SIBOLGA – Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, didampingi Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembangunan Infrastruktur Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera Utara secara daring melalui zoom meeting, dari Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Rabu (23/09/2026) siang.
Kegiatan turut diikuti Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga, Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rakor dipimpin Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
Dalam rakor disampaikan lima langkah percepatan pemulihan sektor pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni pendampingan intensif terhadap 616 sekolah dengan progres fisik di bawah 50 persen, percepatan relokasi 38 sekolah melalui koordinasi penyediaan lahan, pengawalan distribusi buku dan sarana pendidikan, penyediaan akses aman menuju sekolah, serta penguatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Disampaikan pula bahwa sekolah bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi tempat bagi anak-anak untuk memulihkan rasa aman dan kembali menata harapan pascabencana. Apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah, TNI Angkatan Darat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulihan.
Dari sisi dukungan keuangan, daerah terdampak memperoleh tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4 miliar untuk 52 kabupaten/kota serta Rp20 miliar untuk masing-masing tiga provinsi, dengan total Rp288 miliar. Selain itu, terdapat tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 24 Februari 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., melaporkan bahwa total terdapat 4.922 sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rinciannya, Aceh sebanyak 3.120 sekolah, Sumatera Barat 653 sekolah, dan Sumatera Utara 1.149 sekolah.
Pelaksanaan pembelajaran di sebagian besar sekolah telah kembali berlangsung di sekolah asal. Di Aceh, sebanyak 3.048 sekolah berada di sekolah asal, 71 menggunakan kelas darurat, dan satu sekolah menumpang. Di Sumatera Barat, 647 sekolah berada di sekolah asal, lima menggunakan kelas darurat, dan satu sekolah menumpang. Sementara di Sumatera Utara, 1.126 sekolah berada di sekolah asal dan 32 menggunakan kelas darurat.
Ruang kelas darurat diperuntukkan bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi maupun penyelesaian pembangunan ruang kelas permanen. Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.198 mengalami kerusakan bangunan, sedangkan 1.752 lainnya mengalami kerusakan sarana pendidikan, seperti mebeler, buku, peralatan, dan TIK, sehingga tidak seluruh sekolah memerlukan revitalisasi bangunan.
Dalam pelaksanaan revitalisasi, hambatan pada sekolah dengan progres fisik 0–50 persen meliputi kelangkaan material, keterbatasan tenaga kerja lokal, kenaikan harga bahan dan upah, kendala akses pengiriman, banjir susulan, serta penyesuaian administrasi terkait RAB dan waktu pengerjaan.
Untuk relokasi, terdapat 97 satuan pendidikan yang diusulkan. Sebanyak 34 sekolah sedang dalam proses pembangunan melalui swakelola sekolah maupun TNI AD, tiga sekolah batal direlokasi dan dibangun di lokasi asal, sedangkan 60 sekolah masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan lahan. Dari 60 sekolah tersebut, 41 belum mengirimkan sertifikat, 16 telah mengirimkan akta hibah atau hak guna lahan dan masih dalam proses registrasi BPN, serta enam telah mengirimkan sertifikat atau dokumen legalitas tanah. Sekolah yang telah menyelesaikan sertifikasi lahan akan segera dibangun, dengan penyaluran bantuan direncanakan mulai minggu berikutnya.
Sementara itu, pengadaan buku pendidikan terdampak bencana Tahun Anggaran 2026 dilakukan melalui pemesanan pada Agustus–September dan distribusi pada September–Oktober dalam tiga batch. Total anggaran mencapai Rp66,6 miliar untuk 2.090.971 buku.
Dari keseluruhan sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah memperoleh bantuan revitalisasi dan 1.639 sekolah direncanakan memperoleh bantuan sarana pendidikan. Sebanyak 797 sekolah telah menerima bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2026, sedangkan 3.760 sekolah direncanakan memperoleh bantuan sarana pembelajaran dan perlengkapan belajar siswa yang bersumber dari ABT dengan total anggaran Rp1,9 triliun.
Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi percepatan pemulihan sektor pendidikan pascabencana, dengan fokus pada keberlanjutan pembelajaran, percepatan rehabilitasi dan relokasi, serta pemenuhan sarana pendidikan bagi sekolah terdampak.(JN)
