Pernyataan itu disampaikan John Gobai saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (18/06/2026), setelah menerima laporan yang beredar melalui pemberitaan media mengenai insiden tersebut.

“Kami menerima laporan dari media bahwa di Intan Jaya seorang ibu yang sedang mencuci ubi di sungai menjadi korban di Kampung Donggoa. Ia diduga terkena bom akibat operasi militer. Mengapa masyarakat yang tidak bersalah ini harus selalu menjadi korban? Mereka hanya tinggal di kampung halamannya, dan ini sudah kesekian kalinya peristiwa serupa terjadi,” ujar Gobai.

Menurutnya, DPR Papua Tengah selama ini kerap menerima aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kondisi keamanan yang belum kondusif di sejumlah wilayah konflik, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Puncak Jaya.

Gobai menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua Tengah. Ia menegaskan bahwa provinsi baru tersebut membutuhkan suasana yang aman dan damai agar agenda percepatan pembangunan dapat berjalan maksimal.

“Saya pikir sudah waktunya pemerintah mengevaluasi kembali pendekatan keamanan dan keberadaan pasukan non-organik di Papua Tengah. Papua Tengah bukan daerah operasi militer, melainkan daerah otonom baru yang sedang fokus pada percepatan pembangunan. Pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika konflik terus terjadi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih sering terjadinya korban sipil dalam berbagai operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata. Menurutnya, negara memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, namun pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik.

“Jika pemerintah ingin melakukan penangkapan, itu adalah hak dan urusan negara. Tetapi jangan sampai masyarakat menjadi korban. Pola pendekatannya harus diubah. Jika tidak, warga yang tidak bersalah seperti ibu di Intan Jaya ini akan terus menjadi korban,” katanya.

Gobai mengungkapkan bahwa dampak konflik berkepanjangan telah menyebabkan banyak warga mengungsi dari Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Situasi tersebut, menurutnya, semakin memperburuk kondisi sosial masyarakat yang selama ini hidup dalam ketidakpastian.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa DPR Papua Tengah baru saja mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Salah satu substansi utama regulasi tersebut adalah memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang hidup di wilayah konflik.

“Jangan putus generasi Papua dengan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan ini merusak psikologis ibu dan anak-anak secara mental. Demi perlindungan mereka, saya meminta pemerintah pusat segera mengevaluasi penempatan pasukan non-organik di Intan Jaya, Puncak, dan daerah lainnya agar tercipta situasi yang kondusif,” ujarnya.

Sebagai salah satu tokoh politik Papua yang selama ini aktif menyuarakan pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik, John Gobai kembali menekankan pentingnya komunikasi antara seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, pemerintah daerah harus mengambil peran strategis sebagai jembatan komunikasi demi menciptakan kedamaian yang berkelanjutan.

“Pemerintah daerah harus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan TNI-Polri maupun OPM demi menciptakan kedamaian yang harmonis. Kita harus sepakat tidak boleh ada lagi kontak tembak atau bom yang menyasar masyarakat,” katanya.

Gobai menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini berada dalam pusaran konflik. Sementara itu, pemerintah pusat diminta melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan pasukan non-organik di Papua Tengah.

“Pemerintah daerah wajib merangkul semua pihak karena mereka adalah bagian dari masyarakat Papua. Jika komunikasi dibangun dengan baik dan pendekatan yang humanis kembali dikedepankan, saya yakin kedamaian akan lebih mudah tercipta,” pungkasnya.

Pernyataan John Gobai tersebut kembali menegaskan pentingnya pendekatan kemanusiaan sebagai fondasi utama penyelesaian konflik di Papua. Di tengah upaya percepatan pembangunan Papua Tengah sebagai daerah otonom baru, perlindungan terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak, dinilai harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

Artikel John Gobai Desak Evaluasi Pasukan Non-Organik di Papua Tengah Usai Dugaan Korban Sipil di Intan Jaya pertama kali tampil pada FokusiNews.