Kasus Bongkar BBM PT Patra Niaga Lokasi Logpon PT SBK Bos (Santos), Klarifikasi di Sejumlah Media Online Dinilai Belum Relevan Dengan Fakta Lapangan, BPH Migas dan APH Diminta Selidiki
Melawi ,Kalbar — Polemik terkait aktivitas bongkar BBM yang melibatkan **PT Patra Niaga Bos (Santos)** kembali menjadi sorotan. Sejumlah media online sebelumnya telah memuat pemberitaan maupun klarifikasi dari pihak terkait. Namun, isi klarifikasi tersebut dinilai belum menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul berdasarkan informasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.
Perbedaan antara keterangan yang diberitakan sejumlah media online, dengan fakta lapangan dinilai perlu diverifikasi secara langsung, oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Karena itu, **BPH Migas dan aparat penegak hukum (APH) diminta turun langsung melakukan pemeriksaan** terhadap aktivitas bongkar BBM tersebut yang selama ini diduga dibongkar di lokasi logpon PT SBK, termasuk mencocokkan dokumen dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Hal-hal yang perlu diverifikasi antara lain menyangkut **asal dan tujuan BBM, volume yang dibongkar, dokumen pengangkutan dan penyaluran, lokasi serta mekanisme bongkar, pihak-pihak yang terlibat, dan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
“Klarifikasi yang diberitakan sejumlah media online tentu perlu dihormati.Namun, untuk memastikan persoalan ini terang, yang paling penting adalah dilakukan verifikasi langsung. Jangan sampai hanya berdasarkan keterangan di media, sementara fakta di lapangan belum diperiksa secara menyeluruh,” ujar
Salah satu narasumber dilapangan ,kepada wartawan
Senin,28/09/26.
Menurutnya, pemeriksaan oleh BPH Migas dan APH diperlukan agar publik memperoleh informasi yang objektif mengenai kegiatan bongkar BBM tersebut.
“Kalau seluruh proses memang telah sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan tentu akan membuktikannya. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka harus ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.
Permintaan pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan terlebih dahulu, melainkan untuk memastikan seluruh informasi yang beredar dapat diuji berdasarkan **dokumen, fakta lapangan, serta keterangan para pihak**.
BPH Migas dan APH juga diharapkan tidak hanya memeriksa aspek administratif,tetapi turut melihat secara langsung proses dan kondisi di lokasi agar dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai kegiatan bongkar BBM tersebut.
Dengan adanya pemeriksaan secara objektif, diharapkan polemik yang berkembang dapat memperoleh kejelasan dan, tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.(red)
