FOKUSINEWS.COM karawang Rabu 5 Agustus 2026

Prestasi di usia dini merupakan fondasi penting bagi masa depan yang cerah.

Dalang cilik yang bernama Harisma M Suhana siswa SDIT lampu iman kelurahan adiarsa kecamatan karawang barat yang telah menunjukkan bakat dan keahlian yang sangat langka menjadi dalang cilik wayang golek dan menjadi juara satu dalam pentas winojakrama wayang golek tingkat kabupaten

Harisma tidak hanya membanggakan orang tua dan guru sekolah tetapi juga menginspirasi masyarakat luas dan memperkuat semangat para siswa untuk terus mengukir prestasi.

Kepala sekolah SDIT Lampu Iman ustad Nurhakim Zaki Lc menyampaikan rasa bangganya dan berharap agar prestasi ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa lainnya. Beliau juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung pendidikan dan pengembangan bakat anak-anak didiknya

Penghargaan dan apresiasi seperti ini tidak hanya berdampak positif bagi siswa yang berprestasi, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.tentunya ini menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung anak-anak untuk mencapai impian mereka. Selain itu, adanya siswa berprestasi yang mendapat pengakuan juga mendorong orang tua lain untuk lebih mendukung anak-anak mereka dalam mengejar pendidikan dan pengembangan diri pungkasnya

Penulis : JS

Artikel HARISMA M SUHANA Kls VI SD IT LAMPU IMAN JUARA 1 PENTAS WAYANG GOLEK TINGKAT KABUPATEN KARAWANG pertama kali tampil pada FokusiNews.

Kritikan tajam terhadap pemerintahan daerah di lontarkan Ketua Bidang Kajian Ghazali Center Indonesia, Apriyona, ST, yang juga merupakan Purna Ketua BPD Desa Majalaya

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh desa di Kabupaten Karawang perlu menjadi perhatian bersama. Berdasarkan kajian awal, terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Bupati yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) serta membuka ruang terjadinya multitafsir dalam pelaksanaannya.
Proses pengisian anggota BPD harus berpedoman pada prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin independensi penyelenggara.

Selain itu, seluruh ketentuan dalam Peraturan Bupati harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Oleh karena itu, Ghazali Center Indonesia mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap substansi Peraturan Bupati tersebut agar pelaksanaan pengisian anggota BPD berlangsung secara adil, demokratis, memiliki kepastian hukum, dan mampu meminimalisasi potensi konflik di tengah masyarakat.

Ketentuan mengenai daftar pemilih serta penentuan kuota kursi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan wilayah menjadi pertanyaan besar dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD di Kabupaten Karawang.

Hingga saat ini, terdapat sejumlah aspek yang dinilai belum memberikan kejelasan mengenai dasar hukum, indikator, maupun mekanisme penetapan jumlah pemilih dan alokasi kursi pada masing-masing wilayah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, rasa ketidakadilan antarwilayah, serta membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan sengketa dalam proses pengisian anggota BPD.

Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang transparan dan berbasis regulasi mengenai penetapan daftar pemilih serta formula pembagian kuota kursi BPD agar proses pengisian berlangsung demokratis, adil, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum bagi seluruh masyarakat desa.

Untuk itu kami dari Ghazali Center Indonesia Besok Siang akan mendatangi Dinas DPMD Kabupaten Karawang untuk menanyakan hal tersebut

Ghazali Center menyatakan bahwa tahapan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan keterwakilan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel pungkasnya.

Penulis : JS

Artikel Ghazali Center Indonesia Meminta Bupati Karawang Kaji Ulang Peraturan Pemilihan DPD pertama kali tampil pada FokusiNews.

Fokusinews.com
Karawang Senin 6 juli 2026

BANDUNG – DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (LSM PMPR) Indonesia menyoroti tajam sengkarut pengadaan gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Alokasi anggaran fantastis mencapai Rp92 miliar untuk periode 2024–2025 dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat dan sarat akan indikasi pemborosan uang negara.

