Fokusinews.com, Jum’at 24 Juli 2026
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama DPRD Provinsi Kaltara dan Anggota DPR RI Dapil Kaltara menggelar audiensi strategis dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Ruang Rapat Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, Kamis (23/7).
Rapat yang berlangsung intensif tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muddain, ST, dan Ketua Komisi III Jufri Budiman, S.Pd., serta jajaran anggota komisi. Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si., dan Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang, S.H
Pertemuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memecahkan kebuntuan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan.
Dalam audiensi tersebut, fokus utama pembahasan adalah percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang yang terletak di Kecamatan Krayan Selatan. Ruas jalan ini dikenal sebagai akses vital yang menghubungkan aktivitas masyarakat setempat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, hingga akses pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi kendala klasik dalam merealisasikan pembangunan melalui APBD. Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi Kaltara mengusulkan adanya penyesuaian desain teknis. Alih-alih dibangun dengan konstruksi aspal hotmix yang membutuhkan anggaran besar, pemerintah daerah mengajukan opsi konstruksi pengerasan atau agregat pilihan.
“Usulan ini kami sampaikan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal dan menjangkau ruas jalan yang lebih panjang. Yang terpenting, masyarakat bisa segera merasakan akses transportasi yang layak dan dapat dilalui sepanjang tahun,” ujar Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kementerian PU memberikan respons positif. Pihak kementerian menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap desain teknis yang diusulkan oleh Pemprov Kaltara.
Lebih lanjut, KemenPU juga akan mengkaji berbagai alternatif skema pendanaan bersama Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan agar pembangunan ruas jalan strategis tersebut tidak lagi tertunda dan dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di perbatasan bukan hanya soal teknis, melainkan juga soal kedaulatan dan kehadiran negara.
“Akses jalan yang memadai akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah kebutuhan strategis yang harus terus kita perjuangkan bersama,” tegas Muddain
Audiensi yang berlangsung alot namun konstruktif ini ditutup dengan kesepakatan seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi. Baik DPRD, Pemerintah Provinsi, maupun Kementerian PU berkomitmen mengawal percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Dengan adanya dukungan penuh dari pusat, diharapkan pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang dapat segera terwujud. Hal ini diyakini akan menjadi loncatan besar dalam meningkatkan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Krayan Selatan yang selama ini berada di garda terdepan NKRI.
Editor : FN – AR
