BANDUNG – Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat yang digelar pada 12–13 Agustus 2026 di Hotel Horison Ultima Bandung berakhir dengan kemenangan telak Tantan Sulthon.

Tantan berhasil meraih 444 suara, mengungguli kandidat lainnya, Hardiansyah, yang memperoleh 247 suara. Dengan hasil tersebut, Tantan Sulthon resmi mendapat mandat untuk memimpin PWI Jawa Barat periode 2026–2031.

Dari keseluruhan proses pemilihan, tercatat 2 suara absen dan 6 suara dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, total suara yang tercatat dalam proses konferensi mencapai 699 suara.

Kemenangan dengan selisih 197 suara tersebut menjadi gambaran kuatnya dukungan peserta konferensi terhadap Tantan Sulthon untuk membawa PWI Jawa Barat menghadapi tantangan organisasi dan profesi jurnalistik selama lima tahun ke depan.

Tantan sebelumnya diketahui menjabat sebagai Sekretaris PWI Jawa Barat periode 2021–2026. Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal penting dalam kontestasi kepemimpinan PWI Jawa Barat.

Dalam agenda yang ditawarkan kepada peserta konferensi, Tantan membawa sejumlah program strategis, mulai dari peningkatan kompetensi wartawan, penguatan perlindungan profesi, peningkatan kesejahteraan anggota, hingga transformasi organisasi dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Ia juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi oleh wartawan, termasuk kecerdasan buatan (AI), video, podcast, media sosial, hingga perkembangan jurnalisme digital.

Selain penguatan kompetensi, Tantan menawarkan perluasan jejaring organisasi melalui kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha serta berbagai komunitas.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah komitmen membuka kembali 1.000 Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis, memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, meningkatkan pelatihan serta memperkuat perlindungan profesi bagi anggota PWI.

PWI Bekasi Raya Ucapkan Selamat

Atas terpilihnya Tantan Sulthon sebagai Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031, PWI Bekasi Raya menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar kepemimpinan baru tersebut mampu membawa organisasi semakin solid, profesional dan bermartabat.

Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H., mengatakan kemenangan dalam konferensi bukan sekadar keberhasilan dalam sebuah kontestasi, tetapi merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk menjalankan mandat organisasi.

“PWI Bekasi Raya mengucapkan selamat kepada Saudara Tantan Sulthon atas terpilihnya sebagai Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031. Semoga amanah dalam menjalankan tanggung jawab besar ini dan mampu membawa PWI Jawa Barat semakin solid, profesional serta semakin dekat dengan kepentingan anggota,” ujar Ade Muksin.

Menurut Ade, perbedaan pilihan dalam sebuah konferensi merupakan bagian dari dinamika demokrasi organisasi. Namun setelah proses pemilihan selesai, seluruh elemen PWI harus kembali bersatu dan membangun organisasi secara bersama-sama.

“Konferensi sudah selesai, proses demokrasi sudah menghasilkan keputusan. Sekarang saatnya seluruh keluarga besar PWI Jawa Barat kembali bersatu. Yang kita perjuangkan bukan lagi kepentingan kelompok atau kandidat, tetapi kemajuan organisasi dan marwah profesi wartawan,” tegasnya.

Ade menilai, besarnya mandat yang diperoleh Tantan Sulthon menjadi modal penting sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, program yang disampaikan dalam proses pencalonan harus mampu diterjemahkan menjadi kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh anggota.

“Mandat 444 suara adalah kepercayaan yang besar. Karena itu, kami berharap kepemimpinan Tantan tidak berhenti pada program dan janji saat konferensi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan program yang memberikan manfaat bagi wartawan,” katanya.

PWI Bekasi Raya, lanjut Ade, siap mendukung langkah-langkah positif kepengurusan PWI Jawa Barat ke depan, terutama dalam meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat perlindungan profesi, meningkatkan kesejahteraan anggota dan menjaga independensi pers.

“Kami siap bersinergi. PWI Bekasi Raya merupakan bagian dari keluarga besar PWI Jawa Barat. Selama program yang dijalankan bertujuan memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme wartawan dan menjaga marwah pers, tentu kami akan memberikan dukungan,” ungkapnya.

Ade juga berharap kepemimpinan baru PWI Jawa Barat mampu membangun komunikasi yang kuat dengan seluruh PWI kabupaten/kota. Menurutnya, kekuatan PWI Jawa Barat tidak hanya berada di tingkat provinsi, tetapi juga bertumpu pada soliditas seluruh kepengurusan di daerah.

“Jangan ada lagi sekat setelah konferensi. Semua daerah harus dirangkul dan diberikan ruang untuk berkembang. PWI Jawa Barat harus menjadi rumah bersama bagi seluruh wartawan anggota PWI,” tandas Ade.

Mandat Besar, Tantangan Lebih Besar
Kemenangan Tantan Sulthon dengan selisih 197 suara menunjukkan kuatnya mandat yang diberikan peserta konferensi. Namun, besarnya dukungan tersebut juga menghadirkan ekspektasi yang tidak kecil.