Berdasarkan data SiRUP LKPP, Ditjen PAS menganggarkan Rp35,8 miliar untuk 46.000 unit gembok pada 2024 dan Rp56,7 miliar untuk 60.000 unit pada 2025. Dari perhitungan tersebut, harga per unit gembok dianggarkan sekitar Rp1 juta. Sementara itu, harga pasar untuk gembok sejenis (merek IFAM Series K70) hanya berkisar antara Rp115 ribu hingga Rp120 ribu per unit—menunjukkan adanya selisih harga hingga delapan kali lipat.

Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat (Joker), menegaskan bahwa dalih spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) seperti logam kuat atau anti-karat tidak bisa dijadikan tameng untuk melegitimasi harga yang tidak masuk akal.

“Uang rakyat bukan untuk dihambur-hamburkan tanpa batas yang rasional. Selisih harga dari Rp120 ribu menjadi Rp1 juta per unit itu bukan angka yang kecil kalau dikalikan ratusan ribu unit. Kami meminta transparansi penuh, jangan berlindung di balik kata spesifikasi khusus jika barang di lapangan ternyata sama dengan yang ada di pasar,” tegas pria yang akrab disapa Kang Joker ini.

LSM PMPR Indonesia menilai pengawasan

anggaran publik harus diperketat, terutama pada sektor pengadaan barang di lembaga hukum dan pemasyarakatan yang rahasia atau semi-tertutup.
Menyikapi temuan ini, DPP LSM PMPR Indonesia secara tegas mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap seluruh proses perencanaan hingga pemenang tender pengadaan gembok tersebut.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta segera turun tangan melakukan penyelidikan awal guna memeriksa potensi adanya kongkalikong atau kickback dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Di sisi lain, LSM PMPR Indonesia menuntut Menteri

Imigrasi dan Pemasyarakatan RI membuka rincian kontrak kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang

bersih.

Sebagai bentuk komitmen pengawasan, LSM PMPR Indonesia memastikan akan terus mengawal kasus ini secara intensif dan siap melayangkan laporan resmi ke aparat penegak hukum jika datlam waktu dekat tidak ada klarifikasi yang logis serta transparan dari pihak kementerian.

Penulis : JS

Artikel Ketum PMPRI Desak KPK dan BPKP Usut Tuntas Dugaan Mark-Up Gembok Ditjen PAS Senilai Rp92 Miliar pertama kali tampil pada FokusiNews.

Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat yang akrab disapa Joker, angkat bicara mengenai dinamika politik dan birokrasi di Kota Bandung yang kian hari kian menghangat. Menanggapi situasi tersebut, Joker secara tegas meminta para pemimpin di Kota Kembang untuk menyudahi ego sektoral dan fokus menjaga kondusifitas wilayah demi kepentingan masyarakat luas.

“Masyarakat sudah lelah dan muak melihat panasnya gejolak politik yang terjadi saat ini. Sudah saatnya para pemimpin di Kota Bandung kembali ke khittah, yaitu saling menjaga keharmonisan. _Rempug Jungkung Sauyunan, kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun pikeun ngabangun Kota Bandung_ (harus saling bergandengan tangan untuk membangun Kota Bandung),” ujar Rohimat Joker dalam keterangannya.

