Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan pidato dalam Sidang Senat Pengukuhan Profesor Emeritus Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Dalam orasinya, Megawati mengaku prihatin terhadap penanganan kasus tersebut. Ia menyoroti kejanggalan proses hukum yang membawa perkara ke ranah pengadilan militer, padahal korban merupakan warga sipil.

“Saya prihatin sekali. Ini pertanyaan bagi para ahli, apakah perkara seperti ini harusnya di pengadilan militer atau pengadilan sipil?” ujarnya di hadapan para akademisi.

Menurutnya, korban memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan melalui mekanisme peradilan yang tepat dan transparan.

Megawati menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial maupun status lainnya.

“Setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum. Lalu di mana keadilan bagi korban?” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan apakah korban memiliki ruang untuk menentukan atau meminta jalur peradilan tertentu demi memastikan keadilan substantif dapat tercapai.

Sebagai tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Megawati menilai fenomena ini mencerminkan kondisi sistem hukum yang belum berjalan optimal.

Ia bahkan menyebut praktik hukum yang tidak konsisten sebagai kondisi “poco-poco” yang perlu segera dibenahi oleh para pemangku kepentingan, baik praktisi maupun akademisi hukum.

“Hukum harus menjadi sesuatu yang paripurna. Kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Bukan menjadi permainan,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam kasus penyerangan terhadap Andrei Yunus, empat anggota Badan Intelijen Strategis telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan pada Rabu (29/4/2026).

Keempatnya yakni Nandala Dwi Prasetia, Sami Lakka, Budhi Hariyanto Widhi, dan Edi Sudarko.

Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena menyangkut prinsip keadilan, transparansi, serta kesetaraan hukum di Indonesia.

Artikel Megawati Soekarnoputri Soroti Kasus Andrei Yunus, Pertanyakan Mengapa Disidangkan di Pengadilan Militer pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan bukan sekadar agenda administratif, melainkan momen sakral yang mengandung makna pengabdian kepada Tuhan, masyarakat, dan negara.

“Jabatan ini bukan hanya hak atau wewenang, tetapi alat strategis untuk menjawab tantangan zaman dan memimpin perubahan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru dilantik, Burhanuddin mengingatkan bahwa posisi tersebut merupakan representasi wajah institusi Kejaksaan di daerah. Oleh karena itu, setiap Kajati dituntut memiliki kemampuan manajerial yang kuat serta respons cepat terhadap berbagai persoalan hukum di lapangan.

Menurutnya, tantangan penegakan hukum di daerah semakin kompleks sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang adaptif, tegas, dan terukur dalam mengambil keputusan.

Selain itu, Jaksa Agung juga memberikan penekanan khusus kepada pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung agar segera beradaptasi tanpa masa transisi yang panjang.

Ia menilai Kejaksaan Agung memiliki peran strategis sebagai penopang utama fungsi penegakan hukum nasional yang melibatkan berbagai bidang dengan karakteristik dan dinamika yang berbeda.

“Kekeliruan dalam memahami tugas dan fungsi dapat berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Burhanuddin mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk memaknai amanah jabatan sebagai penugasan terakhir dalam karier, sehingga setiap tanggung jawab dijalankan dengan totalitas.

Ia menekankan pentingnya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja dari hati sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas.

“Berikan yang terbaik, bukan karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujud integritas dan kehormatan diri,” pungkasnya.

Menurutnya, kinerja yang baik tidak hanya diukur dari pencapaian target, tetapi juga dari jejak pengabdian yang memberikan dampak nyata bagi institusi, bangsa, dan negara.

Artikel Jaksa Agung ST Burhanuddin Lantik Kajati dan Pejabat Eselon II, Tekankan Integritas dan Kepemimpinan Perubahan pertama kali tampil pada FokusiNews.

Kali ini Ketua Forum Rakyat Nusantara (FRN) Agus Flores, angkat bicara dan mendesak Kapolda Papua untuk bertindak tegas serta tidak membiarkan praktik ilegal tersebut terus menggerogoti kehidupan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Ketua Forum Rakyat Nusantara (FRN) menilai bahwa peredaran togel di Papua khususnya di kota dan kabupaten Jayapura sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Praktik ini bukan hanya merusak ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga mengancam moral generasi muda yang semakin terpapar budaya instan dan spekulatif.

