Biak Numfor-Papua. FokusiNews.Com- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar Workshop Penginputan dan Pendataan Orang Asli Papua (OAP) berbasis Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIO Papua), yang berlangsung di Biak, Senin 14 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung hingga tanggal 19 September 2026 mendatang, menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas data OAP sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, program pembangunan, sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua.
Workshop difokuskan bagi wilayah Distrik Biak Timur serta cakupan Kabupaten Biak Numfor, dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah, perwakilan lembaga terkait, serta peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Simon Rumpaisum, S.H., M.AP. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pendataan OAP tidak boleh dipandang sebatas kegiatan administratif, tetapi harus menjadi instrumen penting dalam memastikan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat asli Papua.
Menurutnya, data yang akurat menjadi salah satu fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran.
“Pendataan Orang Asli Papua berbasis SIO Papua bukan sekadar pencatatan nama, melainkan fondasi untuk memastikan keadilan, pengakuan, dan perlindungan hak-hak kita semua. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua. Ujar Simon”
Ia menegaskan, kualitas data akan sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam mengambil keputusan, terutama berkaitan dengan program pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak OAP.
Workshop yang berlangsung selama enam hari tersebut memberikan pembekalan teknis kepada peserta mengenai penginputan, pendataan, verifikasi, dan validasi data OAP melalui sistem SIO Papua.
Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan basis data yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, di antaranya BAPPENAS, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah Australia, SKALA, serta Jaringan Masyarakat Adat Jerat Papua.
Kolaborasi berbagai pihak tersebut dinilai penting karena pendataan OAP membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam memastikan data yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berharap pelaksanaan workshop tidak berhenti pada proses pelatihan dan penginputan data semata. Hasil pendataan diharapkan mampu menjadi basis informasi yang lengkap, akurat, dan terpercaya.
Dengan tersedianya data yang valid, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, tepat sasaran, berkeadilan, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat OAP.
Pendataan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan setiap proses verifikasi dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, kualitas kebijakan pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasar pengambilannya.
FOKUSINEWS.COM-DATA AKURAT, KEBIJAKAN TEPAT, MASYARAKAT TERLINDUNGI.
