan sebanyak 13 lubang bekas tembakan pada badan pesawat. Para saksi juga mengaku tidak mengenali para pelaku dan menduga bahwa pelaku bukan merupakan warga setempat. Para saksi selanjutnya direncanakan akan dibawa ke Polres Boven Digoel di Tanah Merah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Sebanyak 33 orang pengungsi saat ini berada di Kepi, Kabupaten Mappi, dan enam orang lainnya berada di Distrik Senggo, Kabupaten Mappi. Akses menuju lokasi kejadian hanya dapat ditempuh melalui jalur udara dan jalur sungai menggunakan perahu kecil (katinting).

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa pelaksanaan olah TKP dilakukan secara menyeluruh guna mengungkap secara terang peristiwa penembakan pesawat Smart Air PK-SNR yang mengakibatkan dua awak pesawat meninggal dunia.

“Olah TKP ini kami lakukan untuk memastikan setiap bukti, jejak, dan fakta di lapangan dapat terdokumentasi serta terverifikasi secara profesional. Hal ini sangat penting untuk memperjelas konstruksi perkara dan mendukung proses penyelidikan maupun penyidikan secara komprehensif,” ujar Brigjen Faizal.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa dalam kegiatan olah TKP tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

“Barang bukti yang berhasil diamankan kini telah diamankan untuk proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut,” jelas Kombes Adarma.

Satgas Ops Damai Cartenz-2026 tidak akan memberi ruang bagi Kelompok Kriminal Bersenjata yang melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil maupun sarana transportasi. Upaya penegakan hukum akan dilakukan secara terukur, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(JS)

Artikel Olah TKP di Bandara Koroway Batu, Satgas Ops Damai Cartenz-2026 Amankan Barang Bukti Penembakan Pesawat pertama kali tampil pada FokusiNews.

Bekasi ≈ Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto secara resmi melaunching Ruang Simulator Gempa di kantor BPBD Kota Bekasi yang dihadiri siswa-siswi Tarsila Kelurahan Kranji.

Ruang simulator gempa ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk membangun kesiapan mental para siswa saat menghadapi situasi gempa bumi, khususnya ketika berada di dalam kelas atau ruangan. Melalui simulasi yang menyerupai kondisi nyata, para siswa dilatih untuk tetap tenang, memahami prosedur evakuasi, serta mengetahui langkah penyelamatan diri yang tepat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa edukasi kebencanaan kini semakin diperluas.

“Edukasi di BPBD tidak hanya lagi sebatas penanganan bencana alam, tetapi menjadi pusat pembelajaran bagi siswa maupun warga agar memiliki kemampuan tanggap darurat saat terjadi bencana. Ini tentang membangun budaya siaga sejak dini,” ujar Tri Adhianto.

Ia menambahkan, setiap pekannya BPBD Kota Bekasi juga rutin memberikan edukasi tanggap darurat kepada anak-anak melalui kegiatan boating (latihan perahu) di danau sekitar kawasan Pemerintah Kota Bekasi. Kegiatan tersebut melatih keberanian, kekompakan, serta pemahaman dasar evakuasi di wilayah perairan.

“Sekarang kita sudah punya ruang simulator gempa. Ke depan, dalam rencana pengembangan, akan kita bangun juga fasilitas flying fox sebagai bagian dari pelatihan evakuasi dan peningkatan ketangkasan,” tambahnya.

Wali Kota berharap para siswa yang telah mengikuti simulasi dapat menjadi agen edukasi di lingkungan keluarga dan sekolah masing-masing.

“Setelah belajar di sini, anak-anak bisa menyampaikan kembali kepada keluarga dan teman-temannya bagaimana cara menghadapi gempa dengan benar. Pengetahuan ini harus menyebar luas,” tegasnya.

Dengan hadirnya Ruang Simulator Gempa serta program edukasi rutin lainnya, BPBD Kota Bekasi diharapkan menjadi pusat pembelajaranyang terfokuskan dalam membentuk anak anak dalam kenal kesiapsiagaan.

(JS)

Artikel Launching Simulator Gempa, Tri Adhianto : “Ajak Anak Anak Sekolah Manfaatkan Edukasi Ini pertama kali tampil pada FokusiNews.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada para pejabat Polri serta tokoh masyarakat yang menjadi penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguat rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Penganugerahan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPMBG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026). Penghargaan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya, yang ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

Tanda kehormatan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa besar, dedikasi, serta kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi MBG Polri, menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

Berikut daftar penerima dan jenis tanda kehormatannya sesuai urutan:

I. Bintang Jasa Utama
1. Dr. Ir. Dadan Hindayana – Kepala Badan Gizi Nasional.

II. Bintang Jasa Pratama
2. Komjen Pol. Dedi Prasetyo – Wakapolri.
3. Sony Sonjaya, S.I.K. – Irjen Pol (Purn), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
4. Nanik Sudaryati Deyang – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
5. Lodewyk Pusung – Letjen TNI (Purn), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
6. Komjen Pol. Wahyu Widada – Irwasum Polri.