“Ini bukan sekadar perjudian biasa. Togel sudah menjadi penyakit sosial yang merusak sendi kehidupan masyarakat Papua secara keseluruhan, dan secara khusus masyarakat di kota jayapura dan sekitarnya. Kapolda harus tegas, jangan sampai ada kesan pembiaran,” tegasnya. Melalui via whatsap pada senin, 27 April 2026.

Agus Flores juga menyoroti dugaan adanya jaringan terorganisir yang mengendalikan peredaran togel, mulai dari bandar besar hingga pengecer di lapangan. Bahkan, isu keterlibatan oknum dalam membekingi bisnis haram ini turut menjadi perhatian serius.

“Kalau praktik ini terus berjalan tanpa penindakan yang nyata, publik akan bertanya: ada apa dengan penegakan hukum di Papua? Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian runtuh,” lanjutnya dengan nada keras.

Lebih lanjut, ia mendesak agar aparat kepolisian tidak hanya menyasar pemain kecil, tetapi berani mengungkap aktor-aktor utama di balik jaringan togel yang selama ini diduga kebal hukum.

” ada beberapa nama besar atau Big bosnya Togel yang saya kantongi khususnya di Papua tetapi ini ranahnya APH, oleh sebab itu transparansi dan keberanian dalam penegakan hukum dinilai menjadi kunci untuk mengakhiri praktik ini. Tuturnya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, Tokoh Agama, dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi dalam memerangi togel yang dinilai telah menjauhkan sebagian masyarakat dari nilai-nilai moral dan spiritual.

“Papua dikenal sebagai Tanah Injil. Jangan biarkan identitas itu ternodai oleh praktik-praktik perjudian yang merusak. Ini tanggung jawab bersama,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Papua terkait desakan tersebut. Namun, tekanan publik dipastikan akan terus menguat jika tidak ada langkah konkret dalam memberantas aktivitas togel yang semakin terang-terangan.

(Heri)/Kaperwil

Artikel Ketua Umum FRN ” Agus Flores “, Kapolda Harus Tegas Berantas Aktivitas Togel Di Papua pertama kali tampil pada FokusiNews.

Fenomena togel di Jayapura tidak lagi bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Dari berbagai informasi yang beredar dan penelusuran di lapangan, praktik ini diduga telah berkembang menjadi jaringan yang terstruktur, dengan pembagian peran yang jelas dan sistem kerja yang rapi.

Nama-nama seperti Ahong, Luis, dan Feliks mencuat dalam perbincangan publik sebagai pihak yang diduga berada di lingkaran penting. Di sisi lain, Bima dan Weli kerap disebut sebagai pengelola aktivitas di lapangan.

Perlu ditekankan, seluruh nama tersebut masih merupakan dugaan yang berkembang di masyarakat dan belum ada konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum.

Namun yang menjadi sorotan bukan hanya soal siapa, melainkan bagaimana praktik ini bisa terus berlangsung. Di sejumlah titik, aktivitas togel disebut berjalan terbuka, dengan pola transaksi yang terorganisir dan memanfaatkan teknologi komunikasi.

Situasi ini memunculkan kegelisahan sekaligus kemarahan publik. Sebab, ketika aktivitas ilegal dapat dikenali dengan mudah oleh masyarakat, tetapi belum terlihat penindakan besar yang transparan, maka ruang spekulasi pun terbuka lebar.

“Ini bukan lagi soal tahu atau tidak tahu. Ini soal mau atau tidak mau bertindak,” ujar seorang aktivis dengan nada tegas. Minggu, 26 April 2026

Opini publik mulai mengeras. Togel tidak lagi dilihat sebagai sekadar perjudian, tetapi sebagai simbol lemahnya penegakan hukum. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa praktik ini telah membentuk ekosistem yang sulit disentuh.

Seorang warga di lokasi pengambilan gambar penjualan togel pasar Cigombong pada Sabtu malam kemarin menilai, jika dugaan jaringan ini benar, maka yang dihadapi bukan lagi pelaku kecil, melainkan sistem yang berpotensi melibatkan banyak pihak dan kepentingan.

Di titik ini, kepercayaan publik menjadi taruhan. Tanpa langkah tegas, transparan, dan menyeluruh, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin kehilangan keyakinan terhadap supremasi hukum.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang menjawab berbagai isu yang berkembang, termasuk terkait nama-nama yang telah ramai diperbincangkan.

