Berdasarkan dokumentasi yang diterima pada Sabtu, 29 November 2025, kondisi ruang kelas di sekolah tersebut terlihat memprihatinkan. Plafon ruang kelas tampak rusak dan berlubang besar, sehingga membahayakan keselamatan siswa dan guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Dinding kelas juga terlihat kusam, kotor, dan catnya mengelupas. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi siswa dalam belajar.

Sekolah yang berada di Desa Tanjungan, Kecamatan Cikeusik ini menjadi tempat menimba ilmu bagi anak-anak di sekitar wilayah tersebut. Dengan kondisi bangunan yang sudah tidak layak, para orang tua dan tenaga pendidik berharap ada perhatian dari pemerintah.

“Ini sudah lama kondisinya seperti ini. Kami khawatir kalau hujan plafonnya bisa jatuh. Anak-anak juga jadi tidak nyaman belajar,” ujar salah satu wali murid.

Pihak sekolah dan warga berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang serta Pemerintah Provinsi Banten dapat segera melakukan revitalisasi terhadap SDN Tanjungan 5. Revitalisasi sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan aman, nyaman, dan layak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang terkait rencana perbaikan sekolah tersebut. Pungkasnya (Surya)

Artikel Kondisi Memprihatinkan SDN Tanjungan 5 Cikeusik Mendesak Butuh Revitalisasi pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dalam surat perjanjian tersebut, disebutkan adanya pemberian dana talangan tunai sebesar Rp200.000.000 dari PIHAK PERTAMA bernama Maman Rusmana kepada PIHAK KEDUA bernama Endan Sunandar.

Dana tersebut disebut digunakan untuk keperluan DP atau uang muka pembelian tanah pengganti SDN Cijakan 2 di Desa Cijakan seluas 2.066 m2 yang terkena trase Jalan Tol Serang-Panimbang.

“Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK PERTAMA telah dengan sah dan benar memberikan dana talangan berupa uang tunai kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 200.000.000,- untuk keperluan DP pembelian tanah pengganti SDN Cijakan 2,” demikian bunyi poin dalam surat perjanjian yang beredar.

Penggunaan “dana talang” dalam proses pengadaan tanah untuk instansi pendidikan ini memunculkan pertanyaan. Pasalnya, berdasarkan Juklak Juknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum termasuk Jalan Tol, pembayaran ganti rugi seharusnya dilakukan langsung oleh Lembaga Penilai dan PPK Pengadaan Tanah kepada pihak yang berhak melalui rekening, tidak melalui dana talangan dari pihak ketiga

Dasar nya Cek kembali Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Juklak Pengadaan Tanah Jalan Tol. Pasal dana talang biasanya dilarang. ungkapnya

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, BPN Pandeglang, PPK Pengadaan Tanah Tol Serang-Panimbang, maupun pihak sekolah terkait kebenaran dan prosedur penggunaan dana talangan tersebut.

Warga dan pemerhati pendidikan di Bojong berharap proses pengadaan tanah pengganti SDN Cijakan 2 berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Kami menunggu Klarifikasi dari pihak pihak yang berwenang seperti PPK Pengadaan Tanah Tol Serang-Panimbang, BPN Kab. Pandeglang, Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang & Kepala SDN Cijakan 2. Pungkasnya (Surya)

Artikel Wika Pakai Dana Talang Pembayaran Tanah Pengganti SDN Cijakan 2 Disorot, Diduga Menyalahi Juklak Juknis Pengadaan Tanah Tol pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dalam kolom komentar live tersebut, salah satu warga dengan akun “Daun.Kararas” menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan.

“jalan saluyu mungkuk desa mekarsari kec bojong rusak parah,” tulisnya.

Keluhan warga ini menjadi pengingat bahwa perbaikan infrastruktur di wilayah pelosok masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Akses jalan yang rusak parah dikeluhkan menghambat aktivitas warga sehari-hari, mulai dari anak sekolah hingga distribusi hasil pertanian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Pandeglang maupun Pemerintah Kecamatan Bojong terkait tindak lanjut perbaikan jalan di Kp. Saluyu Desa Mekarsari.

Warga berharap aspirasi yang disampaikan melalui media sosial ini dapat segera direspon dan menjadi perhatian serius para wakil rakyat di DPRD Pandeglang agar pembangunan merata hingga ke tingkat kampung. Pungkasnya (Gi)

Artikel Warga Sorot Jalan Rusak di Kampung Saluyu Desa Mekarsari Minta Perhatian DPRD Pandeglang pertama kali tampil pada FokusiNews.

