Karel menegaskan masyarakat menghormati kewenangan pemerintah dalam melakukan pergantian kepala kampung. Namun, menurutnya, penolakan muncul karena karateker yang ditunjuk dinilai bukan berasal dari Kampung Manaini.

“Pergantian kepala kampung adalah kewenangan pemerintah dan kami menghormati itu. Tetapi jangan mengambil orang dari luar Kampung Manaini untuk datang memimpin kami. Itu yang kami tolak,” tegas Karel saat diwawancarai di lokasi pemalangan, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, polemik tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap pelaksanaan program mahasiswa Universitas Cenderawasih yang sedang menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Manaini.

“Kami meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret agar persoalan ini cepat diselesaikan sehingga mahasiswa KKN dapat kembali melaksanakan program-program mereka untuk masyarakat,” ujarnya.

Karel menilai pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan berlarut-larut karena pelayanan publik harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menyesalkan belum adanya langkah penyelesaian yang dilakukan setelah aksi pemalangan berlangsung hampir dua hari.

“Pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan. Seharusnya jika sudah terjadi pemalangan seperti ini dan berlangsung hampir dua hari, Pemerintah Distrik sudah turun langsung untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Ia menegaskan bahwa tuntutan masyarakat tidaklah rumit. Warga hanya berharap karateker Kepala Kampung yang ditunjuk berasal dari Kampung Manaini sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan mampu menjaga stabilitas pemerintahan kampung.

“Kami hanya meminta satu hal, yaitu karateker yang ditunjuk harus berasal dari Kampung Manaini. Kami berharap pemerintah segera membuka ruang dialog agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dan pelayanan kepada masyarakat kembali normal,” tutup Karel.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen maupun Pemerintah Distrik Yapen Selatan terkait tuntutan masyarakat dan polemik penunjukan karateker Kepala Kampung Manaini. Fokusinews.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang.

Artikel Ketua Pemuda Kampung Manaini Desak Pemerintah Segera Selesaikan Polemik Pergantian Kepala Kampung pertama kali tampil pada FokusiNews.

Sejumlah pemuda berbakat tampak menuangkan kreativitas mereka dengan melukis berbagai ikon dan tim sepak bola dunia di beberapa titik strategis. Salah satu lokasi yang menjadi pusat perhatian masyarakat berada di Jalan WR. Monginsidi, tepat di depan Puskesmas Serui Kota.

Kegiatan yang dikoordinir oleh Jefri Maniagasi itu mendapat perhatian dan apresiasi dari Anggota DPR Provinsi Papua Selatan, Charles Gomar. Politisi muda asal Kepulauan Yapen tersebut menilai bahwa kegiatan semacam ini merupakan wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan energi mereka.

Menurut Charles, euforia Piala Dunia seharusnya tidak hanya berhenti pada perayaan olahraga semata, tetapi juga mampu melahirkan ruang-ruang kreatif yang mendorong anak muda untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

“Saya melihat kegiatan ini sangat positif. Anak-anak muda diberikan ruang untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui seni. Ini bukan sekadar menggambar tim sepak bola, tetapi bagaimana bakat yang mereka miliki bisa terus diasah dan dikembangkan,” ujar Charles Gomar.

Ia menilai, potensi seni yang dimiliki generasi muda Kepulauan Yapen perlu mendapat perhatian dan pembinaan yang berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, kreativitas tersebut tidak hanya menjadi hobi, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi dan masa depan yang lebih baik.

“Kita memiliki banyak anak muda berbakat. Mereka hanya membutuhkan ruang, kesempatan, dan dukungan agar kemampuan yang dimiliki dapat berkembang. Jika dibina dengan baik, bukan tidak mungkin karya-karya mereka dikenal lebih luas dan menjadi kebanggaan daerah,” katanya.

Di tangan para pelukis muda itu, dinding-dinding yang sebelumnya tampak biasa kini berubah menjadi karya penuh warna. Berbagai mural bergambar lambang negara peserta, pemain bintang, hingga identitas tim-tim favorit dunia menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang melintas.

Tak sedikit warga yang berhenti untuk menyaksikan proses pengerjaan mural, bahkan mengabadikannya melalui telepon genggam. Kehadiran karya seni tersebut dinilai mampu menghadirkan suasana meriah sekaligus memperindah wajah Kota Serui menjelang pesta sepak bola terbesar di dunia.

Charles berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang kreatif, produktif, dan percaya diri.

