Bantuan tersebut diterima langsung Ketua Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) YPK, Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si., di sela-sela kegiatan sosialisasi bersama mahasiswa STKIP PGRI Serui yang berlangsung di Hotel Kelapa Dua, Serui, Senin (10/8/2026).

Bantuan sarana transportasi laut ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus tindak lanjut nyata atas aspirasi yang disampaikan dalam seminar peringatan HUT YPK yang digelar pada 8 Maret 2026 di SD YPK II Serui lalu.

Tonny Tesar mengatakan, dukungan terhadap sarana pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada bangunan sekolah dan fasilitas belajar, tetapi juga harus memperhatikan akses peserta didik menuju sekolah, terutama di wilayah kepulauan.

“Pendidikan harus bisa dijangkau oleh semua anak, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi. Karena itu, bantuan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi agar anak-anak tetap bisa bersekolah dengan aman dan lancar,” ujar Tonny Tesar.

Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Yapen yang terdiri atas wilayah daratan, pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan dukungan sarana transportasi yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Ia berharap motor tempel tersebut tidak sekadar menjadi bantuan fasilitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pendidikan dan membantu masyarakat yang selama ini menghadapi kendala transportasi.

“Saya berharap bantuan ini dirawat dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya. Yang paling penting adalah bagaimana sarana ini bisa memberikan manfaat langsung bagi anak-anak sekolah, tenaga pendidik dan masyarakat yang membutuhkan akses transportasi untuk pendidikan,” katanya.

Motor tempel 15 PK tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung mobilitas dan penjemputan siswa yang bermukim di pulau-pulau kecil, wilayah Aibondeni, maupun kawasan daratan yang memiliki keterbatasan akses jalan menuju sekolah.

Persoalan transportasi selama ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi anak-anak di wilayah pesisir dan kepulauan. Jarak, kondisi geografis serta keterbatasan sarana angkutan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas belajar siswa.

Karena itu, keberadaan armada transportasi laut dinilai strategis untuk memperpendek hambatan akses antara tempat tinggal siswa dengan sekolah.

sementara itu, Ketua PSW YPK, Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Tonny Tesar terhadap upaya pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Menurut Orgenes, bantuan tersebut sangat dibutuhkan sekolah untuk membantu anak-anak yang selama ini mengalami keterbatasan transportasi.

“Harapan kami, kepala sekolah dapat menggunakan bantuan ini sebaik mungkin untuk menolong anak-anak sekolah yang tidak memiliki akses transportasi ke sekolah,” tutur Orgenes.

Ia menegaskan, bantuan tersebut harus dijaga, dirawat dan dimanfaatkan secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Penyerahan secara simbolis yang dilakukan pada Senin (10/8/2026) akan ditindaklanjuti dengan penyerahan armada secara resmi kepada pihak sekolah pada 25 Agustus 2026, bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) YPK.

PSW YPK berharap bantuan tersebut menjadi salah satu solusi konkret dalam memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Yapen.

Lebih dari sekadar sarana transportasi, motor tempel tersebut diharapkan menjadi jembatan pendidikan bagi anak-anak di daerah yang menghadapi keterbatasan akses, sehingga kondisi geografis tidak menjadi alasan bagi mereka untuk kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.

Artikel Atasi Kendala Transportasi Siswa: Tonny Tesar Serahkan Motor Tempel 15 PK untuk SD YPK Noak Aibondeni pertama kali tampil pada FokusiNews.

Konferensi APS 3 menghadirkan sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Selain itu, hadir pula kepala daerah dari berbagai wilayah Papua, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, hingga delegasi luar negeri dari Jepang, Australia dan Selandia Baru.

Ketua Umum APS, Laos Deo Calvin Romayum, mengatakan tema pembangunan berbasis etnosains dipilih karena Papua memiliki kekayaan budaya, pengetahuan lokal dan sistem kehidupan adat yang harus dijadikan fondasi utama pembangunan.

Menurutnya, Papua tidak bisa dibangun hanya dengan pendekatan modernisasi semata, tetapi harus berpijak pada identitas dan kearifan masyarakat asli Papua.

“Papua memiliki kekuatan budaya dan pengetahuan lokal yang luar biasa. Karena itu pembangunan Papua harus lahir dari akar budaya masyarakat sendiri,” ujar Laos Deo Calvin Romayum.