Tantangan PWI Jawa Barat ke depan semakin kompleks. Perubahan ekosistem media, perkembangan kecerdasan buatan, transformasi digital, persoalan kesejahteraan wartawan, perlindungan hukum, hingga tuntutan peningkatan kompetensi menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab secara konkret.
Karena itu, kepemimpinan Tantan Sulthon akan diuji bukan hanya dari kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga dari sejauh mana PWI Jawa Barat mampu menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya sekaligus menjaga marwah pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Konferensi telah memilih. Mandat telah diberikan. Kini saatnya seluruh keluarga besar PWI Jawa Barat bersatu dan mengawal kepemimpinan baru agar 444 suara kemenangan tersebut benar-benar berubah menjadi energi untuk menghadirkan kerja nyata, organisasi yang solid, wartawan yang profesional, serta pers Jawa Barat yang semakin berintegritas dan bermartabat.

(Red)

Artikel Tantan Sulthon Menang Telak, PWI Bekasi Raya Ucapkan Selamat dan Siap Bersinergi pertama kali tampil pada FokusiNews.

KOTA BEKASI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali membuka ruang dialog publik dengan mengangkat isu strategis terkait pelayanan dan pengawasan orang asing di wilayah Bekasi.

Melalui Dialog Interaktif PWI Bekasi Raya yang digelar Selasa, 11 Agustus 2026, di Ruang Aula PWI Bekasi Raya, forum tersebut mengusung tema “Harmonisasi Pelayanan dan Pengawasan Orang Asing: Peran Imigrasi, Pengawas Tenaga Kerja, dan Disdukcapil.”

Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H., dalam pembukaan acara menegaskan bahwa isu keberadaan orang asing perlu dibahas secara objektif, komprehensif, dan tidak hanya dilihat dari satu sisi.

Menurutnya, perkembangan investasi, dunia usaha, industri, serta mobilitas masyarakat membuat keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah Bekasi menjadi bagian dari dinamika pembangunan yang harus dikelola secara baik.

“Kita tidak ingin melihat persoalan orang asing hanya dari satu perspektif. Ada aspek pelayanan, ada aspek pengawasan, ada ketenagakerjaan, keimigrasian, dan administrasi kependudukan. Karena itu, diperlukan sinergi antarlembaga agar semuanya berjalan dalam koridor aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ade dalam pembukaan dialog.

Ade mengatakan, PWI sebagai bagian dari elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang diskusi yang dapat mempertemukan pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan insan pers.

“Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga dapat menjadi jembatan dialog. Kami ingin forum ini menghasilkan pemahaman yang lebih utuh sekaligus mendorong kolaborasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan,” katanya.

Tiga Perspektif dalam Satu Forum
Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kewenangan dan perspektif berbeda namun saling berkaitan.

Helmy H Halim, SE, SH, Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Madya, membahas persoalan legalitas penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban alih teknologi, serta perlindungan tenaga kerja lokal.

Sementara Anggi Wicaksono, A.Md.Im., S.H., M.A.P., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, mengupas prosedur izin tinggal KITAS/KITAP, pemantauan keberadaan WNA, hingga pengawasan dan penindakan keimigrasian melalui TIMPORA.

Dari perspektif pemerintah daerah, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, AP., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Fredi, memberikan penjelasan mengenai administrasi kependudukan WNA serta pentingnya integrasi data kependudukan daerah.

Kehadiran tiga perspektif tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana keberadaan orang asing dikelola, mulai dari legalitas bekerja, izin tinggal, pendataan, hingga pengawasan di lapangan.

*Pelayanan Harus Berjalan, Pengawasan Tetap Diperkuat*

PWI Bekasi Raya menilai harmonisasi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem pelayanan dan pengawasan orang asing yang efektif.

Keberadaan WNA maupun TKA di Bekasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan investasi, industri, perdagangan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Namun, pada saat yang sama, pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan seluruh aktivitas tersebut berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pelayanan dan pengawasan harus berjalan beriringan.
Pelayanan kepada dunia usaha dan WNA harus dilakukan secara transparan dan profesional. Sementara pengawasan harus memastikan aspek legalitas, kepatuhan, perlindungan tenaga kerja lokal, administrasi kependudukan, serta izin tinggal benar-benar terpenuhi.

Dalam konteks tersebut, integrasi data dan koordinasi lintas instansi menjadi hal penting agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Terlebih Bekasi merupakan salah satu kawasan strategis dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.

PWI Dorong Diskusi Berujung Kolaborasi
Melalui dialog interaktif ini, PWI Bekasi Raya tidak ingin isu orang asing hanya menjadi konsumsi pemberitaan ketika muncul persoalan.
Sebaliknya, forum ini diharapkan menjadi ruang untuk membangun pemahaman, edukasi, transparansi, sekaligus kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Ade Muksin menambahkan, PWI Bekasi Raya akan terus mendorong kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik.

“Harapan kami, dialog ini tidak berhenti sebagai forum diskusi. Ada pemahaman yang bisa dibawa pulang, ada koordinasi yang semakin kuat, dan kalau memungkinkan ada rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi peningkatan pelayanan serta pengawasan di wilayah Bekasi,” tegasnya.

Dengan demikian, Dialog Interaktif PWI Bekasi Raya diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun Bekasi yang terbuka terhadap investasi dan mobilitas global, namun tetap kuat dalam penegakan aturan, perlindungan tenaga kerja, tertib administrasi, dan pengawasan orang asing.

