Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam rapat di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026).

Menurut Tito, meskipun sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun tata kelola Dana Otsus tetap perlu diperkuat.

“Pengawasan harus terus ditingkatkan agar implementasi Dana Otsus berjalan optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.

Perbaikan Tata Kelola Jadi Kunci

Tito menjelaskan, percepatan implementasi Dana Otsus dapat dilakukan melalui sejumlah langkah strategis. Untuk wilayah Tanah Papua, perbaikan persyaratan penyaluran dana menjadi salah satu fokus utama.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, penguatan kewenangan serta kelembagaan dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana.

Ia menekankan bahwa aspek tata kelola yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga administrasi harus diperbaiki secara menyeluruh agar dana yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kemendagri dan Kemenkeu Perkuat Pengawasan

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan supervisi terhadap penggunaan Dana Otsus. Langkah ini dilakukan melalui pendampingan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan.

Pendampingan tersebut bertujuan memastikan penyaluran Dana Otsus berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penguatan pengawasan dan tata kelola, pemerintah berharap Dana Otsus dan Danais dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, Aceh, dan DIY.

Artikel Mendagri Tito Karnavian Tekankan Pengawasan Dana Otsus Papua dan Aceh, Harus Tepat Sasaran dan Berdampak pertama kali tampil pada FokusiNews.