FokusiNews.com,Kaltara. Rabu 15 Juli 2026
TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk membahas percepatan penanganan ruas Jalan Provinsi Lembudud–Long Layu–Binuang, Selasa (14/7/26).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara ini menjadi wadah aspirasi warga perbatasan yang mengeluhkan kondisi jalan darurat. Akses yang belum memadai dinilai menghambat mobilitas, distribusi logistik, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus menekan aktivitas ekonomi masyarakat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltara, H. Muddain, ST., didampingi Wakil Ketua I H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL., dan Ketua Komisi III Jufri Budiman, S.Pd. Turut hadir anggota DPRD lainnya, jajaran Pemprov Kaltara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas PUPR dan Perkim, Badan Pengelolaan Perbatasan, Pemkab Nunukan, serta tokoh masyarakat dan kepala desa Krayan Selatan.
H. Muddain menegaskan pembangunan infrastruktur di perbatasan bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah strategis memperkuat pelayanan publik, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kehadiran negara.
“Persoalan jalan di Krayan tidak boleh dipandang sebagai persoalan daerah semata, tetapi bagian dari upaya membangun kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI. DPRD akan terus mengawal agar ini menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.
DPRD berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan memperkuat koordinasi dengan pusat. Dalam rapat juga muncul gagasan kajian perubahan desain beberapa ruas dari konstruksi beraspal menjadi agregat atau pengerasan jalan, dinilai mampu memperluas cakupan penanganan tanpa menambah beban anggaran.
Wakil Ketua I H. Muhammad Nasir menegaskan seluruh unsur DPRD memiliki komitmen sama dalam memperjuangkan perbatasan. Ketua Komisi III Jufri Budiman berharap Pemprov Kaltara memberi dukungan anggaran memadai agar infrastruktur dasar Krayan segera terealisasi.
Menutup rapat, H. Muddain menyatakan DPRD akan menindaklanjuti hasil RDP melalui koordinasi dengan Pemprov Kaltara, BPJN, dan kementerian terkait, serta menjadwalkan audiensi ke Kementerian PU untuk memperkuat dukungan percepatan pembangunan.
“Kami berkomitmen mengawal seluruh aspirasi hingga terwujud solusi nyata. Pembangunan infrastruktur perbatasan adalah investasi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kehadiran negara di perbatasan Kaltara,” pungkas H. Muddain.
Editor : FN – AR