Pada Senin, 3 Agustus 2026, TKSK dan SDM PKH berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Caringin untuk turun langsung ke lapangan, melakukan asesmen kondisi keluarga sekaligus memberikan bantuan logistik.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya serta memberikan respons terhadap informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam kegiatan itu, petugas didampingi Sekretaris Desa Caringin, Ketua RT, dan unsur Kesra Desa Caringin.

Verifikasi Langsung ke Lapangan Keluarga Holid saat ini diketahui tinggal di Kampung Caringin RT 14/RW 04, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

Namun, berdasarkan hasil asesmen, data kependudukan keluarga tersebut masih tercatat di RT 13/RW 04 Petugas kemudian melakukan penelusuran terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga, termasuk kondisi pekerjaan, tempat tinggal, administrasi kependudukan, serta status bantuan sosial yang telah diterima.
Hasil asesmen menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga saat ini mengalami perubahan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Sebelumnya, keluarga tersebut diketahui memiliki kondisi ekonomi yang relatif mampu dan memiliki rumah sendiri yang berasal dari warisan orang tua. Namun, rumah tersebut kemudian telah dijual.

Saat ini, suami bekerja di toko bangunan besi, sedangkan istrinya bekerja di RM Lancar. Keluarga tersebut juga diketahui beberapa kali berpindah tempat tinggal.

Tercatat Desil 5, PBI Masih Aktif Dari hasil asesmen, keluarga Holid tercatat berada pada Desil 5. Sementara itu, keluarga tersebut masih tercatat sebagai penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan status kepesertaannya masih aktif.

Adapun terkait belum diterimanya bantuan PKH dan Sembako, hasil asesmen menunjukkan terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kesesuaian data dan penetapan penerima manfaat.

Di antaranya adalah kondisi keluarga yang sebelumnya tergolong relatif mampu, rumah warisan orang tua yang telah dijual, serta riwayat perpindahan domisili yang menyebabkan adanya perbedaan antara tempat tinggal saat ini dengan data kependudukan.

Penetapan penerima bantuan sosial pada prinsipnya didasarkan pada data dan kriteria yang berlaku. Karena itu, kondisi masyarakat perlu terus diperbarui agar data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi terkini.

Bukan Sekadar Menjawab Viral, Pemerintah Turun Langsung Kehadiran TKSK dan SDM PKH bersama pemerintah desa menjadi bukti bahwa informasi yang berkembang di media sosial tidak dibiarkan begitu saja.
Petugas tidak hanya melakukan verifikasi dan asesmen, tetapi juga memberikan bantuan logistik kepada keluarga Holid sebagai bentuk kepedulian dan dukungan sosial.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dalam kondisi saat ini, sekaligus menjadi bagian dari respons awal pemerintah terhadap persoalan sosial yang ditemukan di lapangan.

Fakta Lapangan Menjadi Dasar Penanganan

Hasil kunjungan ini menegaskan pentingnya melihat persoalan sosial berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan.

Informasi yang viral di media sosial dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan pengecekan. Namun, keputusan terkait bantuan sosial tetap membutuhkan proses asesmen, verifikasi, dan pemutakhiran data.

Melalui koordinasi antara TKSK, SDM PKH dan Pemerintah Desa Caringin, kondisi keluarga Holid kini telah diverifikasi secara langsung.

Dari kabar yang viral, pemerintah bergerak menuju fakta. Dari fakta, dilakukan asesmen. Dan dari asesmen, lahir kepedulian nyata melalui bantuan serta pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan persoalan sosial di masyarakat mendapatkan perhatian dan penanganan berdasarkan data, fakta, serta kondisi nyata di lapangan. Pungkasnya (gi)

Artikel Dibalik Viral Keluarga Holid: Fakta Lapangan Terungkap Pemerintah Turun Langsung Berikan Kepedulian pertama kali tampil pada FokusiNews.

Setelah melihat dan merasakan langsung kondisinya, Bupati Egi memastikan jalan tersebut diperbaiki pada 2026, setelah 19 tahun belum tersentuh perbaikan.