Jayapura kini berdiri di persimpangan yang menentukan: akankah dugaan jaringan togel ini dibongkar hingga ke akar, atau justru terus hidup sebagai rahasia umum yang tak pernah tersentuh?

(Heri)/Red.

Artikel “Togel Jayapura: Siapa Sebenarnya Yang Berkuasa?” Nama-Nama Mencuat, Dugaan Jaringan Besar Mengguncang Kepercayaan Publik pertama kali tampil pada FokusiNews.

Sejumlah laporan warga menyebutkan, perputaran uang dari bisnis togel di beberapa wilayah Papua diduga mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap hari. Angka ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan lagi berskala kecil, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang kuat dan sulit disentuh.

Sorotan tajam pun mengarah ke Polda Papua yang dinilai belum menunjukkan gebrakan berarti dalam memberantas praktik perjudian tersebut. Muncul kesan di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum berjalan lambat, bahkan terkesan tumpul terhadap pelaku di lapangan.

Seorang toko pemuda asal tanah Tabi yang enggan menyebutkan namanya dengan tegas menyuarakan kekecewaan publik. Ia menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan merusak sendi-sendi sosial masyarakat.

“Kalau perputaran uang togel sudah sebesar ini dan masih berjalan bebas, seperti penjualan togel dipasar Cigombong yang bebas tanpa takut terhadap hukum. Untuk itu publik berhak curiga. Ada apa ini? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujarnya lantang. Sabtu, 25 April 2026.

Ia juga mendesak agar dilakukan investigasi terbuka dan transparan, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum tertentu yang disebut-sebut menjadi “pelindung” bisnis haram tersebut. Menurutnya, tanpa keberanian membongkar sampai ke akar, praktik ini akan terus berulang.

Desakan serupa juga datang dari kalangan tokoh masyarakat yang meminta perhatian serius dari pimpinan Polri di pusat. Mereka berharap ada langkah konkret untuk memastikan bahwa tidak ada pembiaran dalam penegakan hukum di daerah.

Ia menilai bahwa maraknya togel dapat berdampak luas, mulai dari meningkatnya masalah ekonomi keluarga hingga potensi konflik sosial. Ia menegaskan bahwa penindakan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar pemain kecil tetapi juga jaringan besar di belakangnya.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu langkah nyata dari Polda Papua untuk membuktikan komitmen dalam memberantas perjudian ilegal. Ketegasan aparat dinilai menjadi ujian penting dalam menjaga kepercayaan publik yang kian tergerus.

Untu itu mereka juga meminta kepada Wali Kota Jayapura untuk segera turun tangan menanggapi maraknya praktik perjudian togel yang kian meresahkan masyarakat di wilayah Jayapura. Aktivitas ilegal tersebut dinilai semakin terbuka, bahkan diduga berlangsung tanpa rasa takut terhadap penegakan hukum.

Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, hingga pemuda setempat menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka menilai keberadaan togel tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi ekonomi warga kecil yang menjadi korban kecanduan dan kerugian finansial.

“Ini bukan lagi rahasia umum. Perputaran uang dari togel di Jayapura sangat besar dan terjadi hampir setiap hari. Kalau tidak segera dihentikan, dampaknya akan semakin luas,” ujar seorang aktivis papua.

unutuk itu walikota Jayapura diminta mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum untuk menertibkan praktik tersebut. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jayapura kini berada di bawah tekanan publik untuk membuktikan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian ilegal.

(Heri)/Red.

Artikel Togel Diduga Menggurita Di Papua, Aktivis: “Jangan Sampai Hukum Tumpul Ke Atas pertama kali tampil pada FokusiNews.

Sejumlah warga mengaku praktik penjualan togel semakin mudah dijumpai, bahkan disebut-sebut berlangsung di lokasi-lokasi umum tanpa rasa takut terhadap penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan serta komitmen pemberantasan perjudian di wilayah Papua.

“Ini sudah sangat meresahkan. Togel bukan lagi sembunyi-sembunyi, tapi seperti dibiarkan. Kami menduga ada oknum yang bermain di belakang,” ungkap salah seorang toko agama yang enggan disebutkan namanya. Pada kamis, 23 April 2026.

Isu dugaan keterlibatan oknum aparat semakin menguat di tengah minimnya tindakan tegas yang terlihat di lapangan. Masyarakat pun mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pelaku kecil, tetapi juga mengusut jaringan besar hingga ke akar-akarnya, termasuk jika terdapat oknum internal yang terlibat.

