Polda Kalbar Diminta Tindak Tegas Marak Pembalakan Liar di Kawasan Hutan IPK PT KSK Pinoh Selatan Nama Rini Pemain Besar Bisnis Kayu Disebut, Oknum Anggota DPRD Melawi Dari Partai PAN : Saya Hanya Beli Bahan Lansung Untuk Bangunan Bedah Rumah
MELAWI, KALIMANTAN BARAT— Dugaan maraknya aktivitas pembalakan liar di kawasan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT KSK, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, menjadi sorotan. Dalam informasi yang beredar, nama Rini pemain kayu serta seorang anggota DPRD Kabupaten Melawi dari Partai Amanat Nasional (PAN) turut disebut-sebut berkaitan dengan persoalan pembalakan hutan tersebut.
Namun, keterlibatan pihak-pihak yang namanya disebut masih perlu ditelusuri dan diverifikasi lebih lanjut. Hingga informasi ini terkonfirmasi melalui bukti serta keterangan dari pihak berwenang, dugaan tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai fakta.
Saat dimintai keterangan mengenai informasi yang mengaitkan dirinya dengan pembelian material kayu, anggota DPRD yang bersangkutan menyampaikan klarifikasi.
Saya hanya beli langsung bahan untuk rumah bedah,”demikian pernyataan anggota dewan tersebut,kepada wartawan saat dikomfrmasi via whatshaff
Jumat,23/10/26.
Pernyataan itu menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini. Meski demikian, perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan asal kayu yang dibeli, pihak penjual, lokasi pengambilan material, serta dokumen yang mendasari transaksi tersebut.
Dugaan aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan IPK PT KSK juga perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait.Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pemanfaatan kayu berlangsung sesuai ketentuan perizinan dan apakah terdapat pelanggaran dalam kegiatan penebangan, pengangkutan, maupun perdagangan hasil hutan.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum pihak polda kalbar dan instansi kehutanan dapat melakukan pemeriksaan secara objektif apabila ditemukan bukti awal yang memadai. Penanganan yang transparan diperlukan agar persoalan tersebut menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Klarifikasi dan Konfirmasi
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, konfirmasi lebih lanjut belum dimintakan kepada pihak manajemen PT KSK, Rini, anggota DPRD yang disebut, serta instansi berwenang mengenai status perizinan dan dugaan aktivitas penebangan di lokasi tersebut.Apabila terdapat dokumen, bukti lapangan, atau keterangan resmi tambahan, informasi tersebut perlu dimasukkan dalam pemberitaan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan ini.(red)
