Biak-Papua. Fokusinews.com. Berakhirnya rangkaian Festival Biak Munara Wampasi (FBMW) 2026 pada Selasa malam, 7 Juli 2026, tidak hanya menandai berakhirnya agenda budaya tahunan, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap dampak nyata festival bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Dalam wawancara eksklusif bersama awak media di Gelanggang Remaja Biak, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Turbey Onny Dangeubun, S.Pi., M.Si., memaparkan empat agenda strategis yang menjadi arah kebijakan pasca pelaksanaan FBMW 2026. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dasar untuk menilai sejauh mana festival mampu menjawab tantangan ekonomi daerah di tengah efisiensi anggaran dan perlambatan ekonomi global.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memposisikan FBMW bukan sekadar seremoni budaya, melainkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis pariwisata yang diharapkan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan Orang Asli Papua (OAP).
Pilar pertama yang disampaikan adalah revitalisasi kebudayaan secara inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menilai budaya Biak harus terus dikembangkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang diwariskan para leluhur.
Pilar kedua adalah hilirisasi ekonomi bagi UMKM dan OAP. Dinas Pariwisata menargetkan agar penyelenggaraan festival tidak berhenti pada pertunjukan budaya, tetapi mampu meningkatkan nilai jual produk lokal, memperluas pasar, serta memperkuat posisi pelaku usaha lokal sebagai penerima manfaat utama dari sektor pariwisata.
Pilar ketiga adalah membangun branding Biak sebagai destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah ingin menempatkan Biak sebagai pintu gerbang pariwisata unggulan di Papua dengan orientasi pasar nasional hingga kawasan Pasifik.
Sementara pilar keempat adalah mewujudkan Biak sebagai rumah yang aman, nyaman, dan ramah bagi setiap pengunjung. Konsep ini dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan sekaligus membangun citra positif daerah.
Menurut Turbey, kebijakan tersebut merupakan respons terhadap kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
“Festival ini adalah salah satu instrumen penggerak nadi ekonomi. Semakin banyak kunjungan ke Biak, semakin besar dampak berantai yang dirasakan pelaku usaha dan masyarakat luas. Di tengah situasi sulit, inilah cara kita memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi lapangan, keberhasilan penyelenggaraan festival ke depan tidak hanya diukur dari kemeriahan acara ataupun jumlah pertunjukan budaya. Yang menjadi perhatian publik adalah sejauh mana peningkatan jumlah wisatawan benar-benar berdampak terhadap omzet UMKM, tingkat hunian hotel, aktivitas transportasi, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
Aspek tersebut menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa investasi pemerintah dalam penyelenggaraan festival memberikan manfaat ekonomi yang terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan berakhirnya FBMW 2026, Dinas Pariwisata menyatakan akan terus memperkuat sinergi antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menjaga eksistensi festival, tetapi memastikan setiap penyelenggaraan menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Biak Numfor dan memperkuat posisi Biak sebagai destinasi pariwisata unggulan di Tanah Papua.