Senada dengan pesan persatuan yang tertuang dalam program Bandung Utama, LSM PMPR Indonesia menekankan pentingnya lima pilar utama demi kemajuan bersama:

– Humanis: Mengutamakan rasa kemanusiaan dalam setiap langkah kebijakan.
– Harmonis: Menjaga kerukunan, saling menghargai, dan aktif membangun kebersamaan.
– Tanpa Konflik: Menyelesaikan setiap perbedaan pandangan dengan jalan musyawarah dan kepedulian.
– Tanpa Kubu: Bersatu padu tanpa membeda-bedakan golongan, karena Kota Bandung adalah milik bersama.
– Untuk Kemajuan Bersama: Bersinergi membangun Bandung yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Secara Historis Probabilitas yang lahir dari Ego Kepemimpinan akan melahirkan kebijakan yang prematur , kita bisa meninjau pada sejarah-sejarah Kerajaan Besar di Indonesia seperti Majapahit dan Singosari juga Samudrapasai semuanya Runtuh karna Ada Ego dari pemangku kebijakan hal serupa terjadi di Masa Kerajaan Roma dan Dinasti Yuan Cina mereka Runtuh karna mengedepankan Ego Sentris Pemimpin dan intrik kekuasaan , ini menjadi Pekerjaan Rumah yang sangat berat bagi para pemimpin hal serupa terendus ada di Pemerintahan Kota Bandung sikap Pedang Tumpul dan Busur Panah melengkung sedang melangit hal ini harus dihindari karena Bandung yang dinamis merupakan bentuk dari keberhasilan pemerintahan itusendiri ujar kang Joker.

Selain menyoroti stabilitas politik, Ketua Umum PMPRI juga menyampaikan seruan khusus kepada aparat penegak hukum (APH). Ia meminta agar APH tetap objektif serta memberikan ruang dan kesempatan bagi para pemimpin maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk membuktikan integritas mereka.

“Kami meminta kepada pihak APH untuk memberikan kesempatan serta peluang bagi para pemimpin, baik dari jajaran pimpinan daerah maupun para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, untuk memperbaiki diri dan membuktikan kinerja terbaik mereka. Biarkan mereka fokus bekerja, berinovasi, dan menunjukkan kontribusi nyata untuk dan demi masyarakat Kota Bandung,” pungkasnya.

Melalui gerakan moral _”Sauyunan Sahate, Bandung Juara!”_ ini, LSM PMPR Indonesia berharap Kota Bandung dapat kembali menjadi kota yang nyaman, damai, dan bersih dari perselisihan yang kontraproduktif.

Kota Bandung Punya potensi, Kota Bandung punya SDM yang mumpuni maka tidak selayaknya intrik egosentris jadi wajah utama Pemkot Bandung .

Penulis : JS

Artikel Suhu Politik Memanas Ketum PMPR Rohimat Joker Meminta Pemingpin Kota Bandung Saling Menjaga Keharmonisan pertama kali tampil pada FokusiNews.

Fokusinews.com Karawang Senin 29 Juni 2026

Puluhan atlet dan pengurus klub sepatu roda wali murid yang tergabung dalam Klub KPIC Dan KISS Karawang di dampingi pembinanya menggelar aksi audensi di kantor Bupati Karawang

kami memprotes kecewa minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap fasilitas olahraga, khususnya ketiadaan arena latihan yang layak dan berstandar bagi para atlet putra putri kami

Dalam sempatan itu bapak Sekda H. Asep Aang Rahmatullah S.STP mewakili bupati juga Kadis dinas PUPR bapak Rusman Kusnadi ST menyambut dan berdiskusi di ruangan pak sekda

Pembina Atlit sepatu roda H.Toto Suripto S.E , SH .MH Segakaligus mantan ketua DPRD kabupaten Karawang menyampaikan semua keluh kesah para pelatih dan wali murid atlit , sekaligus menagih janji pak bupati yang akan membangun lintasan sepatu roda di karang pawitan dua

Sementara ini lapangan Karangpawitan satu satunya yang kami gunakan sering terganggu dengan acara Bazar pasar malam UMKM dan acara Pemda lainya,

Secara otomatis latihan para atlit kami putra putri terhenti semuanya sementara kami para pelatih pengurus di tuntut dalam acara Porda di bulan November besok harus menambah perolehan medali Emas , sesuai harapan KONI tapi sarana lintasan para atlit kami sangat minim tolong dong pemerintah perhatikan ucap ibu pengurus

