KEBAKARAN GUDANG BBM MILIK DIDIT DI DEDAI SINTANG, TERSELUBUNG DUGAAN PENYELEWENGAN BBM SUBSIDI UNTUK KEBUTUHAN TAMBANG PETI, POLDA KALBAR DIMINTA SELIDIKI
SINTANG, KALIMANTAN BARAT– Kebakaran hebat melanda bangunan gudang penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terintegrasi dengan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) terapung milik PT Khakisya Khatulistiwa Jaya (Nomor Register: 66.786.003), di kawasan tepian Sungai Desa Dedai Kiri, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Sabtu, (14/11/2026).
Peristiwa tersebut mengundang kepanikan warga sekitar. Kobaran api yang dengan cepat membesar disertai kepulan asap hitam pekat dan suara ledakan keras, sebagaimana terlihat dalam rekaman video amatir warga yang beredar di media sosial.
Material yang mudah terbakar di lokasi kejadian diduga mempercepat penyebaran api. Warga pun berhamburan menjauh untuk menghindari kemungkinan bahaya dari kobaran api maupun ceceran BBM.
Namun, di balik peristiwa kebakaran tersebut, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting untuk ditelusuri, yakni dugaan penyimpangan tata niaga dan distribusi BBM bersubsidi yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Sintang.
DUGAAN PENGALIHAN BBM SUBSIDI UNTUK KEPENTINGAN PETI
Berdasarkan keterangan sejumlah narasumber di lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan, aktivitas penampungan BBM di fasilitas tersebut diduga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Para narasumber menyampaikan dugaan bahwa sebagian pasokan BBM yang masuk ke lokasi tidak seluruhnya disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya. Sebaliknya, BBM tersebut disinyalir berpotensi dialihkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sejumlah aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang.
Salah seorang warga memberikan keterangan mengenai aktivitas gudang penyimpanan tersebut.
“Gudang yang di atas terbakar itu biasa tempat menyimpan BBM menggunakan drum. Kadang beberapa hari sekali BBM datang, ada mobil Hilux atau truk yang mengambil. APMS dan tempat gudang penyimpanan BBM itu punya Bapak Didit, yang menjaga di situ Ari, termasuk APMS yang terbakar di sungai itu,” ungkap warga tersebut
Minta namanya tidak disebutkan.
Keterangan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk pemeriksaan dokumen distribusi, asal-usul pasokan, volume BBM yang masuk, serta pihak-pihak yang melakukan pengambilan BBM dari lokasi tersebut.
Apabila benar terdapat pengalihan BBM bersubsidi untuk kepentingan aktivitas PETI, persoalan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran serius yang harus ditangani sesuai ketentuan hukum.
KETERANGAN AWAL PENGELOLA: DIDUGA AKIBAT KORSLETING LISTRIK
Di sisi lain, salah seorang pekerja APMS yang berada di lokasi memberikan keterangan awal bahwa kebakaran diduga dipicu oleh gangguan kelistrikan internal.
“Penyebab awalnya kebakaran hebat tersebut bersumber dari adanya hubungan arus pendek listrik (korsleting),” ujarnya singkat.
Keterangan tersebut perlu menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran secara ilmiah melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara, instalasi listrik, serta kondisi bangunan dan tempat penyimpanan BBM.
Namun, pemeriksaan penyebab kebakaran seharusnya tidak mengesampingkan pertanyaan lain mengenai legalitas penyimpanan, tata kelola distribusi, dan peruntukan BBM yang berada di fasilitas tersebut.
Dua persoalan ini perlu ditangani secara proporsional: penyebab kebakaran harus dipastikan melalui penyelidikan teknis, sedangkan dugaan penyimpangan distribusi BBM harus ditelusuri melalui audit dan pemeriksaan hukum.
DIDIT DAN DIMINTA MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Munculnya nama Didit yang disebut warga sebagai pemilik fasilitas dan Ari yang disebut bertugas menjaga lokasi menjadi alasan perlunya klarifikasi serta pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Penyebutan nama tersebut berdasarkan keterangan narasumber dan bukan merupakan penetapan bahwa pihak-pihak bersangkutan telah melakukan tindak pidana.
Karena itu, Kapolres Sintang dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat diminta menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.
Adapun sejumlah langkah investigasi yang perlu dipertimbangkan meliputi:
1 . Audit Tata Niaga dan Kuota BBM APMS
Memeriksa legalitas operasional PT Khakisya Khatulistiwa Jaya dengan Nomor Register 66.786.003, termasuk dokumen kuota, volume pengambilan, penerimaan, penyimpanan, serta realisasi penyaluran BBM bersubsidi.
2 . Menelusuri Dugaan Penimbunan dan Pengalihan BBM**
Memeriksa aktivitas gudang penyimpanan, penggunaan drum, kendaraan pengangkut, serta identitas pihak-pihak yang mengambil dan menerima pasokan BBM dari fasilitas tersebut.
Termasuk melakukan klarifikasi terhadap Didit dan Ari sebagaimana disebutkan dalam keterangan warga, apabila ditemukan dasar pemeriksaan yang relevan.
3 . Mengusut Dugaan Keterkaitan dengan Aktivitas PETI
Menelusuri kemungkinan hubungan distribusi BBM dari fasilitas APMS tersebut dengan kebutuhan operasional tambang emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Sintang.
Penyelidikan perlu didukung bukti transaksi, dokumen pengangkutan, keterangan saksi, dan bukti lain yang sah.
4 . Memastikan Dampak Lingkungan di Sungai Dedai
Mengingat lokasi kebakaran berada di tepian sungai, instansi terkait perlu memeriksa kemungkinan tumpahan BBM, residu pembakaran, dan pencemaran lingkungan yang dapat berdampak terhadap ekosistem serta masyarakat pengguna air sungai.
POLDA KALBAR DIMINTA TURUN TANGAN
Peristiwa kebakaran ini semestinya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, bukan hanya berhenti pada penentuan penyebab munculnya api.
Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, persoalan tersebut menyangkut hak masyarakat yang seharusnya menerima dan menikmati distribusi energi bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah.
Publik berhak mengetahui apakah distribusi BBM pada fasilitas tersebut telah berjalan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan yang selama ini belum terungkap.
Oleh sebab itu, Kapolda Kalimantan Barat, Kapolres Sintang, dan Ditreskrimsus Polda Kalbar diminta memberikan perhatian serius terhadap peristiwa ini.
Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang nantinya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan, penimbunan, maupun pengalihan BBM bersubsidi harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap harus dihormati haknya untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh perlindungan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Jangan sampai kebakaran gudang BBM di Dedai hanya menyisakan puing-puing bangunan, sementara dugaan persoalan tata niaga BBM bersubsidi yang menyertainya tidak pernah mendapatkan jawaban.
Masyarakat Kalimantan Barat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut secara transparan, profesional, dan akuntabel.(red)
