Fokusinews.com, Rabu 22 Juli 2026
MALINAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Rakor APIP) se-Provinsi Kaltara, pada Rabu (22/7/2026) pagi, bertempat di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau. Kegiatan yang mengusung tema “Meningkatkan Sinergi APIP Se-Kaltara Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan Berkualitas” ini secara resmi dibuka oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H.
Penunjukan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah penyelenggaraan rakor tahun ini menjadi momentum strategis bagi daerah untuk memperkuat koordinasi vertikal maupun horizontal antarinspektorat di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Utara. Rakor ini digagas sebagai upaya kolektif untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus meneguhkan peran APIP sebagai garda terdepan pengawasan internal.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi W. Mawa menekankan bahwa APIP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas (auditor), melainkan juga harus menjadi mitra konsultatif (consulting) dan penjamin kualitas (quality assurance) bagi setiap kebijakan dan program pembangunan di daerah. Menurutnya, peran ganda ini sangat krusial di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“APIP harus hadir tidak untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan setiap langkah pembangunan berada pada rel yang benar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Bupati Wempi
Terdapat tiga isu strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam rakor kali ini. Pertama, optimalisasi peran inspektorat dalam pengawasan proyek-proyek strategis nasional yang berada di wilayah Kalimantan Utara, mengingat banyaknya infrastruktur vital yang tengah dan akan dibangun di provinsi termuda Indonesia ini. Kedua, penguatan strategi pengawasan APIP agar lebih adaptif terhadap dinamika regulasi dan tantangan di lapangan. Ketiga, penyusunan roadmap kapabilitas APIP sesuai dengan ketentuan terbaru, yakni Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PERBAN BPKP) Nomor 6 Tahun 2025, yang menuntut peningkatan kompetensi dan kualitas pengawasan secara berkelanjutan.
Bupati Malinau Wempi W. Mawa menyampaikan harapan besarnya agar forum koordinasi ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi mampu melahirkan komitmen bersama dan rencana aksi konkret. Setidaknya ada tiga target utama yang ingin dicapai dari Rakor APIP tahun ini: pertama, terbangunnya sinergi antar-APIP di seluruh kabupaten/kota dan provinsi; kedua, terciptanya komitmen bersama untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan sesuai standar yang ditetapkan BPKP; dan ketiga, terwujudnya akuntabilitas pemerintahan daerah yang kokoh sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pengawasan demi kemajuan daerah dan bangsa. Saya berharap hasil pertemuan ini dapat membawa manfaat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas di Kalimantan Utara,” pungkas Bupati Wempi mengakhiri sambutannya.
Kegiatan rakor yang dihadiri oleh para inspektur dan jajaran APIP dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltara tersebut berlangsung dengan antusias dan dijadwalkan berlanjut dengan sesi diskusi panel dan penyusunan rekomendasi bersama.
Editor : FN – AR
