Pandeglang – Catatan pembukuan yang beredar di kalangan karyawan Yayasan Penggerak Pembangunan Dapur SPP Panimbang Jaya 3 menunjukkan beban hutang yang cukup besar. Berdasarkan data tertulis tangan, total kewajiban yayasan saat ini mencapai Rp32.725.000.
Catatan tersebut merinci sejumlah pos pengeluaran yang belum terbayarkan, mulai dari kebutuhan operasional dapur hingga honor relawan. Dokumen ini diduga menjadi salah satu bukti mengapa pembayaran gaji karyawan selama 1 minggu terakhir belum dapat diselesaikan. Ucap Andri Kamis, 09/07/2026
Rincian Hutang Mencapai Puluhan Juta
Dari catatan yang dilihat, berikut rincian beban yang ditanggung yayasan
1. Kebutuhan Operasional Dapur
Gas Tabung 250 tabung x Rp18.000 = Rp4.500.000
Air isi ulang 250 galon x Rp4.000 = Rp625.000
Total untuk operasional dapur saja sudah mencapai Rp5.125.000
2. Honor Relawan
ASLAP 2 orang x 6 hari x Rp200.000 = Rp1.200.000
SEFI 2 orang x 6 hari x Rp200.000 = Rp1.200.000
Total honor relawan Rp2.400.000.
3. Beban Terbesar Honor Kader
Pos terbesar ada pada pembayaran honor kader. Tercatat 6 x 120 = Rp28.200.000 Diduga angka “6” merupakan jumlah hari kerja dan “120” adalah jumlah kader yang menerima honor Rp1.000 per “ompreng” makanan yang dibagikan, dikalikan beberapa hari.
Jika ditotalkan, keseluruhan hutang mencapai Rp32.725.000.
Karyawan dan Supplier Resah
Besarnya tunggakan ini berdampak langsung pada jalannya program. Supplier gas dan air galon belum dibayar, sementara 37 karyawan dan ratusan kader juga belum menerima haknya.
“Kami bingung. Gas habis mau masak pakai apa. Gaji juga belum turun. Padahal kerja terus tiap hari,” ujar salah satu karyawan yang enggan disebut namanya.
Hal ini sejalan dengan keluhan yang sebelumnya disampaikan Ibu Suheni, karyawan MBG SPP Panimbang Jaya 3. Ia menyebut sudah 1 minggu tidak ada kepastian soal gaji karena “admin tidak ada tanggapan”.
Dapur Sosial Terancam Berhenti
Yayasan Penggerak Pembangunan Dapur SPP Panimbang Jaya 3 sendiri berlokasi di Kp Neglasari RT 02/01, Desa Panimbang Jaya, Kec. Panimbang. Lembaga ini bergerak dalam program pembagian makanan dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan beban hutang lebih dari Rp32 juta, keberlangsungan dapur sosial ini terancam. Jika tidak segera ada bantuan atau pencairan dana, dikhawatirkan program bantuan makanan untuk warga akan terhenti.
Warga dan karyawan berharap pemerintah desa, kecamatan, Dinas Sosial, serta pihak terkait segera melakukan audit dan memberikan solusi. Baik berupa bantuan dana operasional, percepatan pencairan, maupun mediasi dengan para supplier.
“Kami hanya ingin program ini jalan dan hak kami sebagai pekerja dibayar. Jangan sampai niat baik untuk membantu masyarakat malah membuat kami terlilit hutang,” tutup sumber internal yayasan.
Kami berharap Satgas MBG pandeglang segera tindak ketua yayasan dan PIC jika tidak kami akan melakukan anarkis dan hancurkan sebagian fasilitas mbg.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Yayasan Nurtanio Ataugoris Sahagian belum memberikan keterangan resmi terkait langkah penyelesaian hutang tersebut. ( Toha/Gi)