Pak sekda menjawab semua dengan tegas , ini memang kewajiban kami sebagai pemerintah , dan prihal lapangan Karangpawitan dua sudah kami surpai dan ini ada pak kadis PUPR segera mengerjakan proyek tersebut tentunya dengan spek dan standar sesuai lintasan sepatu roda

Untuk sementara sambil menunggu proyek itu berjalan di kerjakan latihan di pindahkan dulu ke stadion Singaperbangsa, juga saya akan printahkan dinas perhubungan ( DISHUB ) dan dinas pamong praja ( PP) untuk mengamankan lokasinya biar lintasannya steril .

Penulis : JS

Artikel Pengurus Sepatu Roda KPIC Dan KISS Karawang Audensi ke Kantor Bupati pertama kali tampil pada FokusiNews.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan moratorium (penghentian sementara) dan penertiban tambang untuk menghentikan kerusakan lingkungan, mencegah bencana alam, dan melindungi keselamatan warga. Kebijakan ini juga bertujuan memberantas tambang ilegal, menegakkan aturan operasional. Hal tersebut diimplementasikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

Namun demikian dugaan kegiatan tambang, khususnya galian tanah atau cut and fiil yang hasil dikomersilkan atau dijual belikan patut diduga masih terjadi. Salah satu contohnya yang diduga terjadi pada proyek pemadatan lahan atau urugan proyek dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dijalan Lingkar Tanjungpura, Karawang, Jawa Barat. Lebih tepatnya dijalan Mekarsari, Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya.

Berdasarkan informasi, bahwa akan ada pembangunan konstruksi gedung untuk kampus Universitas Singaperbangsa (Unsika) Karawang. Sebelum dibangun, ada pemadatan lahan atau urugan terlebih dahulu.

Hanya saja yang disayangkan oleh Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), Andri Kurniawan mengatakan, bahwa patut diduga sumber tanah yang dipergunakan, bersumber dari kegiatan yang tidak memiliki perizinan, seperti Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)

“Dalam hal ini, tentu pihak Kemdiktisaintek dan Unsika tidak lantas bisa disalahkan. Karena kegiatannya dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu kontraktor pemenang tender. Oleh sebab itu, permasalahan ini harus segera diketahui oleh pihak Kementrian dan Unsika. Khususnya Rektor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek,” Ungkapnya

Lebih lanjut, Andri mengatakan, “Kami curiga pihak kontraktor mensubkontraktorkan kepada pihak lain untuk urugan tersebut? Tanpa memahami bahwa sumber tanah yang dipergunakan berizin atau tidak? Tapi masalah ini bisa berdampak fatal. Apa lagi ini proyek pemerintah dan lembaga pendidikan,”

“Sebab sebagaimana yang kami ketahui, berdasarkan sumber dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jabar. Kegiatan galian tanah atau quarry yang memiliki perizinan lengkap, hanya ada 4 titik, dan itu tidak ada yang di Kabupaten Karawang,” Ujarnya

Masih kata Andri, “Maka atas persoalan ini, LMP Mada Jabar agar segera berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jabar, dan mendesak Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (PPLH DLH) Karawang beserta Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (PPUD Sat Pol PP) Karawang untuk segera Memverifikasi Lapangan (Verlap) ke lokasi galian dan proyek Unsika,”

“Bilamana terbukti, kami akan mendesak agar segera ada tindakan dalam bentuk penghentian dan penyegelan oleh PPUD Pol PP Karawang. Karena otoritas penegakan tetap ada di Pemerintahan Daerah,” Tegasnya

“Begitu juga dengan Kemdiktisaintek dan Unsika, harus segera mengambil tindakan tegas dengan pembatalan kontrak. Jangan sampai nama baik lembaga pendidikan tercoreng. Karena jika proyek swasta saja harus tertib dan ta’at aturan, apa lagi ini proyek Pemerintah yang notabene lembaga pendidikan,” Pungkas Andri

Penulis : JS

Artikel Pengarugan Proyek Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang ( UNSIKA ) Di Duga menggunakan Tanah Ilegal pertama kali tampil pada FokusiNews.