Dalam konferensi tersebut, APS juga menggelar sejumlah forum strategis, mulai dari forum masyarakat adat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga konektivitas wilayah Papua.

Laos menjelaskan, APS kini terus memperkuat jejaring internasional untuk mendukung pembangunan Papua dari berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan, perdamaian dunia hingga penguatan inovasi global.

“Dengan PBB melalui FAO UN untuk ketahanan pangan dunia, kemudian bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation untuk promosi perdamaian dan resolusi konflik dunia. Dan juga dengan Yamagata Papua Friendship Association, komunitas masyarakat Jepang yang keluarganya banyak gugur di Papua pada masa Perang Dunia II,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi internasional tersebut bertujuan membangun dukungan terhadap pembangunan Papua, baik dari sisi kebijakan fiskal, moneter maupun penguatan sumber daya profesional global untuk mendukung kajian pembangunan Papua ke depan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan Papua tidak boleh tertinggal dalam agenda besar Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan pembangunan modern di Papua harus tetap menjaga identitas dan budaya masyarakat adat.

“Jangan sampai ketika Indonesia menjadi negara maju dan modern, Papua justru kehilangan jati diri dan akar budayanya,” tegas Ribka Haluk.

Ribka juga menyoroti pentingnya kemandirian kepala daerah dalam mengelola pembangunan daerah di tengah perubahan global yang terus berkembang.

“Harapan saya kepala daerah harus mengelola pembangunan dengan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan global. Kementerian Dalam Negeri mengawal terus, tetapi suatu saat daerah harus mandiri,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri HAM Mugianto menilai pendekatan pembangunan Papua selama ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat lokal karena kurang mempertimbangkan budaya dan sistem pengetahuan masyarakat adat.

Menurutnya, Papua bukanlah tanah kosong, melainkan wilayah yang memiliki ratusan suku, bahasa dan sistem pengetahuan lokal yang hidup selama ratusan tahun.

“Pembangunan yang tidak mengacu pada etnosains berisiko melanggar prinsip hak asasi manusia. Karena itu pembangunan Papua harus menghormati budaya dan pengetahuan lokal masyarakat adat,” kata Mugianto.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan pandangan kritis terkait pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, termasuk Papua. Ia menegaskan pentingnya menjaga alam dan budaya Papua di tengah derasnya investasi dan modernisasi.

“Papua adalah surga terakhir Indonesia. Jangan sampai orang Papua menjadi asing di tanahnya sendiri,” tegas Dedi Mulyadi.

Dalam pidatonya, Dedi juga mengkritik cara pandang modern yang kerap meremehkan pengetahuan leluhur dan kearifan lokal.

“Leluhur kita berabad-abad mampu menjaga alam ini dengan baik. Tetapi salah satu kebodohan kita hari ini adalah menganggap rendah pengetahuan yang bersumber dari leluhur dan menganggap rendah kearifan lokal,” ujarnya.

Konferensi APS 3 dijadwalkan berlangsung selama dua hari dan akan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk percepatan pembangunan Papua yang berkeadilan, berbasis budaya serta berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Artikel APS 3 Resmi Digelar di Jayapura, Papua Didorong Jadi Pilar Indonesia Emas 2045 Berbasis Etnosains pertama kali tampil pada FokusiNews.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Yapen saat memberikan Arahan dalam apel pagi kepada jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, senin (18/05/2026).

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan tiga poin penting yang menjadi perhatian seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN.

Pada kesempatan itu, Bupati terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada ASN yang dinilai tetap setia, rajin, dan konsisten menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Ia secara khusus memberikan penghargaan kepada ASN yang rutin mengikuti apel pagi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelayanan publik.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh bapak dan ibu ASN yang terus setia, rajin, dan tekun melayani masyarakat, terutama ASN yang tetap disiplin mengikuti apel pagi,” ujar Benyamin Arisoy.

Selain itu, Bupati meminta seluruh ASN membangun budaya kerja berbasis sistem agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan baik siapapun pemimpinnya di masa mendatang.

Menurutnya, sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dijalankan secara konsisten serta tidak bergantung pada individu tertentu.

Ia juga mengingatkan agar seluruh laporan keuangan dan aset OPD dilakukan setiap bulan untuk menghindari penumpukan pekerjaan di anggaran akhir tahun.