“Melalui momentum seperti ini, kita ingin menunjukkan bahwa anak-anak muda Yapen tidak hanya menjadi penonton Piala Dunia. Mereka juga mampu menghadirkan karya yang menginspirasi dan membawa pesan positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa olahraga dan seni memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat, mempererat kebersamaan, serta membangun optimisme di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

Melalui kegiatan mural menyambut Piala Dunia 2026 ini, Charles berharap lahir semakin banyak ruang kreatif yang dapat menjadi wadah pengembangan bakat anak muda di Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga semangat sepak bola dunia dapat diterjemahkan menjadi prestasi dan karya nyata bagi daerah.

Artikel Charles Gomar Apresiasi Kreativitas Pemuda Serui Sambut Piala Dunia 2026 Lewat Mural Jalanan pertama kali tampil pada FokusiNews.

Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan Perkara Nomor: 5-PKE-DKPP/III/2026 yang berlangsung di Kantor DKPP RI, Jalan Abdul Muis Nomor 2-4, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Dalam amar putusannya, DKPP menyatakan para teradu yang terdiri dari Teradu I sampai dengan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, serta Teradu VI sampai dengan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang didalilkan dalam pengaduan.

“Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya dan menyatakan para teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” demikian substansi putusan yang dibacakan dalam persidangan tersebut.

Selain menyatakan para teradu tidak bersalah, DKPP juga memutuskan untuk merehabilitasi nama baik para teradu. Rehabilitasi tersebut diberikan karena para penyelenggara pemilu yang diadukan dinilai tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip etik penyelenggara pemilu.

Putusan ini sekaligus mengakhiri proses pemeriksaan perkara etik yang sebelumnya diajukan terhadap jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan adanya putusan tersebut, kedudukan dan kehormatan para teradu sebagai penyelenggara pemilu dipulihkan sebagaimana mestinya.

DKPP menegaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan para pihak, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan ini menjadi penegasan bahwa mekanisme penegakan kode etik penyelenggara pemilu tidak hanya bertujuan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan nama baik bagi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melakukan pelanggaran etik.

Dengan putusan tersebut, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dapat kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan mereka dengan legitimasi etik yang telah ditegaskan melalui putusan DKPP.

Artikel DKPP Rehabilitasi Nama Baik Ketua dan Anggota KPU serta Bawaslu Kepulauan Yapen pertama kali tampil pada FokusiNews.

Kegiatan nonton bareng (nobar) yang digelar oleh Komunitas GATA PAPUA Yapen bersama Yayasan Dusun Papua (YADUPA) itu dimulai pukul 18.15 WIT dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemuda hingga warga Kampung Mantembu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bidang Peradilan Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Kepulauan Yapen, Jellin Payai, Ketua Yayasan Dusun Papua (YADUPA), Jakson Yapanani, serta Ketua Komunitas GATA PAPUA Yapen, Niko Semboari.

Film dokumenter PESTA BABI menghadirkan potret kehidupan masyarakat Papua yang sarat nilai budaya, kebersamaan, relasi sosial, serta penghormatan terhadap tanah adat dan tradisi leluhur. Namun lebih dari sekadar tontonan, film tersebut menjadi ruang refleksi kolektif bagi masyarakat untuk menilai kembali posisi budaya Papua di tengah tantangan modernisasi, perubahan sosial, dan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat adat.

Usai pemutaran film, peserta terlibat dalam diskusi terbuka yang berlangsung hangat dan penuh gagasan. Berbagai pandangan muncul mengenai pentingnya menjaga budaya sebagai fondasi pembangunan masyarakat Papua di masa depan.

Dalam forum diskusi tersebut, perhatian peserta banyak tertuju pada peran generasi muda yang dinilai harus menjadi garda terdepan dalam menjaga identitas budaya dan meneruskan nilai-nilai adat kepada generasi berikutnya.

Ketua Komunitas GATA PAPUA Yapen, Niko Semboari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar budaya Papua tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

“Budaya tidak boleh berhenti menjadi cerita masa lalu. Budaya harus tetap hidup, dipahami, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai identitas yang membedakan kita sebagai orang Papua,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Yayasan Dusun Papua (YADUPA), Jakson Yapanani, mengapresiasi antusiasme masyarakat Kampung Mantembu yang aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Menurutnya, pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa dibebankan hanya kepada lembaga adat atau organisasi tertentu.