PWI Bekasi Raya terus mengambil peran sebagai ruang bertemunya informasi, gagasan, dan kepentingan publik—karena pers bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga ikut membuka jalan bagi terciptanya solusi.

(Red)

Artikel PWI Bekasi Raya Gelar Dialog Interaktif, Bedah Sinergi Pengawasan Orang Asing di Bekasi pertama kali tampil pada FokusiNews.

BANDUNG, – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H. melakukan kunjungan kerja ke PWI Provinsi Jawa Barat, Senin (10/8/2026).

Pada kesempatan itu, Kabid Humas diterima oleh Plt. Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Ahmad Syukri serta jajaran pengurus dan Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jawa Barat 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Syukri menyampaikan terima kasih atas kemitraan yang telah terjalin antara Polda Jawa Barat dengan PWI Jawa Barat. Ahmad Syukri yang akrab disapa Kang Ari berharap, kemitraan dapat berlanjut terutama dalam upaya melawan hoaks di Jawa Barat.

“Jawa Barat merupakan produsen hoaks terbesar, PWI Jawa Barat terus memeranginya. Kemitraan dengan Polda Jabar sangat strategis sehingga upaya kami semakin masif,” ujar Ari.

Ari juga menyampaikan rencana kerja sama dengan Polda Jabar terkait penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). “Sesuai dengan pertemuan Kapolri dengan Ketua PWI Pusat pada penringatan HPN 2026 di Banten, Polri mendukung pelaksanaan UKW untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Kerja sama penyelenggaraan UKW sudah dilaksanakan di Polda Metro Jaya,” katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rochman menyampaikan salam dari Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Pipit Rismanto. “Salam dari Bapak Kapolda Jabar. Beliau menitipkan pesan agar pererat kemitraan strategis ada polda jabar dan anggota PWI seluruh Jabar,” katanya.

Hendra juga menyambut baik rencana penyelenggaraan Konferprov PWI Jawa Barat. Ia berharap pelaksanannya dapat berjalan lancar dan sukses.

“PWI mitra kami, jelas kami mendukung pelaksanaan Konferprov. Semoga nantinya terpilih ketua yang amanah dan terbentuk kepengurusan yang bisa membawa Jawa Barat lebih baik lagi terutama dalam pembangunan informasi,” katanya.

“Siapa pun nanti yang terpilih, kami berharap bisa melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini dengan Polda Jawa Barat. Kami sangat mendukung penyelenggaraan Konferprov PWI Jawa Barat. Kedatangan saya menjadi bukti dukungan tersebut,” tegasnya.

Hendra juga sangat mendukung kerja sama Polri dengan PWI dalam upaya peningkatan profesionalisme wartawan. “Di era digital seperti sekarang, kompetensi wartawan sangat dibutuhkan,” katanya.

Menurut Hendra, saat ini kerja jurnalistik dituntut untuk berubah, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang. “Sekarang perusahaan media dituntut harus memiliki media sosial, karena memang informasi lewat media sosial lebih cepat diterima masyarakat,” ujarnya.

“Kalau media tidak berubah, ya ketinggalan. Dalam perubahan itu, profesionalisme menjadi harga mati,” imbuhnya.

Hendra juga setuju dengan PWI Jawa Barat yang terus melawan hoaks. “Masyarakat perlu terus diberikan literasi dalam melawan hoaks ini. Kami mendukung PWI dan siap bekerja sama,” cetusnya.

Sementara itu Sekretaris Panitia Konferprov PWI Jabar, Zainal Ihsan menyampaikan, Konferprov akan berlangsung pada Rabu-Kamis (12-13 Agustus 2026), di Hotel Horison, Kota Bandung.

“Mengakhiri masa kepengurusan PWI Jawa Barat periode 2021-2026, kami menyelenggarakan Konferprov yang salah satu agendanya adalah memilih Ketua PWI Jawa Barat,” ungkap Ihsan.

“Kami berharap Polda Jabar mendukung kegiatan ini. Kelancaran dan kesuksesan acara ini, tidak lepas dari dukungan pihak kepolisian,” tambahnya.

(Red)

Artikel Kabid Humas Polda Jabar Kunjungi PWI Jawa Barat, Dukung Penyelenggaraan Konferprov 2026 pertama kali tampil pada FokusiNews.

Editor: SS

JAKARTA, Fokusinews.com — Dewan Pimpinan Nasional Jajaran Wartawan Indonesia (DPN-JWI) menggelar rapat konsolidasi dan restrukturisasi organisasi yang berlangsung khidmat dan strategis di Mie Aceh Sumadra, Manggarai, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). Forum penting ini digelar untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif tanpa ada kekosongan kepemimpinan pasca-wafatnya Ketua Umum JWI sebelumnya.

Rapat tingkat tinggi ini dihadiri oleh unsur Dewan Pengarah yang terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat, jajaran pengurus harian DPN-JWI (Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Kepala Sekretariat), serta 15 Kepala Departemen Teknis.