Fokusinews.com Karawang Minggu 28 Juni 2026

Dalam rangka mendukung geliat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Warung Kopi REZZA ROZZA hadir meramaikan peta kuliner lokal di Pojok pasar jln Singadireja Johar barat kelurahan Karawang wetan
Kecamatan Karawang Timur kabupaten Karawang

I Wayan Wahyu Budi Mustike yang akrab di panggil ( Bang Remos ) pemilik Warung Mengusung konsep kopi sederhana yang terencana, di kios ini menawarkan pengalaman “ngopi” santai dengan sentuhan rasa otentik yang cocok untuk semua kalangan

Bang Remos berharap
warung kopinya laris manis yang siap menjadi tempat berkumpul dan melepas penat setelah seharian beraktivitas.

apalagi lingkungannya tepat berada di samping pasar beras yang selalu ramai oleh pak sopir truk dari berbagia daerah juga pengunjung pasar Johar

Dengan konsep yang bersahabat, tempat ini menyajikan menu pilihan selain kopi dan camilan tersedia juga mie rebus dan minuman segar dengan harga yang sangat ramah di kantong ucapnya

Penulis : JS

Artikel Warung Kopi Rezza Rozza Pojok Pasar Johar Karawang pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Davil Jabar X Karawang – Purwakarta dari Praksi PDI Perjuangan Pipik Taufik Ismail S.Sos M.M secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan di tingkat kabupaten di Dusun Wanajaya Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang

Agenda ini bertujuan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan anggaran yang disepakati
Sekalian Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga Pemerintah Kabupaten

Acara itu juga dihadiri aparatur Desa Kalangsari, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Rengasdengklok Imun Munandar beserta jajaran pengurus PAC, para Ketua Ranting PDI Perjuangan se-Kecamatan Rengasdengklok, serta ratusan warga setempat.

Dalam sambutannya, Imun Munandar berharap kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus ruang dialog terbuka antara masyarakat dengan wakil rakyat.

“Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ajang tatap muka untuk mempererat tali silaturahmi. Silakan sampaikan langsung berbagai keluhan masyarakat maupun persoalan yang dihadapi aparatur desa,” ujarnya.

Sementara itu. Pipik Taufik ismal menegaskan bahwa keberadaan struktur partai hingga tingkat PAC dan ranting memilik peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan wakil rakyat, sehingga setiap aspirasi dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat.

“Peran PAC dan ranting di setiap daerah adalah menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada Fraksi PDI Perjuangan. Hari ini saya ditugaskan untuk berdiskusi sekaligus menganalisis berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Karawang, khususnya di wilayah Rengasdengklok,” kata Pipik.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan. Di antaranya pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Rengasdengklok Utara, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Rengasdengklok Selatan, pembangunan jalan lingkungan RT 27 dan RT 28, perbaikan jalan japak, pembangunan turap, saluran drainase (UDit), hingga penambahan fasilitas PJU di sejumlah titik.

Seluruh aspirasi tersebut dicatat untuk menjadi bahan pengawasan sekaligus diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Di Sela sela Kegiatan, acara dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Ranting DPC PDI Perjuangan Kecamatan Rengasdengklok yang telah diterbitkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang. Penyerahan SK disaksikan langsung oleh Pipik Taufik Ismail yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran.

Penulis : JS

Artikel Anggota DPRD Provinsi Pipik Taufik Ismail S.Sos.M.M Dari Praksi PDI Perjuangan Menggelar Kegiatan Pengawasan pertama kali tampil pada FokusiNews.

