FOKUSINEWS.COM KALTARA, Senin 01/06/26
BULUNGAN, FOKUSINEWS.COM Pembangunan Rumah Sakit Pratama Bunyu di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, terhenti (mangkrak) hingga akhir Mei 2026. Proyek yang diharapkan menjadi satu-satunya fasilitas rawat inap di wilayah tersebut kini mulai mengalami kerusakan sebelum sempat difungsikan.
Warga Pulau Bunyu Ferdinan melayangkan keluhan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta perhatian pemerintah pusat terhadap proyek yang telah menelan anggaran besar namun tidak kunjung rampung.
Proyek senilai Rp84 miliar itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian pembangunan infrastruktur Rp52 miliar dan pengadaan alat kesehatan (alkes) Rp32 miliar. Peletakan batu pertama dilakukan pada Februari 2022 dan ditargetkan selesai pada 2023.
Berdasarkan laporan warga, bangunan rumah sakit tampak terbengkalai. “Ini satu-satunya rumah sakit harapan kami. Namun hingga saat ini tidak pernah jadi-jadi, sudah nyata mangkrak, bahkan banyak bagian yang rusak,” ujar Ferdinan Senin (01/6/2026).
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Utara telah mengaudit proyek tersebut dan mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp44,15 miliar. Empat pelaku telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Samarinda dengan hukuman penjara, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti.
Meskipun perkara hukum dinyatakan selesai, warga menilai keadilan belum terasa karena fisik proyek tidak kunjung diselesaikan.
Ketidakhadiran rumah sakit memadai memaksa warga yang sakit parah atau dalam kondisi darurat dirujuk ke Pulau Tarakan. Perjalanan laut memakan waktu lebih dari satu jam menggunakan transportasi air. Warga menilai kondisi itu sangat berisiko bagi keselamatan pasien gawat darurat.
Pulau Bunyu merupakan wilayah terpencil yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina. Meskipun infrastruktur jalan banyak rusak, pulau ini memiliki kekayaan alam melimpah, antara lain tambang minyak dan gas bumi yang dikelola PT Pertamina serta tambang batubara milik PT Lamindo Inter Multicon.
Warga menyayangkan keberadaan dua perusahaan besar tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan fasilitas publik di pulau mereka.
Masyarakat mendesak pemerintah pusat segera melakukan audit ulang dan mengambil alih penyelesaian pembangunan rumah sakit. Mereka khawatir bangunan yang sudah menghabiskan uang negara itu akan ambruk jika terus diabaikan.
“Kami mohon, warga Pulau Bunyu ini diperhatikan. Tolonglah rumah sakit ini kalau bisa diselesaikan,” pungkasnya
Editor : FN – AR
