Program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kampung Wadibu dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga melalui pemanfaatan Dana Desa secara tepat sasaran.

Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp. 20.000.000, yang diberikan kepada 13 penerima, terdiri atas 12 penerima perorangan dan 1 kelompok bersama.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

• 12 penerima perorangan masing-masing menerima Rp. 1.500.000.

• 1 kelompok bersama menerima                     Rp. 2.000.000.

Dengan demikian, total dana yang disalurkan sebesar Rp. 20.000.000, sesuai dengan alokasi anggaran Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026.

Dalam sambutannya, Kepala Kampung Wadibu Arie Ansek mengatakan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan keluarga, mengembangkan usaha produktif, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat kampung.

“Program Ketahanan Pangan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kampung dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kami berharap bantuan ini digunakan secara bijaksana sehingga mampu meningkatkan kemandirian pangan keluarga dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain menyalurkan bantuan Program Ketahanan Pangan, Pemerintah Kampung Wadibu juga telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya fokus pada sektor pangan, Pemerintah Kampung Wadibu juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan di bidang pendidikan. Salah satu program prioritas adalah membantu mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi akhir pada berbagai jenjang pendidikan dan dijadwalkan mengikuti wisuda pada bulan Agustus mendatang.

Menurut Arie Ansek, keberhasilan para mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi menjadi kebanggaan bagi keluarga sekaligus investasi pembangunan kampung di masa depan.

“Harapan kami sebagai orang tua dan pemerintah kampung, anak-anak yang akan diwisuda dapat menjadi generasi intelektual yang kembali mengabdi untuk membangun Kampung Wadibu. Ilmu yang mereka peroleh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta turut mendorong kemajuan Kabupaten Biak Numfor secara keseluruhan,” ungkapnya.

Salah seorang warga penerima bantuan, D, Koibur, mengaku bersyukur atas perhatian Pemerintah Kampung Wadibu terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kampung dan seluruh aparat kampung yang telah memperhatikan kebutuhan masyarakat. Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk mengembangkan usaha kebun dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa program ketahanan pangan memberikan semangat bagi masyarakat untuk lebih produktif.

“Bantuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkebun dan meningkatkan hasil pertanian. Kami berharap Kampung Wadibu semakin maju dan masyarakatnya semakin mandiri secara ekonomi maupun pangan,” katanya.

Penyaluran bantuan dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan masyarakat agar seluruh proses dapat disaksikan secara langsung. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kampung Wadibu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang akuntabel, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kampung Wadibu terus berupaya membangun kampung melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penguatan ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Sinergi antara pemerintah kampung dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan Kampung Wadibu yang mandiri, sejahtera, dan memiliki sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung pembangunan Distrik Oridek serta Kabupaten Biak Numfor di masa mendatang.

Artikel Program Ketapang Dan Lainnya Disalur, Dukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat. pertama kali tampil pada FokusiNews.

Penertiban dilakukan karena baliho tersebut dinilai dipasang tanpa dasar hukum yang jelas serta berkaitan dengan persoalan batas wilayah administrasi antar-kabupaten.

Langkah tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yang mengatur bahwa penetapan batas wilayah harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan, bukan melalui tindakan sepihak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menunjukkan bahwa penegasan batas wilayah tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah.

Permendagri tersebut mengatur bahwa penegasan batas daerah harus melalui tahapan yang meliputi penelitian dokumen hukum, pelacakan batas di lapangan, pemasangan pilar batas, pembuatan peta batas, kesepakatan pemerintah daerah yang berbatasan, hingga penetapan oleh Menteri Dalam Negeri melalui mekanisme yang berlaku. Selama seluruh tahapan tersebut belum menghasilkan keputusan yang bersifat final, setiap bentuk klaim administratif berpotensi menimbulkan sengketa.

Selain itu, dalam pembentukan Kabupaten Supiori berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003, batas wilayah kabupaten baru tetap harus ditegaskan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas administrasi, penyelesaiannya menjadi kewenangan pemerintah, bukan dilakukan melalui pemasangan atribut atau simbol pemerintahan.

Kepala Distrik Bondifuar, Roy Rumaropen, menegaskan bahwa pemasangan baliho yang mencantumkan identitas pemerintahan Kabupaten Supiori di wilayah administrasi Distrik Bondifuar, yang secara administratif berada dalam Kabupaten Biak Numfor, tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Menurutnya, persoalan batas daerah merupakan kewenangan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat ditentukan melalui klaim atau pemasangan atribut oleh pihak tertentu.