“Menjaga budaya membutuhkan keterlibatan semua pihak. Ketika masyarakat terlibat aktif seperti malam ini, maka harapan untuk menjaga warisan leluhur tetap terbuka dan kuat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Peradilan Dewan Adat Suku Kabupaten Kepulauan Yapen, Jellin Payai, menegaskan bahwa nilai-nilai adat merupakan fondasi kehidupan masyarakat Papua yang harus tetap dipertahankan di tengah perkembangan zaman.

Ia mengingatkan bahwa kemajuan tidak boleh membuat masyarakat tercerabut dari akar budaya dan identitasnya.

“Adat adalah identitas kita. Modernisasi boleh berkembang, tetapi nilai-nilai adat harus tetap menjadi pegangan dalam kehidupan masyarakat Papua,” tegas Jellin Payai.

Diskusi berlangsung hingga pukul 21.51 WIT dalam suasana penuh kebersamaan dan pertukaran gagasan. Sejumlah peserta bahkan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di kampung-kampung lain sebagai sarana edukasi budaya dan ruang dialog masyarakat.

Melalui pemutaran film dokumenter PESTA BABI, masyarakat tidak hanya diajak mengenang warisan budaya leluhur, tetapi juga diajak berpikir tentang masa depan Papua yang tetap berpijak pada identitas, tanah adat, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan mendapat respons positif dari masyarakat yang hadir.

Artikel Nobar Film Dokumenter “Pesta Babi” di Mantembu Jadi Ruang Refleksi Budaya dan Masa Depan Papua pertama kali tampil pada FokusiNews.

Rapat kerja tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus konsolidasi untuk memperkuat kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini di wilayah Kepulauan Yapen yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di kampung-kampung.

Ketua Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dina L. Rumbiak Arisoy mengatakan bahwa rapat kerja tersebut merupakan momentum penting untuk menyebarkan kondisi pelayanan PAUD sekaligus menyusun langkah-langkah strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.

Menurut Dina, diskusi yang dilakukan bersama pengurus Pokja dan tenaga pendidik PAUD menjadi ruang untuk menyerap berbagai masukan serta persoalan nyata yang terjadi di lapangan.

“Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk bercahaya sekaligus memperkuat pelayanan pendidikan anak usia dini agar berjalan lebih baik dan maksimal,” ujar Dina L. Rumbiak Arisoy dalam pertemuan tersebut.

Ia menjelaskan, berbagai masukan dan saran yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program kerja Pokja Bunda PAUD yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Menurutnya, pendidikan PAUD memiliki peran yang sangat penting karena menjadi fondasi awal dalam pembentukan karakter, mental, dan kemampuan intelektual anak.

“PAUD merupakan pendidikan dasar yang sangat penting bagi anak usia dini, karena pada tahap itulah karakter, mental, dan intelektual anak mulai dibangun. Oleh karena itu kualitas pelayanan pendidikan di PAUD harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Dalam rapat kerja tersebut juga terungkap masih banyak PAUD di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah PAUD di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini mencapai 121 PAUD yang tersebar di 160 kampung dan 5 kelurahan.

Namun dari jumlah tersebut, baru 48 PAUD yang telah memiliki NPSN, sementara sekitar 79 PAUD lainnya belum memiliki NPSN karena belum memenuhi persyaratan administrasi serta belum terdaftar pada bagian terkait pendidikan.

Sebagian besar PAUD yang belum memiliki NPSN berada di wilayah kampung-kampung yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas maupun dukungan administrasi pendidikan.

Kondisi tersebut dinilai sebagai tantangan serius yang memerlukan perhatian bersama antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pokja Bunda PAUD berharap melalui rapat kerja tersebut akan lahir langkah-langkah konkret untuk memperkuat legalitas, kualitas pelayanan, dan pemerataan pendidikan anak usia dini hingga ke wilayah kampung.

Artikel Pokja Bunda PAUD Yapen Bahas Persoalan Pendidikan Anak Usia Dini, Puluhan PAUD Belum Miliki NPSN pertama kali tampil pada FokusiNews.

Kegiatan penutupan berlangsung meriah dan penuh semangat sportivitas dengan dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, pecinta sepak bola, hingga ratusan warga yang memadati lapangan untuk menyaksikan partai final turnamen tersebut.

Turnamen Sepak Bola U-40 Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2026 diketahui diikuti sebanyak 12 tim yang bertanding selama kurang lebih 20 hari.

Selama pelaksanaan pertandingan, seluruh tim menunjukkan semangat juang dan sportivitas yang tinggi sehingga seluruh rangkaian pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Pada laga final, Tim LMP A berhasil tampil dominan dan keluar sebagai Juara 1 setelah menampilkan permainan terbaik di hadapan para penonton.

Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi tersebut, Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Baskoro Wijaya Atmanto, S.E., menyerahkan langsung trofi juara kepada Tim LMP A.

Dalam keterangannya, Baskoro Wijaya Atmanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pemain, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan turnamen.

“Turnamen ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan, menjaga kebersamaan, serta meningkatkan semangat sportivitas di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen,” ujar Dandim.

Ia menilai kegiatan olahraga seperti turnamen sepak bola memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat, tidak hanya dalam membangun kesehatan dan kebugaran, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar warga.

Menurutnya, kegiatan olahraga harus terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar mampu melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola yang berkualitas dari Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Kami berharap kegiatan olahraga seperti ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menumbuhkan bakat generasi muda dan melahirkan atlet-atlet sepak bola yang berkualitas,” tambahnya.

Antusiasme masyarakat yang memadati Lapangan Sapta Marga selama pertandingan final juga menjadi bukti bahwa sepak bola masih menjadi olahraga yang mampu menyatukan masyarakat lintas usia di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Penutupan turnamen berlangsung penuh keakraban dan diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada para juara serta sesi foto bersama seluruh peserta dan panitia pelaksana.

Artikel Dandim 1709/Yawa Tutup Turnamen Sepak Bola U-40 Yapen 2026, LMP A Keluar Sebagai Juara pertama kali tampil pada FokusiNews.

Pada Rabu, 20 Mei 2026, Bawaslu Kepulauan Yapen resmi meluncurkan program Panggung Cerita Elektoral (PACE) Bawaslu Yapen yang dikemas melalui diskusi publik secara daring melalui Zoom Meeting.

Peluncuran program tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Herold M. Jandeday dengan mengangkat tema perdana: “Politik Uang: Apakah Tradisi, Kebutuhan, atau Pelanggaran?”

Dalam keterangannya, Herold M. Jandeday mengatakan bahwa peluncuran Program PACE menjadi bagian dari semangat kebangkitan demokrasi dan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Di momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kami Bawaslu Kepulauan Yapen juga merayakannya dengan meluncurkan Program Panggung Cerita Elektoral atau PACE Bawaslu Yapen yang dikemas dalam bentuk diskusi publik melalui Zoom Meeting,” ujar Herold.

Menurutnya, Program PACE hadir sebagai ruang diskusi publik yang membahas isu-isu kepemiluan dan demokrasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Pada sesi perdana tersebut, Bawaslu Yapen menghadirkan narasumber Anugrah Pata, SH., MH., yang membedah persoalan politik uang dari berbagai sudut pandang, baik hukum, budaya politik, maupun tantangan demokrasi modern.

Herold berharap Program PACE dapat menjadi energi baru dalam memperkuat konsolidasi demokrasi di tengah masyarakat, tidak hanya melalui ruang daring, tetapi juga melalui kegiatan tatap muka bersama komunitas maupun kelompok masyarakat.

“Kami berharap Program PACE Bawaslu Yapen ini menjadi semangat baru dalam membangun konsolidasi demokrasi di masyarakat, baik melalui daring dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten, maupun secara offline dengan membuka diri bagi setiap komunitas atau kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan politik,” katanya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus Koordinator Divisi P3S, Hofni Y. Mandripon turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam peluncuran dan diskusi perdana Program PACE.

Menurut Hofni, semangat Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum bagi Bawaslu Yapen untuk terus menghadirkan inovasi program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran demokrasi.

“Momentum Kebangkitan Nasional ke-118 menjadi semangat bagi Bawaslu Yapen untuk terus berinovasi dalam program-program strategis bagi masyarakat, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat dalam demokrasi,” ujarnya.

Di sisi lain, narasumber Anugrah Pata memberikan apresiasi terhadap langkah Bawaslu Yapen yang dinilai tetap aktif dan produktif menghadirkan ruang pendidikan politik di tengah tantangan efisiensi anggaran dan masa non tahapan pemilu.

Menurutnya, diskusi yang berangkat dari isu-isu riil di masyarakat merupakan langkah penting dalam membangun partisipasi publik yang sehat dalam demokrasi.

“Program seperti ini sangat positif karena berangkat dari isu-isu di masyarakat terkait kepemiluan. Di tengah tantangan efisiensi dan masa non tahapan, Bawaslu Kabupaten Yapen tetap eksis melaksanakan kerja-kerjanya secara efektif dan itu patut diapresiasi,” ungkapnya.