Pertemuan strategis tersebut membahas sejumlah agenda krusial, mulai dari keberlanjutan kepemimpinan organisasi, restrukturisasi kepengurusan, pembagian tugas dan kewenangan, program kerja jangka pendek, penyempurnaan pendataan administrasi, hingga mekanisme evaluasi pengembangan organisasi ke depan.

Sekretaris Jenderal DPN-JWI, Lindayani Ritonga, SE., MM, menegaskan bahwa wafatnya seorang pemimpin tidak boleh menjadi alasan bagi organisasi untuk berhenti melangkah.

“Organisasi tidak boleh vakum. Roda organisasi harus tetap berjalan, program harus tetap dilaksanakan, dan seluruh jajaran harus tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Lindayani.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Penasehat JWI, Abdurrahman, dalam arahannya memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pengurus DPN-JWI yang tetap solid dan menjaga persatuan. Ia mengingatkan agar seluruh anggota terus bersatu mengemban visi besar JWI sebagai organisasi profesi yang independen serta mengambil peran aktif dalam pembangunan bangsa. Abdurrahman juga menekankan pentingnya penetapan kepemimpinan yang berlandaskan dokumen legal organisasi, termasuk SK Kementerian Hukum dan HAM serta akta pendirian hingga berakhirnya masa bakti kepengurusan.

Setelah melalui proses pembahasan mendalam dan kesepakatan bulat dari seluruh jajaran pengurus, forum secara resmi menetapkan dan menyerahkan kepemimpinan JWI kepada Ketua Harian DPN-JWI, Ir. Maxmillian Apituley, MT, untuk mengemban tugas sebagai Ketua Umum JWI.

Penunjukan ini didasari atas rekam jejak dan pengalaman panjang Maxmillian Apituley dalam mengawal roda organisasi JWI sejak awal pendiriannya. Selain itu, namanya juga tercatat secara sah sebagai salah satu ketua dalam dokumen kepengurusan berdasarkan SK AHU Kementerian Hukum RI Nomor AHU-0008102.AH.01.07.Tahun 2024.

“Yang paling penting bukan persoalan jabatan semata, tetapi bagaimana amanah organisasi tetap berjalan. Kita membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kesinambungan, mengayomi seluruh jajaran, dan memastikan DPN-JWI tetap solid,” pungkas Lindayani Ritonga memperkuat keputusan forum.

Menanggapi hasil keputusan konsolidasi nasional tersebut, Ketua DPW JWI Kalimantan Utara (KALTARA), Sahbudiman, S.Kom., M.H., menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat secara langsung kepada Ir. Maxmillian Apituley, MT atas amanah baru sebagai Ketua Umum DPN-JWI.

“Semoga JWI ke depannya semakin solid, maju, dan lebih baik. Kami di daerah berkomitmen penuh untuk mendukung kepemimpinan beliau dalam menjaga keberlanjutan organisasi, memperkuat konsolidasi baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mengimplementasikan program kerja secara berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Sahbudiman.

Rapat konsolidasi ini ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama seluruh jajaran pengurus DPN-JWI sebagai simbol kekuatan kebersamaan, soliditas, dan semangat baru dalam memajukan insan pers Indonesia yang profesional dan bermartabat. (SS)

Laporan : Sahbudiman

Artikel Estafet Kepemimpinan JWI Resmi Berlanjut: Ir. Maxmillian Apituley, MT Dipercaya Jadi Ketua Umum DPN-JWI pertama kali tampil pada FokusiNews.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – SPPG Dapur Umi Kaisar, Up. Ibu Mega selaku Penanggung Jawab Dapur.sabtu, 08/08/2026

Dalam surat tertanggal di Menes itu, pihak media menyebut langkah konfirmasi dilakukan menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan di lapangan. Tujuannya agar pemberitaan yang disampaikan berimbang, akurat, dan sesuai kode etik jurnalistik.

5 Poin Dugaan yang Disorot

Dalam surat tersebut ada 5 poin utama yang diminta untuk diklarifikasi.

1. Benarkah seluruh pengadaan bahan baku di Dapur Umi Kaisar dimonopoli oleh supplier yang memiliki hubungan keluarga dengan pengelola? Serta bagaimana mekanisme pemilihan supplier dan transparansi harganya?

2. Keuangan dan Pembayaran Benarkah seluruh pembayaran pembelanjaan bahan baku wajib ditransfer ke rekening pribadi atas nama Ibu Mega, dan tidak ke rekening resmi “Usaha Dagang”? Apa dasar hukum dan pertanggungjawabannya?

3. Legalitas Air Benarkah dapur menggunakan air isi ulang untuk memasak dan konsumsi? Apakah air tersebut sudah memiliki legalitas, uji lab, dan memenuhi standar higieni sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023.

4. Pengelolaan Limbah/Sampah Benarkah berat sampah sisa ompreng sering melebihi 20 kg dan tidak dilaporkan ke BGN? Bagaimana SOP pelaporan limbah dapur sesuai Juknis BGN 2026.

Langkah apa yang telah dan akan dilakukan pihak pengelola untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut agar program MBG tetap berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan penerima manfaat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dapur Umi Kaisar belum memberikan tanggapan resmi terkait surat konfirmasi tersebut.