Peristiwa dugaan penculikan,penyekapan bahkan pengeroyokan penganiayaan di alami oleh pengurus karang taruna kabupaten Karawang menjadi perhatian publik

Kasus yang kini telah dilaporkan secara resmi ke Polres Karawang itu menimbulkan pertanyaan serius tentang ruang demokrasi dan kebebasan warga dalam menyampaikan aspirasi di daerah industri.

Tim Hukum Karang Taruna Kabupaten Karawang pada Kamis (25/6/2026) mendatangi Satreskrim Polres Karawang untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami Hendro alias Kodok, pengurus Karang Taruna Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari.

Kasus tersebut menjadi sorotan karena diduga bermula dari sebuah unggahan di media sosial yang berisi ajakan dialog dan audiensi dengan pihak PT Dean Shoes terkait persoalan sosial serta peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang, Dr. (C) Dhani Sudirman, S.T., S.E., M.M., menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya memandang peristiwa tersebut sebagai persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh.

“Hari ini kami datang ke Polres Karawang untuk melaporkan dugaan penculikan, penyekapan, dan penganiayaan terhadap pengurus Karang Taruna Desa Tamelang. Kami berharap aparat penegak hukum mampu mengungkap peristiwa ini secara terang dan profesional,” ujar Dhani.

Dijemput Paksa, Mata Ditutup, Diduga Mengalami Penyiksaan
Berdasarkan keterangan yang disampaikan korban kepada Karang Taruna Kabupaten Karawang, peristiwa bermula ketika dirinya didatangi sejumlah orang yang tidak dikenalnya.

Korban mengaku dipaksa masuk ke dalam sebuah kendaraan roda empat. Dalam perjalanan, ia disebut mengalami intimidasi dan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan.

Menurut pengakuan korban, bajunya dilepas dan digunakan untuk menutupi wajah sebelum matanya dilakban. Dalam kondisi tidak dapat melihat, korban mengaku dibawa ke lokasi yang tidak diketahuinya.

Di tempat tersebut, korban mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik.

“Korban menyampaikan bahwa dirinya ditendang, dipukul, dicambuk menggunakan selang, serta mengalami intimidasi selama berada di lokasi tersebut. Korban juga mengaku mendengar suara letusan yang diduga berasal dari senjata api,” kata Dhani.

Korban selanjutnya mengaku ditinggalkan di bawah sebuah jembatan dalam kondisi tangan terborgol dan mata masih tertutup.

Jika seluruh pengakuan tersebut terbukti dalam proses penyidikan, kasus ini berpotensi menjadi salah satu perkara kriminal yang menyita perhatian publik di Karawang.

Berawal Dari Ajakan Dialog Soal Lapangan Kerja
Menurut Karang Taruna Kabupaten Karawang, aktivitas yang dilakukan korban sebelumnya adalah mengajak masyarakat dan pihak perusahaan untuk berdiskusi mengenai persoalan ketenagakerjaan.

Karang Taruna Desa Tamelang disebut berupaya membuka ruang komunikasi terkait peluang kerja bagi pemuda setempat, khususnya lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Yang dilakukan teman-teman Karang Taruna adalah mengajak musyawarah dan dialog terkait peluang kerja. Itu bagian dari fungsi sosial organisasi. Karena itu kami sangat menyayangkan apabila benar ada pihak yang merespons dengan cara-cara kekerasan,” ujar Dhani.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai sejauh mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi sosial tanpa menghadapi tekanan atau intimidasi.

LBH Karang Taruna: Ada Dugaan Pidana Berat
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Karang Taruna Kabupaten Karawang memastikan akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Kuasa hukum Karang Taruna, Yaya Taryana, S.H., M.H., menilai keterangan korban mengarah pada dugaan tindak pidana serius yang memiliki konsekuensi hukum berat apabila terbukti.

“Jika merujuk pada keterangan korban, terdapat dugaan penculikan, penyekapan, penganiayaan, dan pengeroyokan. Ini bukan perkara ringan. Kami meminta aparat mengusut secara menyeluruh dan transparan,” ujarnya.

Yaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperoleh sejumlah informasi yang diduga berkaitan dengan identitas pelaku. Namun demikian, seluruh proses pembuktian diserahkan kepada penyidik.

“Kami menghormati proses hukum dan percaya penyidik mampu bekerja secara profesional untuk mengungkap fakta yang sebenarnya,” katanya.

Menguji Komitmen Penegakan Hukum
Kasus ini tidak hanya dipandang sebagai dugaan tindak pidana biasa. Apabila terbukti terdapat unsur kekerasan yang berkaitan dengan upaya membungkam aspirasi masyarakat, perkara tersebut berpotensi menyentuh isu yang lebih luas, yakni perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat.

Secara hukum, dugaan penyekapan dapat dijerat Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang. Dugaan penganiayaan dapat dikenakan Pasal 351 KUHP, sementara tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat dijerat Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.

Selain itu, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Trauma dan Tuntutan Keadilan
Selain mengalami luka fisik, korban disebut mengalami tekanan psikologis yang cukup berat pasca kejadian.

“Korban mengalami trauma mendalam. Peristiwa yang dialaminya meninggalkan dampak psikologis yang serius,” ujar Yaya.

Untuk mendukung proses penyidikan, korban dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis dan visum guna mendokumentasikan kondisi yang dialaminya.

Kini perhatian publik tertuju pada langkah Polres Karawang dalam mengungkap fakta di balik dugaan penculikan dan penyiksaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam laporan maupun dari PT Dean Shoes terkait dugaan yang disampaikan korban.

Penulis : JS

Artikel Pengurus Karang Taruna Di Kabupaten Karawang Mengaku Jadi Korban Penyekapan Dan Kekerasan pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pasar rakyat sebagai penggerak ekonomi daerah melalui berbagai program strategis.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPD APPSI Kabupaten Karawang, Asep Johan Rosadi, usai pelantikan pengurus yang digelar di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemerintah Daerah Karawang

Menurut Johan, salah satu fokus utama organisasi adalah mendorong peningkatan fasilitas dan revitalisasi pasar tradisional agar mampu bertransformasi menjadi pasar wisata yang nyaman, modern, dan memiliki daya saing.

“Upaya ini diharapkan dapat menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan sekaligus menarik minat masyarakat untuk berbelanja di pasar rakyat,” ujar Johan.

Selain itu, lanjut Johan APPSI juga berencana membentuk Koperasi Pedagang Pasar sebagai wadah untuk memperkuat akses permodalan dan mendukung keberlangsungan usaha para pedagang.

“Di bidang pemberdayaan sumber daya manusia, organisasi akan mengintensifkan pelatihan bagi pelaku UMKM, meningkatkan literasi digital pasar, serta memperkuat kapasitas manajemen usaha agar pedagang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat,” tandasnya.

Tak hanya itu, masih menurut Johan, APPSI Karawang juga menempatkan advokasi dan perlindungan pedagang sebagai salah satu prioritas.

Organisasi akan terus memperjuangkan aspirasi para pedagang serta mendukung keberlangsungan pasar rakyat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Lebih lanjut Johan menyampaikan, sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, APPSI juga membuka peluang kemitraan strategis dengan pemerintah pusat, termasuk mendorong keterlibatan pedagang pasar dalam penyerapan hasil pertanian untuk menyukseskan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Melalui berbagai program tersebut, DPD APPSI Karawang berharap pasar tradisional dapat semakin berkembang, menjadi pusat perdagangan yang modern namun tetap berpihak pada kepentingan pedagang kecil dan masyarakat. Terakhir ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Karawang yang sudah membantu memfasilitasi terlaksananya acara ini,” pungkasnya.(**)

Penulis : JS

Artikel Ketua Harian DPP APPSI Resmi Lantik DPD Kabupaten Karawang pertama kali tampil pada FokusiNews.