Melalui Program PACE, Bawaslu Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya untuk terus membangun ruang demokrasi yang edukatif, partisipatif, dan inklusif bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. (**)

Artikel Momentum Hari Kebangkitan Nasional, Bawaslu Yapen Luncurkan Program PACE untuk Bangun Kesadaran Demokrasi pertama kali tampil pada FokusiNews.

Situasi tersebut memicu keresahan besar di kalangan pekerja karena menyangkut keberlangsungan hidup ratusan kepala keluarga. Namun di tengah persoalan serius itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kepulauan Yapen dinilai belum menunjukkan langkah tegas untuk menangani persoalan ketenagakerjaan tersebut.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen, Dina Elisabeth Ismula menegaskan bahwa pihaknya telah mendatangi kantor Disnakertrans Kepulauan Yapen guna mempertanyakan kejelasan pencatatan Pengurus Komisariat (PK) SBSI SWPI Yapen Timur yang telah diajukan sejak 12 Mei 2026.

Namun hingga kini, menurut Dina, belum ada kepastian administrasi maupun langkah konkret dari dinas terkait.

“Kami mempertanyakan keseriusan Disnakertrans dalam menangani persoalan ini. Pencatatan PK SBSI sudah dimasukkan sejak 12 Mei, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian. Sementara nasib ratusan buruh sedang menggantung,” tegas Dina Elisabeth Ismula.

Ia menilai sikap diam Disnakertrans justru memperbesar kegelisahan para pekerja yang saat ini kehilangan kepastian kerja sekaligus perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Buruh bukan hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga kehilangan hak perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Ini sangat berbahaya karena menyangkut keselamatan kerja dan masa depan keluarga mereka,” ujarnya.

Sejumlah pekerja PT SWPI juga mengaku kecewa karena merasa persoalan yang mereka hadapi seolah dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian.

“Kami hanya minta kejelasan. Buruh jangan dibiarkan terlantar tanpa kepastian kerja dan BPJS,” ujar salah satu karyawan PT SWPI.

Menurut SBSI, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif dalam menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pekerja. Disnakertrans Kepulauan Yapen diminta segera mengambil langkah konkret dengan memanggil pihak manajemen PT SWPI, memberikan kepastian pencatatan PK SBSI, serta memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara terbuka dan transparan.

Dina Elisabeth Ismula menegaskan bahwa nasib buruh tidak boleh digantung terlalu lama tanpa kejelasan.

“Pemerintah harus hadir. Jangan sampai buruh dibiarkan menghadapi ketidakpastian sendiri. Yang dibutuhkan pekerja hari ini adalah kepastian, perlindungan, dan keberpihakan terhadap hak-hak buruh,” katanya.

Kondisi ini juga dinilai dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disnakertrans Kabupaten Kepulauan Yapen maupun manajemen PT SWPI belum memberikan keterangan resmi kepada publik terkait status para pekerja maupun penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Artikel Ratusan Buruh PT SWPI Dirumahkan, BPJS Dinonaktifkan: SBSI Desak Disnaker Yapen Jangan Bungkam pertama kali tampil pada FokusiNews.

Sejumlah elemen masyarakat menilai mandeknya proses pengisian kursi strategis tersebut bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah menyeret persoalan hukum, etika politik, dan integritas demokrasi daerah.

Ketua LSM LIRA Papua, Yohanes Wanane menilai lambannya pengisian posisi Wakil Ketua I DPRK Kepulauan Yapen menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat.

Menurutnya, regulasi terkait mekanisme pengisian pimpinan DPRD/DPRK telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, UU MD3, PP 12 Tahun 2018, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.3/3434/SJ . Karena itu, jika seluruh prosedur berjalan normal dan taat aturan, maka jabatan tersebut seharusnya sudah lama terisi.

“Publik berhak bertanya, ada apa sebenarnya? Karena ini bukan lagi sekadar keterlambatan administrasi biasa. Ketika jabatan strategis dibiarkan kosong lebih dari satu tahun tanpa penjelasan terbuka, maka masyarakat pasti curiga ada sesuatu yang sedang dimainkan,” tegas Yohanes Wanane.
Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap prinsip kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Dalam negara demokrasi, jabatan publik tidak boleh digantung tanpa batas waktu hanya karena tarik-menarik kepentingan elit. Kalau aturan bisa diperlambat tanpa alasan yang jelas, maka publik bisa menilai hukum sedang dipermainkan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua GMNI Kepulauan Yapen, Yance Semboari menegaskan bahwa tertutupnya proses pengisian Wakil Ketua I DPRK justru memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Menurut Yance, persoalan tersebut kini tidak lagi dipandang sebagai masalah internal lembaga legislatif semata, tetapi telah berkembang menjadi isu kepercayaan publik terhadap sistem politik daerah.
“Yang paling berbahaya dalam demokrasi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi ketika hukum mulai dipermainkan secara diam-diam. Ketika masyarakat tidak mendapatkan penjelasan resmi yang transparan, maka spekulasi liar pasti tumbuh,” katanya.