Kepastian tersebut disampaikan Bupati Egi saat meninjau langsung ruas jalan yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat Desa Baru Ranji, di sela kunjungannya melihat Desa HELAU di Kecamatan Merbau Mataram, Sabtu (8/8/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Egi mengakui kondisi jalan sudah cukup memprihatinkan. Kerusakan yang ditemukan di lapangan dinilai membutuhkan penanganan segera agar tidak semakin mengganggu mobilitas masyarakat.

“Saya selaku bupati menghaturkan permintaan maaf kalau jalannya belum bagus. 30 persen rusak, 70 persen rusak banget,” ujar Egi.

Melihat kondisi tersebut secara langsung, Egi menegaskan persoalan infrastruktur tidak cukup hanya disampaikan melalui laporan. Karena itu, ia langsung meminta agar ruas jalan menuju Desa Baru Ranji segera ditangani dan masuk dalam agenda perbaikan tahun ini.

“Saya minta perbaiki jalan Baru Ranji. Ini saya kalau nggak ke sini, nggak ngerti kalau jalannya begitu,” kata Egi.

Peninjauan langsung jalan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Bagi warga, kondisi jalan tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas sehari-hari dan konektivitas antarwilayah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Hendry Kurniawan mengatakan, arahan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama langsung ditindaklanjuti setelah melihat kondisi jalan penghubung antara Desa Tanjung Baru dan Desa Baru Ranji.

“Tidak perlu berpikir lama. Bupati Lampung Selatan langsung menindaklanjuti, dan jalan penghubung kedua desa tersebut akan diperbaiki pada tahun 2026 ini,” kata Hendry.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah daerah dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dasar.

Perbaikan ruas jalan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas akses masyarakat, tetapi juga memperlancar mobilitas warga serta memperkuat konektivitas antara Desa Tanjung Baru dan Desa Baru Ranji di Kecamatan Merbau Mataram.

“Ini merupakan bentuk gerak cepat dan penyerapan aspirasi masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan infrastruktur yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya kepastian perbaikan pada 2026, masyarakat di kedua desa diharapkan segera mendapatkan akses jalan yang lebih layak dan aman.

Penanganan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau hingga kawasan perdesaan.

Artikel Akhiri Penantian 19 Tahun Warga, Bupati Radityo Egi Pastikan Akses Baru Ranji Diperbaiki Tahun Ini pertama kali tampil pada FokusiNews.

Editor: SS

JAKARTA, Fokusinews.com — Dewan Pimpinan Nasional Jajaran Wartawan Indonesia (DPN-JWI) menggelar rapat konsolidasi dan restrukturisasi organisasi yang berlangsung khidmat dan strategis di Mie Aceh Sumadra, Manggarai, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). Forum penting ini digelar untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif tanpa ada kekosongan kepemimpinan pasca-wafatnya Ketua Umum JWI sebelumnya.

Rapat tingkat tinggi ini dihadiri oleh unsur Dewan Pengarah yang terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat, jajaran pengurus harian DPN-JWI (Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Kepala Sekretariat), serta 15 Kepala Departemen Teknis.

Pertemuan strategis tersebut membahas sejumlah agenda krusial, mulai dari keberlanjutan kepemimpinan organisasi, restrukturisasi kepengurusan, pembagian tugas dan kewenangan, program kerja jangka pendek, penyempurnaan pendataan administrasi, hingga mekanisme evaluasi pengembangan organisasi ke depan.

Sekretaris Jenderal DPN-JWI, Lindayani Ritonga, SE., MM, menegaskan bahwa wafatnya seorang pemimpin tidak boleh menjadi alasan bagi organisasi untuk berhenti melangkah.

“Organisasi tidak boleh vakum. Roda organisasi harus tetap berjalan, program harus tetap dilaksanakan, dan seluruh jajaran harus tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Lindayani.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Penasehat JWI, Abdurrahman, dalam arahannya memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pengurus DPN-JWI yang tetap solid dan menjaga persatuan. Ia mengingatkan agar seluruh anggota terus bersatu mengemban visi besar JWI sebagai organisasi profesi yang independen serta mengambil peran aktif dalam pembangunan bangsa. Abdurrahman juga menekankan pentingnya penetapan kepemimpinan yang berlandaskan dokumen legal organisasi, termasuk SK Kementerian Hukum dan HAM serta akta pendirian hingga berakhirnya masa bakti kepengurusan.