“Pelaporan keuangan dan aset harus dilakukan setiap bulan dengan baik dan benar agar di akhir tahun laporan tidak menumpuk. Jika laporan menumpuk, kita akan sulit mendeteksi letak kesalahan dan sulit melakukan perbaikan,” tegasnya.

Bupati Yapen juga mengisyaratkan proses finalisasi pemeriksaan oleh BPK RI yang hasilnya dijadwalkan keluar pada Juni mendatang.

Ia berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menunjukkan kinerja positif seluruh OPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, Bupati mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan yang baik tidak serta merta menutup kemungkinan adanya penyimpangan atau korupsi.

Menurutnya, pemerintah daerah telah menerima informasi terkait rencana penegakan hukum oleh pihak kejaksaan terhadap pejabat yang tidak menyelesaikan pengembalian kerugian negara dalam batas waktu yang ditentukan.

“Hasil baik tidak menjamin tidak adanya indikasi korupsi. Saya menerima informasi bahwa kejaksaan akan melakukan penegakan hukum kepada pihak yang tidak taat melakukan penyetoran kembali kerugian negara apabila melewati batas 60 hari,” ungkapnya.

Ia mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar lebih berhati-hati dan serius dalam setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.

Di akhir arahannya, Bupati meminta pimpinan OPD yang terkait langsung dengan agenda kunjungan kerja gubernur untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan secara maksimal.

Menurutnya, kesiapan daerah dalam menyambut kunjungan gubernur menjadi bagian penting dari citra pelayanan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Artikel Bupati Yapen Ingatkan ASN Tertib Laporan Keuangan dan Aset, Soroti Ancaman Proses Hukum pertama kali tampil pada FokusiNews.

Namun demikian, proses penyalaan atau energize jaringan listrik belum dapat dilakukan karena masih ditemukan sejumlah kendala teknis di lapangan.

Kepala PLN Unit Serui, Alfian Ibad, mengatakan pihaknya masih melakukan pembersihan jalur jaringan sebelum listrik dioperasikan secara penuh.

“Konstruksi jaringan sebenarnya sudah selesai. Hanya saja kami belum bisa melakukan energize tegangan karena masih ada beberapa temuan di lapangan, seperti pohon-pohon yang masih menempel ke jaringan. Jika dipaksakan, itu bisa menyebabkan gangguan nantinya,” ujar Alfian saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (12/05/2026).

Menurut Adrian, keberadaan pepohonan yang bersentuhan langsung dengan kabel jaringan menjadi risiko serius terhadap stabilitas pasokan listrik.

Karena itu, PLN memilih melakukan pembersihan secara menyeluruh demi menghindari potensi korsleting maupun gangguan distribusi ketika listrik mulai dialirkan ke masyarakat.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut penting agar pelayanan listrik nantinya dapat berjalan aman dan stabil.

Meski masih menghadapi kendala teknis, PLN memastikan proses penyalaan listrik terus dikebut.

PLN Serui menargetkan masyarakat di wilayah Pantura Yapen Utara sudah dapat menikmati penerangan listrik mulai Juli hingga Agustus 2026.

“Kami pastikan dan upayakan sekuat mungkin pada bulan Juli hingga Agustus listrik sudah bisa menyala,” tegas Alfian.

Selain membersihkan jalur jaringan, PLN juga mulai mempersiapkan pemasangan KWH meter di rumah-rumah warga penerima layanan listrik.

Langkah ini dilakukan agar ketika proses energize selesai, masyarakat dapat langsung menikmati aliran listrik tanpa harus menunggu proses administrasi tambahan.

Dalam mempercepat penyelesaian pekerjaan, PLN Serui juga menggandeng pemerintah kampung di wilayah Yapen Utara untuk membantu proses pembersihan jalur jaringan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kampung yang nantinya mendapatkan penerangan, sehingga mereka dapat membantu proses pembersihan di lapangan,” tambah Alfian.

Kerja sama antara PLN, pemerintah kampung, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi penerangan listrik di kawasan Pantura Yapen Utara.

Kehadiran listrik di wilayah tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta membuka akses pembangunan yang lebih merata di kawasan utara Kepulauan Yapen.

Artikel Konstruksi Listrik Pantura Yapen Utara Rampung, PLN Targetkan Menyala Juli–Agustus 2026 pertama kali tampil pada FokusiNews.