Ia juga mempertanyakan apakah proses pengisian jabatan tersebut masih berada dalam koridor kepentingan publik atau justru telah berubah menjadi arena kompromi politik elit tertentu.
“Kalau memang ada hambatan administrasi, sampaikan secara terbuka. Kalau ada konflik internal partai, jujur kepada masyarakat. Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya tanpa kepastian,” tambahnya.

Kekosongan jabatan Wakil Ketua I DPRK Kepulauan Yapen dinilai berdampak langsung terhadap efektivitas fungsi kelembagaan DPRK, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan hingga penganggaran.
Yohanes Wanane menegaskan bahwa DPRK merupakan lembaga representasi rakyat, bukan arena kompromi politik tertutup.
“Kalau satu kursi pimpinan saja bisa kosong lebih dari setahun tanpa kejelasan, maka masyarakat tentu mempertanyakan keseriusan lembaga ini dalam menjalankan mandat rakyat,” ujarnya.

Baik GMNI maupun LSM LIRA Papua sama-sama meminta adanya penjelasan resmi dan terbuka kepada masyarakat terkait alasan mandeknya pengisian jabatan tersebut.
Mereka mengingatkan bahwa jabatan Wakil Ketua I DPRK bukan milik pribadi ataupun kelompok tertentu, melainkan bagian dari mandat demokrasi yang harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab..

“Jangan sampai masyarakat menilai hukum di daerah ini hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul terhadap kepentingan politik tertentu. Karena ketika aturan dibiarkan mandek tanpa kepastian, maka yang sedang dipertontonkan bukan hanya krisis administrasi, tetapi krisis integritas politik daerah,” Ucap Yance

Artikel Kursi Wakil Ketua I DPRK Yapen Kosong Lebih dari Setahun, Publik Mulai Curiga Ada Permainan Politik pertama kali tampil pada FokusiNews.

Bantuan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan ujian pada 11 Mei 2026 mendatang merupakan hasil swadaya masyarakat yang kemudian diserahkan atas nama pemerintah daerah.

Kepala Distrik Raimbawi, Dody Lefta, mengatakan langkah ini menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap dunia pendidikan di wilayah pesisir dan kepulauan.

“Anak-anak tidak boleh kehilangan semangat belajar hanya karena keterbatasan meja dan kursi. Karena itu masyarakat ikut bergerak membantu,” tegasnya.

Dody juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Ketua DPRK, anggota DPRK Dapil 4, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan dukungan terhadap penyediaan fasilitas sekolah tersebut.

Namun di balik apresiasi itu, tersimpan pesan kuat bahwa kebutuhan dasar pendidikan di wilayah terpencil masih membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kabid SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang sudah hadir dan mendukung kegiatan ini,” ujarnya.

Tak hanya berbicara soal fasilitas sekolah, Kepala Distrik Raimbawi juga menyoroti pentingnya pemberdayaan pemuda lokal dalam setiap program pengadaan fasilitas pendidikan.

Menurutnya, kelompok pemuda di Raimbawi telah memiliki keterampilan membuat meja dan kursi sekolah setelah mendapatkan pelatihan. Karena itu, pemerintah dan kontraktor diminta tidak lagi menutup mata terhadap potensi masyarakat setempat.

“Kami berharap jika ada pengadaan meja dan kursi sekolah ke depan, kontraktor dapat membeli hasil produksi kelompok pemuda Raimbawi yang sudah dilatih. Jangan hanya pihak luar yang menikmati pekerjaan,” tegas Dody.

Ia menilai kebijakan semacam itu tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Pemerintah Distrik Raimbawi berharap pelaksanaan Ujian Nasional gabungan tingkat SD di SD Negeri Paparu nantinya dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

Di tengah berbagai keterbatasan, semangat gotong royong masyarakat Raimbawi menjadi bukti bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas yang diperjuangkan bersama.

Artikel Swadaya Warga Tutup Kekurangan Fasilitas Sekolah, Raimbawi Bergerak Saat Pendidikan Butuh Dukungan Nyata pertama kali tampil pada FokusiNews.