Program MBG sendiri merupakan program pemerintah untuk pemenuhan gizi anak sekolah yang pelaksanaannya dituntut transparan dan akuntabel. Pungkasnya (gi)

Artikel Media Fokusinews Minta Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan MBG di Dapur Umi Kaisar Menes pertama kali tampil pada FokusiNews.

BANDUNG – Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tahun 2026 menggelar Sosialisasi Tahap I secara daring sebagai langkah awal memastikan seluruh tahapan pelaksanaan konferensi berjalan sesuai Peraturan Organisasi (PO), AD/ART PWI, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi.

Konferprov PWI Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Agustus 2026 di Hotel Horison Ultima Bandung. Kegiatan sosialisasi diikuti para ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat, jajaran pengurus, serta unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

Steering Committee dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri, sedangkan Organizing Committee diketuai Roberto Purba dengan Zaenal Ihsan sebagai Sekretaris OC.

Dalam paparannya, Ahmad Syukri menjelaskan bahwa penetapan jadwal Konferprov pada 12–13 Agustus mempertimbangkan masa berlaku Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas yang berakhir pada 19 Agustus 2026, sehingga seluruh rangkaian konferensi tetap berada dalam koridor ketentuan organisasi.

“Kami merancang pelaksanaan Konferprov pada tanggal 12–13 Agustus sehingga masih tersedia waktu sebelum berakhirnya masa tugas Plt. Semua tahapan tetap kami laksanakan meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas,” ujar Ahmad Syukri, Sabtu (25/7/2026).

Ia mengatakan, sosialisasi ini merupakan tahap awal yang akan dilanjutkan dengan pembahasan lebih rinci mengenai seluruh mekanisme pelaksanaan Konferprov.

Menurut Ahmad Syukri, penyelenggaraan Konferprov tahun ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan biaya pelaksanaan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 816 orang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar. Namun melalui berbagai langkah efisiensi dan optimalisasi dukungan pendanaan, kebutuhan anggaran berhasil ditekan menjadi sekitar Rp450 juta.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar Konferprov tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas maupun tahapan organisasi yang harus dijalankan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh PWI kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmen membantu menyukseskan penyelenggaraan Konferprov.

Sebagai bagian dari efisiensi pelaksanaan, panitia akan menerapkan sistem mandat sebagaimana diatur dalam AD/ART PWI. Dalam ketentuan tersebut, organisasi yang memiliki anggota antara 500 hingga 1.000 orang memperbolehkan satu peserta membawa maksimal tiga mandat.

Ahmad Syukri menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya mengacu pada ketentuan organisasi dan bukan merupakan keputusan baru yang dibuat panitia. Karena itu, seluruh PWI kabupaten/kota diharapkan segera menggelar rapat internal untuk menentukan delegasi yang akan mewakili anggotanya dalam Konferprov.

Dalam sosialisasi tersebut, panitia juga memaparkan tahapan pelaksanaan Konferprov, termasuk pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua PWI Jawa Barat dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat pada 27–31 Juli 2026 di Sekretariat PWI Jawa Barat.

Selanjutnya, panitia memberikan kesempatan perbaikan administrasi pada 1–2 Agustus 2026, sebelum seluruh dokumen bakal calon dikirimkan ke PWI Pusat untuk proses verifikasi.

Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh PWI Pusat, nama-nama bakal calon Ketua PWI Jawa Barat maupun Ketua Dewan Kehormatan Jawa Barat akan diumumkan menjelang pelaksanaan konferensi.

Panitia juga membuka masa kampanye bagi seluruh bakal calon sejak 27 Juli hingga 11 Agustus 2026, sehingga setiap calon memiliki kesempatan menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada anggota PWI di berbagai kabupaten/kota.

Selain tahapan pencalonan, panitia memberikan perhatian terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ahmad Syukri meminta seluruh pengurus PWI kabupaten/kota segera melakukan verifikasi data anggota agar hak pilih setiap anggota dapat terakomodasi.

Bagi anggota yang masih dalam proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA), panitia memastikan akan memfasilitasi percepatan administrasi sehingga anggota yang memenuhi persyaratan tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

“Kami ingin memastikan tidak ada anggota yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam konferensi hanya karena persoalan administrasi. Karena itu kami meminta seluruh daerah segera melakukan inventarisasi data anggotanya,” tegas Ahmad Syukri.

Kebutuhan Teknis Dimatangkan
Sementara itu, Ketua Organizing Committee Roberto Purba menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan telah dipersiapkan, mulai dari pemesanan ballroom, akomodasi peserta, sistem publikasi, hingga pelayanan peserta selama Konferprov berlangsung.

Menurut Roberto, panitia juga telah menyiapkan petugas di sekretariat untuk melayani proses pendaftaran bakal calon, administrasi peserta, serta kebutuhan koordinasi dengan PWI kabupaten/kota.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan Konferprov tersedia dengan baik. Persiapan akomodasi, ruang sidang, publikasi, serta pelayanan peserta terus dimatangkan agar pelaksanaan berjalan lancar,” ujarnya.

Panitia juga akan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi digital untuk mempercepat penyebaran informasi mengenai seluruh tahapan Konferprov kepada anggota PWI di seluruh Jawa Barat.