Informasi tersebut disampaikan oleh Hofni Y. Mandripon selaku Anggota Bawaslu Kepulauan Yapen sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang juga menjadi penanggung jawab pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan, Selasa (12/05/2026) melalui sambungan telepon.

Menurut Hofni, posko tersebut dibuka sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya untuk memastikan identitas warga tidak dicatut oleh partai politik tanpa sepengetahuan pemilik data.

“Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, terutama Pemuda Onate di Kepulauan Yapen, bahwa pada pelaksanaan Mubes II Pemuda Adat Suku Yawa Onate nanti, Bawaslu Kepulauan Yapen akan membuka Posko Aduan untuk pengecekan NIK di SIPOL sekaligus menerima laporan jika identitas warga dicatut oleh partai politik,” tegasnya.

Selain melayani pengecekan data keanggotaan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), posko tersebut juga akan melayani pengecekan data pemilih.

Bawaslu mengajak masyarakat yang berada di wilayah Distrik Yapen Selatan dan Anotaurei maupun peserta kegiatan Mubes untuk datang langsung ke lokasi apabila ingin memastikan status data kepemiluannya.

“Bagi masyarakat yang ingin mengecek data atau melaporkan dugaan pencatutan identitas, silakan datang langsung ke Posko Aduan Bawaslu saat kegiatan berlangsung,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bawaslu Kepulauan Yapen juga menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana Mubes II Pemuda Adat Suku Yawa Onate karena telah memberikan ruang bagi Bawaslu untuk hadir memberikan pendidikan politik kepada peserta kegiatan.

Bawaslu dijadwalkan memberikan materi terkait “Ruang dan Peluang Pemuda Adat dalam Kepemiluan” sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adat.

“Kami hadir untuk memberikan edukasi secara gratis kepada seluruh peserta sebagai bentuk tanggung jawab pendidikan demokrasi kepada masyarakat,” kata Hofni.

Sebagai salah satu pemuda dari Suku Yawa Onate, Hofni juga mengajak seluruh pemuda Yawa Onate di berbagai wilayah, khususnya di Tanah Yapen, untuk hadir dan menyukseskan pelaksanaan Mubes II tersebut.

Kegiatan ini diketahui akan melibatkan 119 marga yang mendiami wilayah adat Suku Yawa Onate dan diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, peran pemuda adat, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi demi menjaga Warisan dan menata masa depan. (*)

Artikel Bawaslu Yapen Buka Posko Aduan SIPOL di Mubes II Pemuda Yawa Onate, Warga Bisa Cek NIK dan Lapor Pencatutan Data pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dalam pernyataannya di Jayapura, Yohanis menegaskan bahwa semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus benar-benar diwujudkan melalui keberpihakan nyata kepada Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki kompetensi dan kapasitas profesional.

Menurutnya, ruang strategis di lembaga keuangan daerah tidak boleh dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu yang justru mengabaikan prinsip keadilan bagi OAP.

“Kami meminta agar pemegang saham Bank Papua benar-benar memberikan ruang prioritas bagi OAP yang kompeten. Jangan sampai ada kesan lembaga pengelola keuangan daerah ini digiring untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu dengan menempatkan orang-orang yang tidak mewakili OAP secara adil,” tegas Yohanis Wanane.

LSM LIRA Papua menilai, strategi pengelolaan institusi daerah harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berpihak pada semangat pemberdayaan masyarakat asli Papua.

Yohanis menguraikan adanya kekhawatiran publik terhadap praktik-praktik yang dianggap lebih mengutamakan hubungan keluarga maupun jaringan tertentu dalam penempatan jabatan strategis.

Menurutnya, pola seperti itu berpotensi mencederai semangat Otsus yang selama ini diperjuangkan untuk membuka akses dan kesempatan yang adil bagi OAP di berbagai sektor, termasuk dunia perbankan.

Selain itu, LSM LIRA Papua juga mendesak Gubernur Papua agar tetap berpegang pada asas Otonomi Khusus dalam setiap pengambilan kebijakan strategi daerah.

Yohanis menegaskan bahwa Otsus bukan sekedar kebijakan administratif, namun merupakan instrumen penting untuk memperkuat posisi ekonomi Orang Asli Papua.

“Gubernur harus taat asas Otsus. Semangat Otsus itu jelas, yaitu memberikan afirmasi dan ruang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua untuk terlibat dan memimpin di sektor strategis,” tambahnya.

