Biak Numfor-Papua. Fokusinews.com. Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Majapahit di Kabupaten Biak Numfor, Papua, menjadi sorotan setelah papan informasi proyek yang dipasang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak mencantumkan nilai anggaran atau nilai kontrak pekerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi pembangunan yang menggunakan anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai penggunaan dana daerah, termasuk meminta penjelasan resmi apabila informasi penting mengenai suatu pekerjaan belum tersedia pada papan proyek.
Berdasarkan informasi yang disampaikan mengenai baliho proyek tersebut, pekerjaan dijadwalkan berlangsung selama 100 hari kalender, terhitung sejak 27 Agustus 2026 hingga 4 Desember 2026. Namun, besaran nilai kontrak pekerjaan belum diketahui dari informasi yang tercantum pada papan tersebut.
Informasi yang dilaporkan tercantum pada papan proyek adalah sebagai berikut:
- Nama pekerjaan: Pemeliharaan Berkala Jalan Majapahit.
- Nomor kontrak: 01/SPDAK-PEN/BM-DPUPR/BIK/2026.
- Tanggal kontrak: 27 Agustus 2026 sampai 4 Desember 2026.
- Waktu pelaksanaan: 100 hari kalender.
- Penyedia jasa pelaksana: CV. Putra Papua Sejati
- Konsultan pengawas: CV. Fortuna Papua Konsult.
- Sumber dana: APBD (DAK Penugasan), sebagaimana disebutkan dalam informasi proyek.
- Nilai kontrak: Tidak tercantum pada papan informasi yang dilaporkan.
Data tersebut perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak, dokumen pengadaan, serta keterangan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan.
Dalam konteks keterbukaan informasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu dasar hukum penting.
Pasal 9 mengatur kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan. Informasi tersebut harus disampaikan melalui cara yang mudah dijangkau masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Dengan demikian, informasi mengenai penggunaan anggaran proyek pemerintah patut dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak tercantumnya nilai kontrak pada baliho perlu diklarifikasi, tetapi kondisi tersebut saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Penilaian harus mempertimbangkan ketentuan teknis yang berlaku, dokumen pengadaan, dan informasi yang tersedia melalui saluran resmi pemerintah.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ketentuan pengadaan tersebut menjadi bagian dari kerangka tata kelola belanja pemerintah yang mengedepankan prinsip pengadaan sesuai peraturan.
Pertanyaan Investigasi: Berapa Nilai Kontrak Sebenarnya? Dalam penelusuran awal ini, terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak terkait:
- Berapa nilai kontrak pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Majapahit Tahun Anggaran 2026?
- Mengapa nilai kontrak tidak tercantum pada baliho proyek yang dilaporkan?
- Apakah nilai kontrak dan rincian pekerjaan telah diumumkan melalui situs atau saluran informasi resmi pemerintah?
- Bagaimana rincian pekerjaan, volume, spesifikasi teknis, dan target hasil yang harus dicapai penyedia jasa?
- Siapa pejabat penanggung jawab kegiatan dan konsultan pengawas yang bertugas memastikan pekerjaan sesuai kontrak?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang memadai, bukan sekadar mengetahui nama pekerjaan dan masa pelaksanaannya.
Nilai kontrak juga menjadi salah satu informasi yang diperlukan untuk memahami skala pekerjaan. Namun, kewajaran biaya tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besar atau kecilnya anggaran. Penilaian harus memperhatikan volume pekerjaan, harga satuan, spesifikasi teknis, kondisi lapangan, serta hasil pekerjaan yang dapat diverifikasi.
Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor diharapkan memberikan penjelasan mengenai nilai kontrak dan kelengkapan informasi proyek tersebut.
Apabila nilai kontrak belum ditampilkan pada papan informasi, pihak terkait diharapkan menjelaskan alasannya serta mempertimbangkan pembaruan papan atau penyampaian informasi melalui saluran resmi yang mudah diakses masyarakat.
Klarifikasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai pelaksana, konsultan pengawas, sumber pendanaan, masa pelaksanaan, dan nilai kontrak sesuai dengan dokumen resmi.
Dalam pemberitaan ini, ketiadaan nilai kontrak pada baliho tidak serta-merta menunjukkan penyimpangan anggaran, penggelembungan biaya, ataupun kerugian keuangan daerah. Hal-hal tersebut memerlukan bukti dan pemeriksaan tersendiri.
Sebagai bagian dari prinsip jurnalistik yang berimbang, redaksi Fokusinews.com perlu meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor, pejabat pembuat komitmen atau pejabat penanggung jawab terkait, serta pihak penyedia dan konsultan pengawas.
Konfirmasi tersebut diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai nilai kontrak, dasar pembiayaan, kelengkapan papan informasi, dan mekanisme pengawasan pekerjaan.
Keterangan resmi dari pihak-pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam melengkapi hasil penelusuran ini. Apabila terdapat penjelasan atau dokumen yang memperbarui informasi awal, redaksi perlu memuatnya secara proporsional.
Masyarakat Berhak Mengawasi Pembangunan. Pembangunan infrastruktur jalan menggunakan sumber daya publik sehingga pelaksanaannya perlu dapat dipantau masyarakat. Keterbukaan informasi bukan semata-mata persoalan mencantumkan angka pada sebuah baliho, melainkan bagian dari upaya membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Masyarakat yang membutuhkan dokumen pendukung dapat mengajukan permohonan informasi kepada badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan mengikuti prosedur dan ketentuan pengecualian informasi yang berlaku.
Fokusinews.com akan menempatkan persoalan ini sebagai bahan penelusuran dan konfirmasi lebih lanjut. Tujuannya adalah memastikan informasi mengenai proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Majapahit dapat diketahui secara jelas, akurat, dan berimbang, sehingga pengawasan publik terhadap pembangunan di Kabupaten Biak Numfor dapat berjalan berdasarkan fakta dan dokumen resmi.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi awal mengenai papan proyek. Nilai kontrak, dokumen pengadaan, serta tanggapan resmi pihak terkait masih perlu dikonfirmasi sebelum kesimpulan lebih lanjut dapat ditarik.