Melalui Sosialisasi Tahap I ini, Steering Committee dan Organizing Committee berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan, mulai dari pemutakhiran data anggota, proses pencalonan, hingga pelaksanaan konferensi.

Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme organisasi, mempererat persatuan insan pers, serta melahirkan kepemimpinan PWI Jawa Barat yang berintegritas, demokratis, dan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik di masa depan.

(Red)

Artikel PWI Jabar Matangkan Konferprov 2026, Sosialisasi Tahap I Tekankan Transparansi dan Demokrasi pertama kali tampil pada FokusiNews.

BEKASI – Panitia Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., dan Ketua MUI Kota Bekasi, Drs. KH. Saifuddin Siroj, yang hadir secara langsung pada acara puncak HPN Bekasi Raya 2026 di Gedung Creative Center (GCC), Bekasi Timur, Kota Bekasi, Sabtu (13/6/2026).

Kehadiran kedua tokoh tersebut menjadi perhatian tersendiri di tengah pelaksanaan peringatan HPN Bekasi Raya 2026 yang dihadiri ratusan wartawan dari berbagai organisasi profesi, kelompok kerja (Pokja), komunitas, paguyuban, dan perusahaan media se-Bekasi Raya.

Ketua Panitia HPN Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, S.H., mengatakan bahwa kehadiran langsung Ketua DPRD Kota Bekasi dan Ketua MUI Kota Bekasi merupakan bentuk dukungan nyata terhadap insan pers dan upaya membangun kemitraan yang harmonis antara pers dengan para pemangku kepentingan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD Kota Bekasi dan Ketua MUI Kota Bekasi yang hadir langsung bersama insan pers. Kehadiran mereka merupakan bentuk penghormatan, perhatian, dan dukungan nyata terhadap pers serta kegiatan HPN Bekasi Raya 2026,” ujar Ade Muksin.

Menurutnya, panitia sengaja menetapkan acara puncak HPN Bekasi Raya 2026 pada hari Sabtu, 13 Juni 2026, agar tidak mengganggu agenda pemerintahan maupun tugas-tugas kedinasan para pejabat daerah dan pimpinan lembaga.

“Kami memilih hari Sabtu dengan harapan para kepala daerah, Forkopimda, pimpinan lembaga, dan para pemangku kepentingan dapat hadir langsung di tengah-tengah insan pers Bekasi Raya tanpa terganggu agenda kedinasan,” katanya.

Namun demikian, panitia mencatat sebagian besar pejabat dan pimpinan lembaga yang diundang tidak hadir secara langsung pada acara puncak tersebut.

Wali Kota Bekasi, Plt. Bupati Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kapolres Metro Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Dandim 0507/Bekasi, serta Dandim 0509/Kabupaten Bekasi mengirimkan perwakilan untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, dan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan.

Kondisi tersebut, menurut Ade, menjadi catatan sekaligus kegelisahan yang dirasakan sebagian insan pers Bekasi Raya.

“Selama ini pers sering disebut sebagai mitra strategis pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, yudikatif, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, wajar apabila muncul pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu, waktunya pun tidak panjang dan tidak memakan waktu berjam-jam. Mengapa kegiatan tahunan insan pers Bekasi Raya ini belum menjadi prioritas kehadiran sebagian besar pejabat yang kami undang?” ungkapnya.

Meski demikian, Ade menegaskan bahwa panitia tetap menghormati seluruh pejabat dan pimpinan lembaga yang berhalangan hadir karena berbagai alasan dan agenda masing-masing.

“Kami tidak sedang menyalahkan siapa pun. Kami hanya menyampaikan kegelisahan yang dirasakan sebagian insan pers. Kehadiran seorang pemimpin memiliki makna yang sangat besar. Kehadiran menunjukkan penghargaan, kedekatan, dan komitmen kemitraan yang nyata. Pers tidak meminta untuk diistimewakan, tetapi berharap kemitraan yang selama ini disampaikan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegasnya.

Ade Muksin juga menyampaikan apresiasi khusus atas kontribusi yang diberikan kedua tokoh tersebut selama acara berlangsung. Menurutnya, kehadiran mereka tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan makna dan energi positif bagi seluruh insan pers yang hadir.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., yang telah berkenan memberikan sambutan penuh semangat dan motivasi kepada insan pers Bekasi Raya. Begitu pula kepada Ketua MUI Kota Bekasi, Drs. KH. Saifuddin Siroj, yang telah memimpin doa terbaik untuk kami semua. Doa dan dukungan beliau menjadi penyemangat sekaligus harapan agar insan pers Bekasi Raya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, integritas, dan keberkahan dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujarnya.

Menurut Ade, sambutan yang disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi serta doa yang dipimpin Ketua MUI Kota Bekasi menjadi bagian penting yang melengkapi semangat kebersamaan dalam peringatan HPN Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia.

“Kehadiran, sambutan, dan doa yang diberikan kepada kami adalah bentuk perhatian yang sangat kami hargai. Atas nama panitia dan seluruh insan pers Bekasi Raya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” katanya.

Ade menambahkan, kehadiran langsung Ketua DPRD Kota Bekasi dan Ketua MUI Kota Bekasi membuktikan bahwa dukungan terhadap pers tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk sambutan atau pernyataan formal, tetapi juga melalui kesediaan meluangkan waktu untuk hadir, bersilaturahmi, dan menyapa insan pers secara langsung.