LSM LIRA Papua berharap Bank Papua dapat menjadi simbol keberpihakan ekonomi daerah terhadap masyarakat asli Papua, bukan sekadar lembaga keuangan yang dikuasai elite tertentu.

Menurut Yohanis, keberadaan OAP yang kompeten di posisi strategis akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Papua.

Artikel LSM LIRA Papua Soroti Bank Papua, Minta Pemegang Saham Prioritaskan OAP Berkompetensi pertama kali tampil pada FokusiNews.

Di tengah meningkatnya persoalan sengketa hak ulayat di sejumlah wilayah Papua, pendekatan kekeluargaan kembali menjadi jalan utama menyelamatkan keharmonisan masyarakat.

Langkah cepat itu dilakukan oleh Babinsa Koramil 1709-04 Ansus, Serka Jekzon R Horota, bersama Lembaga Masyarakat Adat Distrik Yapen Barat dalam memediasi perselisihan antarwarga di Kampung Yarori, Sabtu (9/5/2026).

Tanah adat di Papua bukan sekadar lahan. Di baliknya ada identitas, sejarah keluarga, hingga harga diri masyarakat adat. Karena itu, ketika sengketa muncul, potensi gesekan sosial sangat mudah terjadi jika tidak ditangani secara bijak.

Melihat situasi tersebut, Babinsa bersama aparat kepolisian dan tokoh adat memilih mengedepankan musyawarah mufakat dibanding pendekatan yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Turut hadir dalam mediasi itu Ketua LMA Distrik Yapen Barat, Martinus Koromat, Sekretaris LMA Imanuel Talemba, serta Kanit Samapta Polsek Yapen Barat, Aipda Fredik Baab.

Dalam proses mediasi, aparat TNI dan Polri berperan aktif sebagai penengah agar masing-masing pihak dapat menyampaikan pendapat tanpa tekanan dan tanpa memicu konflik lanjutan.

Kehadiran aparat keamanan bersama tokoh adat dinilai penting untuk memastikan proses penyelesaian berjalan damai dan diterima semua pihak.

Serka Jekzon R Horota menegaskan bahwa tugas Babinsa bukan hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga membantu menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.

“Kehadiran kami sebagai Babinsa merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah binaan, termasuk dalam penyelesaian konflik sosial,” ujarnya.

Mediasi tersebut akhirnya menghasilkan kesepahaman damai antarwarga. Pendekatan adat dan kekeluargaan terbukti masih menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat Papua.

Menurut Serka Jekzon, penyelesaian secara damai jauh lebih penting dibanding membiarkan persoalan berlarut hingga memecah hubungan keluarga dan masyarakat kampung.

“Melalui mediasi ini, kami berharap permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan hidup rukun,” katanya.

Kasus di Yarori menjadi pengingat bahwa sengketa tanah adat dapat berkembang menjadi konflik besar apabila tidak segera ditangani.

Karena itu, sinergi antara aparat keamanan, lembaga adat, pemerintah kampung, dan masyarakat menjadi kunci menjaga kedamaian di wilayah-wilayah adat Papua.

Di tengah berbagai tantangan sosial yang terus berkembang, pendekatan dialog dan penghormatan terhadap kearifan lokal dinilai tetap menjadi jalan paling efektif menjaga persaudaraan masyarakat. (*)

Artikel Sengketa Tanah di Yarori Nyaris Picu Konflik, Babinsa dan LMA Turun Tangan Selamatkan Perdamaian Warga pertama kali tampil pada FokusiNews.

Informasi awal terkait insiden tersebut disampaikan oleh Ayub Rawai berdasarkan keterangan yang dihimpun dari lokasi kejadian.

Menurutnya, kendaraan tersebut diketahui datang dari salah satu kampung di Ambaidiru dengan membawa sejumlah penumpang sebelum akhirnya mengalami masalah pada sistem pengereman di tengah perjalanan.

“Terkait dengan kecelakaan ini, mobil datang dari kampung dengan penumpang kurang lebih sembilan orang. Saat sampai di pertengahan jalan, rem mobil bermasalah atau diduga blong,” ungkap Ayub.

Dalam kondisi jalan menurun, sopir disebut sempat berupaya mengendalikan kendaraan agar tidak menimbulkan korban lebih banyak. Namun kendaraan akhirnya kehilangan kendali dan masuk ke jurang di sisi jalan.