Seorang toko perempuan berinisial M’A di Supiori menilai, jika dugaan ini benar, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap integritas institusi penegak hukum. “Kepercayaan publik bisa runtuh jika aparat yang seharusnya memberantas justru diduga melindungi praktik ilegal,” ujarnya.

Atas situasi ini, berbagai elemen masyarakat mendesak Kapolda Papua untuk turun tangan langsung ke Kabupaten Supiori guna mengusut tuntas kasus tersebut. Transparansi dan penindakan tegas dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Publik berharap aparat segera memberikan klarifikasi sekaligus langkah konkret dalam memberantas praktik perjudian togel yang kian merajalela di Supiori

(Heri)/Kaperwil Papua.

Artikel Togel Merajalela Di Kabupaten Supuori, Diduga Ada Bekingan Oknum Aparat. Kapolda Diminta Usut Tuntas pertama kali tampil pada FokusiNews.

Sejumlah warga mengaku praktik penjualan togel semakin mudah dijumpai, bahkan disebut-sebut berlangsung di lokasi-lokasi umum tanpa rasa takut terhadap penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan serta komitmen pemberantasan perjudian di wilayah Papua.

“Ini sudah sangat meresahkan. Togel bukan lagi sembunyi-sembunyi, tapi seperti dibiarkan. Kami menduga ada oknum yang bermain di belakang,” ungkap salah seorang toko agama yang enggan disebutkan namanya.

Isu dugaan keterlibatan oknum aparat semakin menguat di tengah minimnya tindakan tegas yang terlihat di lapangan. Masyarakat pun mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pelaku kecil, tetapi juga mengusut jaringan besar hingga ke akar-akarnya, termasuk jika terdapat oknum internal yang terlibat.

Seorang toko perempuan berinisial M’A di Jayapura menilai, jika dugaan ini benar, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap integritas institusi penegak hukum. “Kepercayaan publik bisa runtuh jika aparat yang seharusnya memberantas justru diduga melindungi praktik ilegal,” ujarnya.

Atas situasi ini, berbagai elemen masyarakat mendesak Kapolri untuk turun tangan langsung dan membentuk tim independen guna mengusut tuntas kasus tersebut. Transparansi dan penindakan tegas dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan tersebut. Namun publik berharap aparat segera memberikan klarifikasi sekaligus langkah konkret dalam memberantas praktik perjudian togel yang kian merajalela di Jayapura.

(Heri)/Red.

Artikel Togel Merajalela Di Jayapura, Diduga Ada Bekingan Oknum Aparat. Kapolri Diminta Usut Tuntas pertama kali tampil pada FokusiNews.

“Pemohon dirugikan secara langsung akibat berlakunya Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena norma tersebut tidak secara tegas melarang atau mengatur aktivitas merokok saat berkendara, sehingga membahayakan konsentrasi pengemudi dan menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lain,” ujar Reihan dalam persidangan.

Dia mengaku pernah terkena puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh seorang pengemudi mobil di jalan. Hal itu menyebabkan dirinya kehilangan konsentrasi di jalan dan hampir terlindas truk.

“Pada tanggal 23 Maret 2025, Pemohon mengalami kecelakaan serius yang hampir merenggut nyawa. Ketika puntung rokok dari pengendara mobil pribadi mengenai Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan fokus saat berkendara. Akibatnya, Pemohon ditabrak dari belakang oleh sebuah truk colt diesel yang nyaris dilindas. Yang jika terjadi akan mengakibatkan akibat fatal atau kehilangan nyawa,” ujarnya.

Dia mengatakan pemobil yang membuang puntung rokok sembarangan itu melarikan diri dari lokasi. Dia mengaku dibantu warga untuk bisa bangkit usai kecelakaan.

“Pengendara yang menyebabkan insiden tersebut melarikan diri dari lokasi kejadian, meninggalkan Pemohon dalam kondisi gemetaran dan syok akibat pengalaman tersebut. Bahwa setelah tabrakan, Pemohon berusaha bangkit dengan susah payah dibantu oleh pengendara lain yang melihat kejadian tersebut untuk berdiri dan mengambil kembali kendaraannya,” ujarnya.

Artikel Nyaris Tewas gegara Kena Puntung Rokok Pemobil, Mahasiswa Gugat UU ke MK pertama kali tampil pada FokusiNews.