“Karena bagi kami, kehadiran adalah bentuk dukungan yang paling sederhana, namun paling bermakna. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi dan Ketua MUI Kota Bekasi pada HPN Bekasi Raya 2026,” pungkasnya.

HPN Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia mengusung tema “Pers Bersatu, Bekasi Raya Maju” dan untuk kedua kalinya diselenggarakan secara bersama-sama oleh lintas organisasi wartawan, Pokja, komunitas, paguyuban, dan perusahaan media se-Bekasi Raya sebagai wadah mempererat persatuan, profesionalisme, dan kemitraan dalam membangun Bekasi Raya yang maju, demokratis, dan bermartabat.

(Red)

Artikel Di Tengah Ketidakhadiran Banyak Pejabat, Ketua DPRD dan Ketua MUI Kota Bekasi Pilih Bersama Insan Pers pertama kali tampil pada FokusiNews.

*KOTA BEKASI*– Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tingkat Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia resmi dibuka secara meriah di Gedung Creative Center (GCC), Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Pers Bersatu, Bekasi Raya Maju” tersebut dihadiri ratusan wartawan dari berbagai media, organisasi profesi, komunitas, dan paguyuban wartawan se-Bekasi Raya.

Acara pembukaan dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi, Jaya Eko Setiawan, S.H., M.H., yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya HPN Bekasi Raya 2026 yang mampu mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, yang juga memberikan sambutan dan dukungan terhadap peran strategis pers dalam pembangunan daerah serta penguatan demokrasi.

Ketua Panitia Pelaksana HPN Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia, Ade Muksin, S.H., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum memperkuat persatuan insan pers di Bekasi Raya sekaligus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme wartawan.

Menurutnya, HPN Bekasi Raya merupakan kegiatan bersama yang melibatkan lintas organisasi kewartawanan, kelompok kerja (pokja), komunitas, dan paguyuban wartawan yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi.

“Melalui HPN Bekasi Raya 2026 ini, kami ingin memperkuat silaturahmi tanpa sekat di antara insan pers sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya wartawan agar tetap profesional, kritis, independen, dan bermartabat dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujar Ade Muksin.

Usai seremoni pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan rangkaian seminar yang menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidang pers, komunikasi, dan keterbukaan informasi publik.

Pada sesi pertama digelar Seminar Jurnalistik bertema “Hukum Pers” dengan narasumber Hendrayana, S.H., M.H. dari Dewan Pers. Seminar tersebut dimoderatori oleh M. Lengkong serta didampingi Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfostandi Kota Bekasi, Fitrianti Ningsih.

Dalam pemaparannya, Hendrayana menjelaskan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kerja jurnalistik, termasuk perlindungan terhadap wartawan, penerapan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, hingga mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.

Selanjutnya pada sesi kedua, seminar menghadirkan Prof. Dr. Anton Minardi, S.I.P., M.Ag. yang membahas pentingnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sesi tersebut juga menghadirkan Drs. Aat Surya Safaat, M.Si. yang mengulas tentang Etika Jurnalistik, mulai dari independensi, akurasi, verifikasi informasi, hingga tanggung jawab sosial media dalam menjaga kepercayaan publik.

Diskusi pada sesi kedua dipandu oleh moderator Dicky Mahruzar, yang menghidupkan suasana melalui dialog interaktif antara narasumber dan peserta seminar.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Ratusan wartawan yang hadir aktif mengikuti pemaparan materi serta sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis dan konstruktif.

Kegiatan hari pertama HPN Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara panitia, narasumber, perwakilan pemerintah daerah, serta para peserta sebagai simbol sinergi dan kolaborasi insan pers Bekasi Raya.

Rangkaian HPN Bekasi Raya 2026 akan berlanjut pada Jumat (12/6/2026) dengan kegiatan sosial berupa donor darah, cek kesehatan gratis, dan santunan anak yatim.

Sementara puncak acara akan digelar pada Sabtu (13/6/2026) melalui malam Anugerah Pers Bekasi Raya 2026 yang akan memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, dan tokoh masyarakat yang dinilai berkontribusi bagi kemajuan daerah dan kemerdekaan pers.

Kegiatan HPN Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia menjadi bukti nyata soliditas insan pers di Kota dan Kabupaten Bekasi. Melalui kolaborasi lintas organisasi, komunitas, dan paguyuban wartawan, diharapkan pers di Bekasi Raya semakin profesional, independen, berintegritas, serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan dan demokratis.

(Red)

Artikel Pers Bersatu Bekasi Raya Maju, HPN Tingkat Bekasi Raya 2026 Dibuka Meriah pertama kali tampil pada FokusiNews.

MBG Dikotori Korupsi: Jangan Biarkan Makanan Anak Bangsa Menjadi Bancakan

Oleh: Ade Muksin, Ketua PWI Bekasi Raya

Ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), publik menyambutnya dengan harapan besar. Program ini bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan investasi masa depan bangsa untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan.

Namun harapan itu kini tercoreng.

Penetapan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Lebih menyakitkan lagi, dugaan penyimpangan itu terjadi pada program yang menyentuh kebutuhan dasar anak-anak Indonesia.