“Mobil masuk jurang kurang lebih empat meter dari badan jalan,” katanya.

Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Tiga orang ibu dilaporkan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

Dari tiga korban yang dirawat, satu orang dilaporkan mulai membaik. Namun dua korban lainnya masih dalam kondisi memprihatinkan.

“Satu korban agak membaik, tapi dua lainnya masih dalam kondisi serius. Ada satu ibu yang sampai sekarang belum bisa bicara meski sudah mulai bergerak,” jelas Ayub.

Kondisi korban yang belum stabil membuat pihak keluarga dan warga berharap penanganan medis dapat dilakukan secara maksimal agar seluruh korban dapat selamat.

Sementara itu, sopir kendaraan saat ini telah diamankan di Polres Kepulauan Yapen guna dimintai keterangan terkait penyebab kecelakaan.

Meski demikian, sopir juga diketahui mengalami luka akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi.

“Sopir juga luka di bagian dada karena terbentur setir,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Artikel Diduga Rem Blong, Mobil Penumpang Terjun ke Jurang di Yapen, Dua Ibu Alami Luka Serius pertama kali tampil pada FokusiNews.

Langkah itu bukan sekadar slogan. Jumat (8/5/2026), jajaran Lapas Serui langsung bergerak cepat dengan menggelar apel deklarasi komitmen, razia kamar warga binaan, hingga tes urine bagi petugas maupun warga binaan.

Aksi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membersihkan lapas dan rumah tahanan dari praktik-praktik ilegal yang selama ini menjadi sorotan publik.

Kepala Lapas Kelas IIB Serui, Suranta Sinuraya, menegaskan bahwa institusi pemasyarakatan tidak boleh lagi menjadi ruang aman bagi praktik penyalahgunaan handphone, narkoba, maupun penipuan.

“Kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan Lapas yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan,” tegas Suranta.

Selama ini, isu penyelundupan handphone ilegal dan peredaran narkoba di dalam lapas menjadi salah satu persoalan serius yang mencoreng wajah lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Dari balik jeruji, berbagai praktik penipuan bahkan kerap dikendalikan menggunakan telepon seluler ilegal. Situasi inilah yang kini coba diputus oleh Lapas Serui melalui langkah pengawasan yang lebih keras.

Suranta menegaskan bahwa ancaman tersebut tidak boleh dianggap biasa karena dapat merusak marwah institusi pemasyarakatan.

“Permasalahan handphone ilegal, narkoba, dan penipuan merupakan ancaman serius yang dapat merusak marwah institusi pemasyarakatan. Karena itu, tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran,” ujarnya.

Dalam arahannya, Suranta juga mengingatkan seluruh petugas bahwa tanggung jawab menjaga integritas lembaga tidak hanya dibebankan kepada pimpinan, tetapi menjadi kewajiban seluruh pegawai.

Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, maupun praktik penipuan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Peringatan keras itu menjadi sinyal bahwa pengawasan internal di tubuh pemasyarakatan mulai diperketat.

“Seluruh jajaran harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme,” katanya.

Usai apel dan pembacaan ikrar bersama, petugas langsung melakukan razia gabungan ke kamar-kamar warga binaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang disimpan di dalam lapas.

Selain itu, tes urine juga digelar terhadap warga binaan maupun petugas sebagai bentuk pengawasan internal dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Suranta, langkah tersebut merupakan tindakan konkret dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan tertib.

“Setelah apel dan ikrar bersama ini, kami melaksanakan razia gabungan, tes urine, serta kegiatan edukasi sebagai langkah konkret menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bersih,” ucapnya.

Lapas Serui juga mengajak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam memberantas narkoba dan berbagai praktik ilegal di lingkungan pemasyarakatan.

Sebab tanpa pengawasan yang kuat dan konsisten, lapas berpotensi kembali menjadi ruang gelap bagi praktik-praktik kejahatan terselubung.

“Kami berharap seluruh jajaran terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan sehingga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Serui dapat terus terjaga,” tutup Suranta.

Artikel Lapas Serui Nyatakan Perang Total terhadap HP Ilegal dan Narkoba, Razia hingga Tes Urine Digelar Mendadak pertama kali tampil pada FokusiNews.