Setelah melalui proses pembahasan mendalam dan kesepakatan bulat dari seluruh jajaran pengurus, forum secara resmi menetapkan dan menyerahkan kepemimpinan JWI kepada Ketua Harian DPN-JWI, Ir. Maxmillian Apituley, MT, untuk mengemban tugas sebagai Ketua Umum JWI.

Penunjukan ini didasari atas rekam jejak dan pengalaman panjang Maxmillian Apituley dalam mengawal roda organisasi JWI sejak awal pendiriannya. Selain itu, namanya juga tercatat secara sah sebagai salah satu ketua dalam dokumen kepengurusan berdasarkan SK AHU Kementerian Hukum RI Nomor AHU-0008102.AH.01.07.Tahun 2024.

“Yang paling penting bukan persoalan jabatan semata, tetapi bagaimana amanah organisasi tetap berjalan. Kita membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kesinambungan, mengayomi seluruh jajaran, dan memastikan DPN-JWI tetap solid,” pungkas Lindayani Ritonga memperkuat keputusan forum.

Menanggapi hasil keputusan konsolidasi nasional tersebut, Ketua DPW JWI Kalimantan Utara (KALTARA), Sahbudiman, S.Kom., M.H., menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat secara langsung kepada Ir. Maxmillian Apituley, MT atas amanah baru sebagai Ketua Umum DPN-JWI.

“Semoga JWI ke depannya semakin solid, maju, dan lebih baik. Kami di daerah berkomitmen penuh untuk mendukung kepemimpinan beliau dalam menjaga keberlanjutan organisasi, memperkuat konsolidasi baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mengimplementasikan program kerja secara berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Sahbudiman.

Rapat konsolidasi ini ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama seluruh jajaran pengurus DPN-JWI sebagai simbol kekuatan kebersamaan, soliditas, dan semangat baru dalam memajukan insan pers Indonesia yang profesional dan bermartabat. (SS)

Laporan : Sahbudiman

Artikel Estafet Kepemimpinan JWI Resmi Berlanjut: Ir. Maxmillian Apituley, MT Dipercaya Jadi Ketua Umum DPN-JWI pertama kali tampil pada FokusiNews.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – SPPG Dapur Umi Kaisar, Up. Ibu Mega selaku Penanggung Jawab Dapur.sabtu, 08/08/2026

Dalam surat tertanggal di Menes itu, pihak media menyebut langkah konfirmasi dilakukan menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan di lapangan. Tujuannya agar pemberitaan yang disampaikan berimbang, akurat, dan sesuai kode etik jurnalistik.

5 Poin Dugaan yang Disorot

Dalam surat tersebut ada 5 poin utama yang diminta untuk diklarifikasi.

1. Benarkah seluruh pengadaan bahan baku di Dapur Umi Kaisar dimonopoli oleh supplier yang memiliki hubungan keluarga dengan pengelola? Serta bagaimana mekanisme pemilihan supplier dan transparansi harganya?

2. Keuangan dan Pembayaran Benarkah seluruh pembayaran pembelanjaan bahan baku wajib ditransfer ke rekening pribadi atas nama Ibu Mega, dan tidak ke rekening resmi “Usaha Dagang”? Apa dasar hukum dan pertanggungjawabannya?

3. Legalitas Air Benarkah dapur menggunakan air isi ulang untuk memasak dan konsumsi? Apakah air tersebut sudah memiliki legalitas, uji lab, dan memenuhi standar higieni sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023.

4. Pengelolaan Limbah/Sampah Benarkah berat sampah sisa ompreng sering melebihi 20 kg dan tidak dilaporkan ke BGN? Bagaimana SOP pelaporan limbah dapur sesuai Juknis BGN 2026.

Langkah apa yang telah dan akan dilakukan pihak pengelola untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut agar program MBG tetap berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan penerima manfaat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dapur Umi Kaisar belum memberikan tanggapan resmi terkait surat konfirmasi tersebut.

Program MBG sendiri merupakan program pemerintah untuk pemenuhan gizi anak sekolah yang pelaksanaannya dituntut transparan dan akuntabel. Pungkasnya (gi)

Artikel Media Fokusinews Minta Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan MBG di Dapur Umi Kaisar Menes pertama kali tampil pada FokusiNews.

Program ini menyasar para ibu hamil, orang tua yang memiliki balita, serta warga setempat. Fokus utamanya mencakup dua isu kesehatan krusial: penanganan gizi buruk demi menekan angka stunting, serta edukasi mengenai bahaya penggunaan obat-obatan keras tanpa resep dokter yang masih marak terjadi di tingkat kampung.