⸻

III. Bintang Jasa Nararya
7. Nurworo Danang, S.I.K. – Irjen Pol, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri.
8. Iman Prijantoro, S.H. – Irjen Pol (Purn), Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas MBG Polri.
9. Abdul Karim, S.I.K., M.Si. – Irjen Pol, Kadivpropam Polri.
10. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

IV. Satyalancana Wira Karya
11. Irjen Pol. Asep Edi Suheri – Kapolda Metro Jaya.
12. Dr. Ribut Hari Wibowo – Kapolda Jawa Tengah.
13. Hengki – Kapolda Banten.
14. Irjen Pol. Whisnu Hermawan Febrianto – Kapolda Sumatera Utara.
15. Drs. Nanang Avianto – Kapolda Jawa Timur.
16. Asep Safrudin – Kapolda Kepulauan Riau.
17. Dr. Gatot Tri Suryanta – Kapolda Sumatera Barat.
18. Andi Rian R. Djajadi – Wakalemdiklat Polri.
19. Rosyanto Yudha Hermawan – Kapolda Kalimantan Selatan.
20. Dekananto Eko Purwono – Wakapolda Metro Jaya.
21. dr. A. Nyoman Eddy Purnama Wirawan – Karodokpol Pusdokkes Polri.
22. Hendra Kurniawan – Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri.
23. Ucu Kuspriyadi – Karorenmin Itwasum Polri.
24. Nanang Masbudi – Irwasda Polda Sumut.
25. Sri Satyatama – Irwasda Polda Metro Jaya.
26. Feri Handoko Soenarso – Irwasda Polda Sumsel.
27. Tato Pamungkas Suyono – Irwasda Polda Kepri.
28. Yayat Ruhiyat – Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Jatim.
29. Andi M. Indra Waspada A. – Kapolresta Tangerang Polda Banten.
30. Dr. Raden Muhammad Jauhari – Kapolres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya.
31. Ferry Mulyana Sunarya – Kapolres Nias Selatan Polda Sumut.
32. Wikha Ardilestanto – Kapolres Bogor Polda Jabar.
33. Pahala Martua Nababan – Kapolres Lingga Polda Kepri.
34. Hendro Sukmono – Kapolres Bangkalan Polda Jatim.
35. Dewiana Syamsu Indyasari – Kapolres Sragen Polda Jateng.
36. Angga Dewanto Basari – Kapolres Donggala Polda Sulteng.
37. Willian Harbensyah – Kapolres Sijunjung Polda Sumbar.
38. Budi Raharjo – Panit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jateng.
39. Direktur Bank Mandiri.
40. H. Zaini Sidi – Tokoh masyarakat sektor pangan.

Penganugerahan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan kerja nyata para penggerak MBG serta penguatan rantai pasok SPPG Polri dalam menjaga keberlanjutan program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional.

Hal sebagai wujud transparansi dan apresiasi atas sinergi lintas sektor demi kesejahteraan rakyat serta penguatan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

(JS)

Artikel PRESIDEN PRABOWO ANUGERAHKAN BINTANG JASA DAN SATYALANCANA WIRA KARYA KEPADA PENGGERAK MBG DAN RANTAI PASOK SPPG POLRI pertama kali tampil pada FokusiNews.

Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai munculnya “penumpang gelap” dalam isu percepatan reformasi Polri. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan reformasi Polri, namun sesungguhnya memiliki agenda tersembunyi.

Habiburokhman menilai, kelompok tersebut kerap membawa narasi negatif terhadap institusi Polri tanpa didukung data yang jelas dan sulit diverifikasi kebenarannya. Bahkan, sebagian di antaranya merupakan mantan pejabat yang ketika masih memiliki kewenangan justru tidak melakukan pembenahan nyata terhadap institusi kepolisian.

“Kita harus mewaspadai penumpang gelap reformasi Polri. Mereka mengklaim mendorong percepatan reformasi, tetapi sebenarnya memiliki agenda lain, seperti dendam politik atau kepentingan eksistensi pribadi yang berlebihan,” ujar Habiburokhman, Selasa (11/2/2026).

Ia menegaskan, narasi yang dibangun oleh kelompok tersebut berbeda secara ekstrem dengan semangat reformasi Polri yang telah diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, yang menempatkan Polri di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR.

“Narasi yang mereka dengungkan kerap menyimpang dari koridor konstitusi. Padahal, posisi Polri sudah jelas diatur berada di bawah Presiden dengan pengawasan DPR. Ini adalah hasil reformasi yang harus kita jaga,” tegasnya.