Dalam proses penertiban tersebut, Kepala Distrik Warsa, Kumeser Rumpaidus, turut hadir bersama personel Polsek dan Babinsa untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Ia menjelaskan bahwa pemasangan simbol pemerintahan di luar wilayah administrasi yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat serta memicu konflik sosial apabila tidak segera ditangani.

“Penegasan batas wilayah memiliki mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap tindakan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat namun tidak melalui prosedur hukum tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjaga ketertiban administrasi pemerintahan sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Roy Rumaropen mengimbau masyarakat di lima kampung dalam wilayah Distrik Bondifuar agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi maupun ajakan yang berpotensi memecah persatuan.

Ia mengatakan pemerintah distrik telah berkoordinasi dengan para kepala kampung yang telah dilantik oleh Bupati Biak Numfor sehingga masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang benar melalui jalur resmi pemerintah.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Jika ada persoalan menyangkut batas wilayah maupun kepentingan publik, percayakan penyelesaiannya kepada pemerintah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Roy.

Proses penertiban berlangsung kondusif dengan pengamanan dari unsur TNI dan Polri. Sinergi antara pemerintah distrik dan aparat keamanan tersebut merupakan bentuk komitmen menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta kepastian administrasi pemerintahan.

Pemerintah Distrik Bondifuar juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan seluruh kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menjaga kejelasan batas wilayah administrasi demi terciptanya kepastian hukum, pelayanan publik yang efektif, dan situasi yang tetap aman serta kondusif di Kabupaten Biak Numfor.

Artikel Tegakkan Aturan Batas Wilayah, Pemerintah Distrik Bondifuar Tertibkan Baliho Yang Dipasang Tanpa Dasar Hukum pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan salam hormat kepada seluruh undangan, mulai dari Ketua BP AM Sinode GKI di Tanah Papua beserta jajaran, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Biak Numfor, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPR, TNI/Polri, Ketua TP PKK, Plt. Sekda, pimpinan BUMN/BUMD, panitia pembangunan, hingga para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta jemaat yang hadir.

Bupati mengawali dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan sehingga seluruh pihak dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menyaksikan peresmian gedung tersebut. Gedung Mess GKI atau Amazing Grace Hotel Biak disebut berdiri megah dengan dua lantai dan menjadi fasilitas penting bagi pelayanan gereja.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya Sinode GKI di Tanah Papua, yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan dalam penyelesaian pembangunan fasilitas ini,” ujar Bupati.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pembangunan Mess GKI atau Amazing Grace Hotel Biak merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung sarana dan prasarana pelayanan keagamaan. Pembangunan tersebut sempat tertunda, namun pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikannya melalui Dana Hibah Otonomi Khusus (APBD), dengan pemahaman bahwa lembaga keagamaan merupakan mitra strategis pemerintah.

Menurut Bupati, peresmian ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan Tri Panggilan Gereja, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani, dapat berjalan dengan baik dan maksimal di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.

Gedung mess yang telah dibangun ini diharapkan menjadi sarana penunjang bagi para hamba Tuhan, jemaat, serta pelayan gereja dari berbagai daerah yang datang untuk melakukan pelayanan di wilayah Biak Numfor. Selain itu, fasilitas ini juga diharapkan dapat menjadi tempat penginapan yang representatif, tidak hanya bagi tamu GKI, tetapi juga bagi masyarakat umum dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Biak.

Dalam penutup sambutannya, Bupati berpesan agar pengelolaan Mess GKI dilakukan dengan manajemen yang baik, amanah, profesional, dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat gedung tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, serta menjadi spirit baru bagi GKI di Tanah Papua untuk terus menjadi terang dan saksi Kristus.

Bupati turut menyampaikan terima kasih kepada panitia pembangunan, konsultan, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga selesainya pembangunan gedung tersebut. Ia berharap Tuhan senantiasa menyertai dan melimpahkan berkat kepada semua pihak yang terlibat.

Dengan memohon restu dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang Agung, Bupati Biak Numfor secara resmi menyatakan Gedung Mess GKI atau Amazing Grace Hotel Biak di Tanah Papua diresmikan.

“Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua,” tutup Bupati.

(Heri)/Kaperwil Papua.

Artikel Bupati Biak Numfor Resmikan Gedung Mess GKI Amazing Grace Hotel Biak pertama kali tampil pada FokusiNews.