“Kami melihat masih perlunya pendampingan bagi masyarakat Kampung Mantembu terkait penggunaan obat yang aman. Banyak warga yang belum memahami dampak buruk mengonsumsi antibiotik secara tidak tepat,” ujar Puji.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap warga paham dosis dan aturan pakai obat saat sakit. Di saat yang sama, kami mendorong para ibu hamil dan ibu balita untuk memperhatikan pemenuhan gizi harian guna mencegah stunting sejak dini,” tambahnya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Mara Randongkir (Mahasiswi Jurusan Epidemiologi, FKM Uncen), yang meninjau persoalan ini dari sudut pandang pencegahan penyakit secara menyeluruh.

“Dari kacamata epidemiologi, pencegahan selalu jauh lebih efektif dan murah daripada pengobatan. Edukasi langsung seperti ini sangat penting disebarluaskan agar timbul kesadaran kolektif di tengah masyarakat,” “Ungkap nya”

“Kami mengimbau warga agar terhindar dari kebiasaan minum obat sembarangan. Jika timbul efek samping atau keraguan saat mengonsumsi obat, warga sebaiknya langsung berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan di Pustu terdekat,” pungkasnya.

Melalui sinergi antara mahasiswa KKN Uncen dan masyarakat setempat, kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam mewujudkan Kampung Mantembu yang bebas stunting, sekaligus melahirkan masyarakat yang bijak dan mandiri dalam mengelola kesehatan keluarga.

Artikel KKN 48 UNCEN GELAR SOSIALISASI KESEHATAN DI KAMPUNG MANTEMBU: TEKAN STUNTING DAN EDUKASI PENGGUNAAN ANTIBIOTIK TEPAT GUNA pertama kali tampil pada FokusiNews.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, besi wiremesh yang digunakan diduga tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya.

Material yang semestinya menggunakan wiremesh ukuran M10 diduga diganti dengan wiremesh M8, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Apabila dugaan tersebut benar, penggunaan material di bawah spesifikasi berpotensi memengaruhi kualitas dan ketahanan konstruksi, serta tidak memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program.

Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian material yang digunakan dengan spesifikasi kontrak atau petunjuk teknis. Pemeriksaan tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran negara tetap transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi para petani.

Hingga rilis ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Kelompok Tani Bungurjaya 1 maupun instansi yang membina program terkait dugaan tersebut. Oleh karena itu, seluruh informasi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

Masyarakat juga mendorong agar hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Pungkasnya (Irgi)

Artikel Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi, Pekerjaan Irigasi Perpompaan di Desa Bungurcopong Jadi Sorotan pertama kali tampil pada FokusiNews.

FOKUSINEWS.COM karawang Rabu 5 Agustus 2026

Prestasi di usia dini merupakan fondasi penting bagi masa depan yang cerah.

Dalang cilik yang bernama Harisma M Suhana siswa SDIT lampu iman kelurahan adiarsa kecamatan karawang barat yang telah menunjukkan bakat dan keahlian yang sangat langka menjadi dalang cilik wayang golek dan menjadi juara satu dalam pentas winojakrama wayang golek tingkat kabupaten

Harisma tidak hanya membanggakan orang tua dan guru sekolah tetapi juga menginspirasi masyarakat luas dan memperkuat semangat para siswa untuk terus mengukir prestasi.

Kepala sekolah SDIT Lampu Iman ustad Nurhakim Zaki Lc menyampaikan rasa bangganya dan berharap agar prestasi ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa lainnya. Beliau juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung pendidikan dan pengembangan bakat anak-anak didiknya

Penghargaan dan apresiasi seperti ini tidak hanya berdampak positif bagi siswa yang berprestasi, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.tentunya ini menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung anak-anak untuk mencapai impian mereka. Selain itu, adanya siswa berprestasi yang mendapat pengakuan juga mendorong orang tua lain untuk lebih mendukung anak-anak mereka dalam mengejar pendidikan dan pengembangan diri pungkasnya

Penulis : JS

Artikel HARISMA M SUHANA Kls VI SD IT LAMPU IMAN JUARA 1 PENTAS WAYANG GOLEK TINGKAT KABUPATEN KARAWANG pertama kali tampil pada FokusiNews.