Habiburokhman mengingatkan, dengan kekuatan pengaruh yang dimiliki, narasi-narasi tersebut berpotensi memengaruhi sebagian masyarakat dan pada akhirnya dapat melemahkan institusi Polri serta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jika dibiarkan, narasi yang keliru bisa memperlemah Polri sekaligus melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo. Ini tentu tidak sehat bagi proses reformasi yang sedang berjalan,” katanya.

Meski demikian, Habiburokhman tidak menutup mata bahwa di dalam setiap institusi, termasuk Polri, masih terdapat oknum yang melakukan pelanggaran. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membangun narasi yang menyesatkan arah reformasi.

“Kita paham di semua institusi ada oknum yang melakukan kesalahan. Tapi kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri dengan cara yang salah kaprah,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan reformasi Polri harus terus dikawal secara objektif dan konstruktif agar tetap berjalan sesuai koridor konstitusi dan ketentuan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.

“Percepatan reformasi Polri harus kita kawal bersama, tetap berada di jalur konstitusi, demi memperkuat institusi Polri dan menjaga stabilitas pemerintahan,” pungkas Habiburokhman.

(JS)

Artikel Waspada “Penumpang Gelap” Reformasi Polri, Habiburokhman: Jangan Sampai Melemahkan Institusi dan Pemerintahan pertama kali tampil pada FokusiNews.

Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, menghadiri rapat asistensi dan monitoring dalam rangka penyusunan Draft Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

Rapat tersebut dilaksanakan di G7 Hotel Pasar Baru, Jakarta Pusat, dan menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penyusunan Draft Perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2015 sebagai dasar tindak lanjut proses penetapan regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Topografi TNI AD, Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi Badan Informasi Geospasial (BIG), Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi DKI Jakarta, Tim PBD Kota Administrasi Jakarta Timur, serta Tim PBD Kota Bekasi.

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur batas daerah antara Kota Bekasi dan Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam pelaksanaannya, terdapat kebutuhan penyesuaian teknis terhadap beberapa segmen batas, khususnya pada titik-titik koordinat yang memerlukan pembaruan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan pemetaan geospasial.

Adapun subsegmen yang dibahas meliputi:

Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dengan Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dengan Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kesepakatan yang dicapai menitikberatkan pada penyesuaian garis batas dan pembaruan titik koordinat sebagai dasar hukum administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini penting untuk memastikan kejelasan kewenangan wilayah, tertib administrasi kependudukan, kepastian tata ruang, serta optimalisasi pelayanan publik di kawasan perbatasan.

Sekda Kota Bekasi, Junaedi, menyampaikan bahwa penegasan batas wilayah bukan sekadar persoalan teknis pemetaan, melainkan menyangkut kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

“Revisi dan penegasan batas daerah ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan penyesuaian titik koordinat yang disepakati bersama, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih administrasi, baik dalam hal tata ruang, pelayanan publik, maupun administrasi kependudukan,” ujar Junaedi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kesepakatan ini akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan pembangunan, perizinan, penataan ruang, serta kepastian administrasi kependudukan dan daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah perbatasan.

Rapat asistensi dan monitoring ini menjadi tahapan strategis dalam proses finalisasi perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2015. Selanjutnya, hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara akan menjadi bagian dari bahan penyempurnaan regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dengan adanya kesepakatan bersama para pihak, diharapkan perubahan Permendagri tentang batas daerah segmen Kota Bekasi–Jakarta Timur dapat segera ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah.

(JS)

Artikel Sekda Kota Bekasi Sepakati Draft Perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Bekasi–Jakarta Timur pertama kali tampil pada FokusiNews.

Jakarta — Pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu warga yang membuat laporan kehilangan STNK di SPKT Polda Metro Jaya, Rabu (11/2/2026), mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan.

“Halo saya Syamsuddin, di sini saya lagi bikin surat keterangan laporan polisi untuk STNK hilang. Di sini pelayanannya cepat, bagus dan ramah juga. Terima kasih,” ujarnya.

Kepala Siaga SPKT Polda Metro Jaya, Kompol Deti Juliawati, mengatakan apresiasi masyarakat menjadi dorongan moral bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia menegaskan setiap laporan warga harus ditangani secara cepat, tepat, dan transparan.
Menurutnya, pelayanan yang humanis dan responsif merupakan bagian dari implementasi Polri Presisi, yang menekankan prinsip prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dalam setiap lini pelayanan kepolisian, termasuk di SPKT.

(JS)

Artikel Warga Apresiasi Pelayanan SPKT Polda Metro Jaya: Cepat dan Ramah pertama kali tampil pada FokusiNews.