Bukan di ruang seminar. Bukan di hotel mewah. Tetapi di halaman kantor Bawaslu sendiri, di Jalan Transito Serui, Jumat malam (8/5/2026), saat masyarakat larut dalam euforia sepak bola Papua.

Puluhan warga dari berbagai kalangan memadati lokasi nonton bareng (nobar) yang digagas Bawaslu Yapen bersama sejumlah media lokal. Namun kegiatan itu tidak berhenti pada urusan layar besar dan pertandingan sepak bola semata.

Di sela sorak-sorai penonton, Bawaslu menyisipkan edukasi demokrasi, diskusi kepemiluan, hingga kuis interaktif yang membuat masyarakat terlibat aktif tanpa merasa sedang “digurui”.

Penanggung jawab kegiatan, Yance Semboari, menyebut kegiatan tersebut lahir dari semangat kebersamaan antara Bawaslu dan media yang selama ini aktif membersamai kerja-kerja pengawasan demokrasi di Kepulauan Yapen.

“Kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas bersama media seperti SeruiPos.com, KabarSaireri.com, dan Fokusinews.com sebagai ajang silaturahmi sekaligus temu bersama,” ujarnya.

Menurutnya, suksesnya kegiatan juga tidak lepas dari dukungan komunitas suporter The Maczman Korwil Yapen yang menghadirkan nyanyian dan musik penyemangat, serta dukungan dari PT Coconet Lintas Network.

Ketua Bawaslu Kepulauan Yapen, Herold M Jandeday, menegaskan bahwa nobar tersebut menjadi ruang konsolidasi demokrasi yang lebih cair dan dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, setiap momentum kebersamaan dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran publik terkait isu-isu kepemiluan dan demokrasi.

“Ini kesempatan baik bagi Bawaslu untuk melakukan konsolidasi demokrasi terkait isu-isu kepemiluan di setiap sesi dan momentum yang ada,” katanya.

Pernyataan itu menegaskan satu hal penting: Bawaslu tidak ingin hanya muncul ketika tahapan pemilu dimulai. Lembaga pengawas pemilu itu ingin hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari ruang sosial rakyat sehari-hari.

Gagasan kegiatan ini dipelopori oleh Anggota Bawaslu Kepulauan Yapen, Hofni Y Mandripon. Ia menyebut nobar tersebut sengaja dirancang bukan sekadar hiburan, tetapi ruang mendengar suara masyarakat secara langsung.

“Bawaslu hadir sebagai sahabat rakyat untuk mendengar cerita-cerita masyarakat tentang demokrasi dan kepemiluan, sekaligus agar masyarakat lebih mengenal Bawaslu Kepulauan Yapen,” ujarnya.

Konsep itu rupanya mendapat respons positif dari masyarakat.

Luis Nenepat yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengaku kagum karena edukasi pemilu dikemas santai tanpa menghilangkan semangat hiburan rakyat.

“Ini sangat menarik. Tadi Bawaslu juga mengedukasi masyarakat di sela pertandingan. Kalau bisa ke depan saat Piala Dunia atau pertandingan besar lainnya, kegiatan seperti ini tetap dilakukan,” katanya.

Hal senada disampaikan perwakilan media, Iqi Aninam. Menurutnya, kegiatan itu menjadi contoh bahwa diskusi kecil dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang berdampak.

“Ada edukasi pemilunya, ada game-nya, ada ceritanya, dan ada nobarnya. Ini sangat asik dan menarik sekali,” ujarnya.

Di tengah menurunnya minat masyarakat terhadap isu demokrasi formal, pendekatan yang dilakukan Bawaslu Yapen menjadi sesuatu yang berbeda. Mereka tidak datang membawa pidato panjang atau forum yang kaku, tetapi masuk melalui ruang yang paling dekat dengan masyarakat: sepak bola dan kebersamaan.

Di Serui malam itu, demokrasi tidak dibicarakan dengan bahasa rumit. Demokrasi hadir lewat tawa, nyanyian suporter, kuis sederhana, dan percakapan rakyat di bawah cahaya layar pertandingan Persipura.

Dan mungkin, justru dari ruang seperti itulah kesadaran publik tumbuh lebih baik dalam Pengawasan Pemilu mendatang. (*)

Artikel Bawaslu Yapen Ubah Nobar Persipura Jadi Panggung Demokrasi Rakyat, Edukasi Pemilu Disisipkan di Tengah Euforia Bola pertama kali tampil pada FokusiNews.