Supiori, fokusinews.com — Bupati Supiori, Heronimus Mansoben, menyampaikan sejumlah aspirasi strategis daerah saat menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, Lalita, SH., MH., daerah pemilihan Provinsi Papua, di Sorendiweri, Jumat (01/05/2026).

Kunjungan tersebut disambut secara adat melalui prosesi injak piring dan pemberian kalung kulit bia oleh Bupati Supiori sebagai simbol penghormatan kepada tamu negara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Supiori, para asisten, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.

Dalam sambutannya, Bupati Heronimus Mansoben mengucapkan selamat datang kepada rombongan di “Negeri Para Penginjil”. Ia menyebut kehadiran Anggota DPD RI menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan.

“Kehadiran Ibu di sini merupakan kehormatan sekaligus angin segar bagi kami untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan daerah,” ujar Bupati.

Bupati juga memaparkan kondisi administratif Kabupaten Supiori yang terdiri dari 5 distrik dan 38 kampung. Sebagai daerah kepulauan, Supiori memiliki potensi besar di sektor kelautan dan pariwisata, namun masih menghadapi tantangan geografis dalam menjangkau pelayanan publik secara merata.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan dua isu krusial yang tengah diperjuangkan pemerintah daerah untuk dibawa ke tingkat pusat melalui DPD RI.

Pertama, penataan kelembagaan dan pemekaran wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Papua Utara. Menurut Bupati, pemekaran ini penting untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik di wilayah kepulauan.

Kedua, penataan tapal batas wilayah administratif. Hal ini dinilai penting guna memberikan kepastian hukum wilayah sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan dan pariwisata di Kabupaten Supiori.

“Kami berharap kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi agenda formalitas, tetapi mampu melahirkan sinergi kuat antara DPD RI dan Pemerintah Kabupaten Supiori,” tegasnya.

Bupati juga berharap agar berbagai aspirasi dari daerah dapat diperjuangkan di tingkat nasional demi mewujudkan keadilan pembangunan, khususnya di Tanah Papua.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Bupati Supiori kepada Anggota DPD RI sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan atas kunjungan tersebut.

Polemik Senator Paul Finsen Mayor dan MRP, Habelino Sawaki Serukan Kedewasaan Demokrasi dan Dialog Konstruktif

fokusinews — Sun, 19 Apr 2026 11:51:55 +0000

Papua, fokusinews.com — Polemik antara Paul Finsen Mayor dan Majelis Rakyat Papua (MRP) terus menjadi perhatian publik. Menyikapi dinamika tersebut, tokoh muda Papua, Habelino Sawaki, menyampaikan pernyataan sikap yang menekankan pentingnya menjaga etika publik, kedewasaan demokrasi, serta kepentingan rakyat Papua.

Dalam pernyataannya kepada fokusinews.com pada minggu (19/04/2026), Habelino menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Senator Paul Finsen Mayor harus dipahami sebagai kritik kelembagaan, bukan serangan personal terhadap individu di MRP.

Menurutnya, respons sebagian oknum anggota MRP yang menyerang secara personal dinilai tidak tepat dan tidak mencerminkan sikap demokratis yang sehat.

“Kritik tersebut merupakan refleksi terhadap implementasi Otonomi Khusus Papua yang dalam praktiknya masih menunjukkan keterbatasan kewenangan MRP,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi tersebut membuat MRP kerap dipersepsikan hanya menjalankan fungsi koordinatif tanpa daya dorong kuat dalam memperjuangkan kepentingan Orang Asli Papua (OAP).

Secara moral dan sosiologis, Habelino menyebut masyarakat Papua menaruh harapan besar kepada MRP agar tampil lebih progresif dalam melindungi hak-hak OAP.

Ia menilai kurang tepat jika lembaga tersebut lebih fokus membela diri atau mengklaim keberhasilan, sementara sebagian masyarakat masih menilai kinerjanya belum optimal.

“Legitimasi moral lembaga tidak ditentukan oleh klaim internal, tetapi oleh penilaian rakyat,” tegasnya.

Habelino juga menyoroti langkah sebagian anggota MRP yang melaporkan Senator PFM ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ia menilai langkah tersebut kurang tepat dalam relasi antar-lembaga.

Menurutnya, tindakan itu justru berpotensi memperkeruh situasi dan menghambat dialog substantif yang seharusnya dikedepankan.

Ia menegaskan bahwa Senator PFM memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat melalui proses politik. Sementara itu, MRP merupakan representasi kultural dari unsur adat, agama, dan perempuan.

Dengan demikian, menurutnya, kritik dari seorang senator seharusnya disikapi secara terbuka, bukan defensif.

Sebagai solusi, Habelino mendorong MRP untuk menjadikan kritik tersebut sebagai momentum memperkuat kelembagaan. Ia juga mengusulkan adanya sinergi antara MRP dan DPD RI guna mendorong penguatan kewenangan melalui jalur legislasi.

“Dengan demikian, MRP dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Habelino berharap polemik yang terjadi dapat menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan serta memperkuat perjuangan hak-hak rakyat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artikel Polemik Senator Paul Finsen Mayor dan MRP, Habelino Sawaki Serukan Kedewasaan Demokrasi dan Dialog Konstruktif pertama kali tampil pada FokusiNews.

DPD RI Arsip - FokusiNews

Kunjungan Kerja Anggota DPD RI di Supiori, Bupati Dorong DOB Papua Utara dan Penataan Batas Wilayah

Polemik Senator Paul Finsen Mayor dan MRP, Habelino Sawaki Serukan Kedewasaan Demokrasi dan Dialog Konstruktif