Jakarta – Satgas Preemtif Operasi Keselamatan Jaya 2026 Polda Metro Jaya menggelar edukasi keselamatan berlalu lintas di kawasan Stasiun Juanda dan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Polisi menyapa warga yang beraktivitas di dua titik tersebut sembari menyampaikan imbauan tertib berlalu lintas.

Kegiatan dilakukan dengan pendekatan humanis. Personel mengingatkan pengguna transportasi umum, pengendara, hingga pejalan kaki agar mematuhi rambu, berhati-hati saat menyeberang, serta menjaga ketertiban di area keramaian demi keselamatan bersama.

Perwira Pengawas Satgas Preemtif, AKP Maysaroh, mengatakan Operasi Keselamatan Jaya 2026 mengedepankan langkah preemtif melalui edukasi langsung kepada masyarakat. “Kami hadir untuk mengingatkan dengan cara yang persuasif dan santun. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama,” kata AKP Maysaroh.

Selanjutnya AKP Maysaroh menambahkan, pesan keselamatan akan terus disampaikan secara berkelanjutan di ruang publik, termasuk lokasi-lokasi dengan mobilitas tinggi. Upaya ini menjadi bagian dari pencegahan kecelakaan melalui peningkatan kesadaran dan disiplin berlalu lintas.

Polda Metro Jaya mengajak masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun berjalan kaki, serta mematuhi aturan lalu lintas. Dengan kebiasaan tertib, diharapkan situasi lalu lintas di Jakarta semakin aman dan nyaman untuk semua.

(JS)

Artikel Ops Keselamatan Jaya 2026, Satgas Preemtif Edukasi Warga di Stasiun Juanda-Bundaran HI pertama kali tampil pada FokusiNews.

*JAKARTA* – Polri menggelar kegiatan bertajuk “Konsolidasi Asesor Assessment Center Polri Tahun 2026” di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (12/2/2026). Mengusung tema “Penguatan Assessment Center Polri sebagai Komponen Utama dalam Pembinaan Karier untuk Mewujudkan SDM yang Unggul”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi para penguji kompetensi di seluruh Indonesia.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo mewakili Asisten Kapolri bidang SDM. Dalam sambutan As sdm kapolri yang dibacakan Brigjen Langgeng, As SDM menekankan Polri terus mematangkan langkah transformasi reformasi menuju organisasi yang modern dan profesional melalui tata kelola personel yang lebih transparan dan akuntabel.

“Penguatan sistem meritokrasi melalui assessment center yang multi-tools dan multi-assessor untuk pembinaan karier anggota Polri agar terpilih personel Polri yang berintegritas dan berkompeten di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks”. Jelas Brigjen Langgeng.

Sebagai instrumen vital dalam mewujudkan transformasi tersebut, Polri mengoptimalkan peran Assessment Center. Fasilitas ini menjadi “filter” strategis untuk mengukur kompetensi manajerial para calon pemimpin Polri di berbagai tingkatan. Melalui metodologi yang saintifik dan objektif, Assessment Center memastikan bahwa setiap jabatan diemban oleh personel yang tepat (right man on the right place), sekaligus menghapus stigma subjektivitas dalam jenjang karier kepolisian.

“Tahun ini Polri memperkuat meritokrasi pembinaan karier melalui Assessment Center, sehingga konsolidasi ini diperlukan untuk analisa evaluasi perbaikan ke depan yang lebih baik. Visi besar kami adalah mewujudkan SDM unggul tidak hanya bagi internal Polri, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Langgeng.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber eksternal dari Perkumpulan Assessment Center Indonesia untuk memberikan perspektif profesional mengenai standar penilaian terkini. Hadir pula Kabagpenkompeten, Karo SDM Polda jajaran dan seluruh assessor Polri baik secara fisik maupun daring.

Sejak dirintis pada tahun 2009, Assessment Center Polri telah menunjukkan lompatan besar. Hingga tahun 2025, Polri tercatat memiliki 1.763 asesor yang tersebar di seluruh tanah air. Capaian ini diperkuat dengan Akreditasi “A” dari BKN, sertifikasi internasional ISO 9001:2015, hingga deretan Rekor MURI untuk kategori pelatihan asesor dan jumlah asesi terbanyak dalam 15 tahun.

Kepercayaan lembaga di luar Polri pun meningkat, jika pada 2021 hanya terdapat 18 instansi mitra, pada tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 50 instansi dengan total lebih dari 2.500 asesi eksternal. Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Polda-polda berprestasi yang mampu menjaga kualitas penilaian, baik di lingkup internal maupun layanan eksternal.

“Assessment Center Polri berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem, menguatkan metodologi dan menjaga integritas dalam setiap proses asesmen guna melahirkan kader-kader pimpinan bangsa yang unggul, berintegritas dan profesional demi masa depan Indonesia,” tutup Langgeng.

(JS)

Artikel Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center pertama kali tampil pada FokusiNews.