Jika benar terjadi mark up, konflik kepentingan, pengaturan mitra, hingga penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diungkap penyidik, maka yang dirampok bukan hanya uang negara. Yang dirampok adalah hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh makanan bergizi yang layak.

Korupsi pada proyek infrastruktur saja sudah menyakitkan. Korupsi pada sektor pendidikan dan kesehatan lebih kejam. Namun korupsi pada program makan anak sekolah adalah bentuk pengkhianatan yang jauh lebih memprihatinkan karena menyasar generasi masa depan bangsa.

Kasus ini juga harus menjadi alarm nasional. Jangan sampai publik beranggapan bahwa korupsi hanya terjadi di pusat. Dengan anggaran yang sangat besar dan jaringan pelaksana yang tersebar di berbagai daerah, potensi penyimpangan harus diawasi secara serius.

Pemerintah, aparat penegak hukum, auditor negara, media, dan masyarakat sipil harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan beberapa orang. Yang lebih penting adalah membongkar sistem yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.

Siapa yang menikmati keuntungan? Siapa yang melindungi? Siapa yang memperoleh manfaat dari pengaturan proyek tersebut? Semua harus diungkap secara terang benderang.

Sebagai insan pers, kami memandang kasus ini bukan sekadar perkara hukum. Ini adalah ujian moral bagi bangsa. Apakah Indonesia sungguh-sungguh ingin membangun generasi emas, atau justru membiarkan program yang diperuntukkan bagi anak-anak menjadi ladang bancakan segelintir oknum.

Kita berharap Kejaksaan Agung mengusut perkara ini hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kekebalan hukum hanya karena jabatan, kedekatan politik, atau posisi strategis tertentu.

Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi. Mereka tidak boleh menjadi korban keserakahan orang dewasa.

Korupsi terhadap program makan bergizi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara. Ini adalah kejahatan terhadap masa depan Indonesia. ***

Artikel MBG Dikotori Korupsi: Jangan Biarkan Makanan Anak Bangsa Menjadi Bancakan pertama kali tampil pada FokusiNews.

Jakarta — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan penyesuaian susunan kepengurusan harian melalui Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 081-PLP/PP-PWI/V/2026 tanggal 18 Mei 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul wafatnya Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menetapkan Marthen Selamet Susanto sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang baru. Sebelum dipercaya menduduki posisi Sekjen, Marthen menjabat Bendahara Umum PWI Pusat.

Sementara itu, posisi Wakil Sekretaris Jenderal diisi Haryo Ristamaji, Suprapto Sastro Atmojo, dan Kadirah.

Seiring reposisi tersebut, jabatan Bendahara Umum kini diisi Sumber Rajasa Ginting yang sebelumnya menjabat Wakil Bendahara Umum. Untuk mendukung tugas kebendaharaan, Badar Subur ditetapkan sebagai Wakil Bendahara Umum I dan Herlina sebagai Wakil Bendahara Umum II.

“Perubahan susunan pengurus ini dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal serta menjaga kesinambungan program-program PWI Pusat,” kata Akhmad Munir, Senin (19/5/2026).

Selain pergantian Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, PWI Pusat juga melakukan sejumlah reposisi di jajaran pengurus harian.

Bidang Organisasi dan Keanggotaan tetap dipimpin Zulkifli Gani Ottoh dengan Djoko Tetuko Abdul Latif sebagai Wakil Ketua. Bidang Pembinaan Daerah juga masih diketuai Mirza Zulhadi dengan Wakil Ketua Novrizon Burman dan Sarjono.

Di Bidang Pendidikan, Agus Sudibyo tetap dipercaya sebagai Ketua didampingi Zarman Syah dan kini didampingi Iskandar Zulkarnain. Sementara Bidang Kerjasama dan Kemitraan dipimpin Ariawan dengan para wakil ketua Amy Atmanto, M. Sarwani, Abdullah Sammy, dan Ki Agus Firdaus.

Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum diketuai Anrico Pasaribu dan kini didampingi Baren Antoni Siagian dan Jimmy Endey sebagai wakil ketua. Adapun Bidang Hubungan Luar Negeri dipimpin Irfan Junaidi dengan Aldi Gultom sebagai wakil ketua.

Untuk Bidang Multimedia dan IT, Hilman Hidayat tetap dipercaya sebagai ketua dengan Merdi Sofansyah dan Agus Salim Alwi Hamu sebagai wakil ketua. Sedangkan Bidang Media dan Penyiaran tetap diketuai Auri Jaya dengan Danang Sanggabuana dan Dede Apriadi sebagai wakil ketua.

Pada Bidang Pengelolaan Aset, Endang Werdiningsih menjabat ketua didampingi Hari Wibowo dan Rabiatun Drakel.

Akhmad Munir berharap susunan kepengurusan yang baru dapat memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus melanjutkan pengabdian dan semangat yang telah diwariskan almarhum Zulmansyah Sekedang bagi PWI dan dunia pers nasional.

(Red)

Artikel PWI Pusat Tetapkan Susunan Pengurus Baru, Marthen Selamet Susanto Jabat Sekjen pertama kali tampil pada FokusiNews.