Di tengah semangat penegakan hukum yang terus digaungkan, realitas di Jayapura justru menampar keras wajah keadilan. Aktivitas perjudian toto gelap (togel) bukan lagi isu pinggiran, ia tumbuh terang-terangan, terstruktur, dan seolah tak tersentuh hukum.

Maraknya praktik perjudian, memunculkan persepsi di tengah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang secara tegas mengatur larangan perjudian, aktivitas ilegal tersebut justru terkesan tetap berjalan tanpa hambatan di berbagai daerah.

Dalam aturan terbaru, negara sebenarnya telah memperkuat jerat hukum terhadap pelaku perjudian. Melalui Pasal 426, setiap pihak yang berperan sebagai bandar atau penyelenggara judi dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 9 tahun dan denda 2 miliard.

Sementara itu, Pasal 427 juga menyasar pemain dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun. Regulasi ini menjadi bukti bahwa negara tidak memberi ruang terhadap praktik perjudian dalam bentuk apa pun. Namun fakta di lapangan berbicara lain.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah penegakan hukum benar-benar berjalan, atau justru kalah oleh kuatnya jaringan perjudian?

Di mana negara ketika hukum dipermainkan di depan mata?

letak kinerja Kapolres Jayapura, dipertanyakan ketika wilayah hukumnya dipermainkan oleh mafia togel?

Hukum sebagai fondasi utama negara Republik Indonesia, tetapi kalah dengan jaringan mafia togel di Jayapura?

Togel bukan sekadar praktik ilegal biasa. Ia telah berubah menjadi industri bayangan yang diduga memiliki jaringan rapi, pemain lama, hingga pelaku lapangan yang terus bergerak tanpa rasa takut. Putaran seperti Hongkong, Singapura, Sidney, Kamboja Brasil dan lainnya menjadi “menu harian” yang dengan mudah diakses masyarakat.

Ini bukan lagi permainan sembunyi-sembunyi, ini bisnis terang-terangan.

Lebih mengkhawatirkan, muncul persepsi kuat di tengah publik bahwa ada pembiaran. Bahkan, bisik-bisik tentang keterlibatan oknum aparat terus beredar. Jika ini benar, maka yang rusak bukan hanya sistem, tapi fondasi kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Dampaknya nyata. Uang rakyat kecil habis di meja angka. Harapan keluarga runtuh. Kriminalitas berpotensi meningkat. Dan yang paling berbahaya: masyarakat mulai percaya bahwa hukum bisa dikalahkan oleh uang dan jaringan.

Ini kondisi yang tidak bisa dianggap biasa. Ketika hukum kalah wibawa, maka yang lahir adalah kekacauan. Ketika aparat kehilangan kepercayaan, maka yang tumbuh adalah keberanian para pelanggar.

Sudah saatnya aparat penegak hukum, khususnya Polda Papua, harus membuktikan bahwa negara masih hadir. Penindakan tidak boleh setengah hati. Jika ada oknum, bersihkan. Jika ada jaringan, bongkar sampai ke akar. Jangan berhenti di pelaku kecil kejar aktor utama di balik layar.

Karena jika tidak, publik akan terus bertanya, dan kali ini dengan nada yang lebih keras:

Apakah hukum masih berdiri tegak, atau sudah benar-benar tunduk di hadapan togel?

Desakan menguat, aparat diminta mengungkap aktor utama dan memastikan transparansi penegakan hukum kepada publik.

(Crew)

Artikel Pasal 426 UU No 1 Tahun 2023 KUHP Baru, Tak Mampu Kalahkan Togel Di Jayapura pertama kali tampil pada FokusiNews.

Berdasarkan liputan dilapangan menunjukan bahwa, aktivitas togel tersebut masih terlihat beroperasi seperti biasa di kawasan Abepura (termasuk Pasar Cigombong), Kotaraja, Tanah Hitam, hingga Waena dan sekitarnya. Bahkan praktik ilegal ini telah menjangkau Sentani serta kampung-kampung di Kabupaten dan kota Jayapura.

Bahkan aktivitas tersebut berlangsung seperti aktivitas biasa di ruang publik “(PASAR)” dengan berbagai jenis putaran togel seperti Hongkong, Brasil, Singapura, Kamboja, Sidney dan putaran lainnya yang aktif dimainkan.

Di tengah situasi ini, beredar sejumlah nama yang diduga terkait dengan aktivitas togel, di antaranya Feliks, Ahong, Ivan, serta pelaku lapangan yang akrab dipanggil ” Bima dan Weli. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum Polres Jayapura, terkait kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian masyarakat mendesak Kapolda Papua untuk bertindak menangkap Pelaku Togel yang telah merusak tatanan Hukum di negara kesatuan Republik Indonesia.

Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya pada Jumat 01 Mei 2026, menyampaikan: “Kalau nama-nama ini sudah beredar luas di masyarakat, seharusnya aparat bisa menelusuri dan memberikan kepastian. Jangan sampai publik terus bertanya-tanya.”

Sorotan pun mengarah pada kinerja Polres Jayapura yang dinilai lamban dan adanya pembiaraan serta lemah dalam bertindak. Seorang tokoh pemuda di Jayapura juga menegaskan: “Kami minta aparat tegas dan tidak hanya menindak di permukaan. Jika memang terbukti nama-nama yang disebutkan itu benar, maka harus diproses hukum. Jika tidak, maka kami bisa beropini bahwa kalian (APH) mungkin takut. tuturnya kepada awak media.

Melihat kondisi yang terus berulang tanpa perubahan signifikan, masyarakat mendesak Kapolda Papua untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Polres Kota Jayapura serta transparan, dalam mengungkap serta menindak jaringan togel hingga ke level pengendali utama, (Bigbos Togel).

Hingga pemberitaan yang kelima ini, belum ada sedikitpun keterangan resmi dari pihak berwenang terkait langkah terbaru dalam menindak maraknya aktivitas togel di wilayah Jayapura.

Masyarakat berharap adanya tindakan nyata yang dapat memutus rantai perjudian togel yang meluas dan meresahkan, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

(Crew).

Artikel Kapolres Jayapura Tak Mampu Berantas Togel, Kapolda Diminta Bertindak pertama kali tampil pada FokusiNews.

Aktivitas tersebut bahkan disebut-sebut berjalan seolah legal, sehingga menimbulkan keresahan dan pertanyaan publik terhadap penegakan hukum di daerah tersebut. Berdasarkan pantauan langsung awak media pada senin sore, 20 april 2026.

Sejumlah warga mengungkapkan bahwa praktik togel sangat mudah dijumpai, baik melalui penjualan langsung maupun secara daring. Kondisi ini dinilai berpotensi merusak tatanan sosial serta berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya jajaran Polda Papua, untuk segera mengambil langkah tegas dalam memberantas segala bentuk perjudian yang melanggar hukum. Penindakan yang konsisten dan menyeluruh dinilai penting guna memberikan efek jera serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Dari sisi regulasi, praktik perjudian termasuk togel secara tegas dilarang di Indonesia. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 yang menyebutkan bahwa ” setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dapat dipidana dengan ancaman hukuman penjara maupun denda.” Selain itu, ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menegaskan komitmen negara dalam memberantas segala bentuk perjudian di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan dasar hukum tersebut, tidak ada ruang bagi praktik togel untuk beroperasi secara legal, baik di Kota maupun Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, masyarakat menilai diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan dari aparat penegak hukum untuk memastikan aturan tersebut benar-benar ditegakkan.

Selain itu, masyarakat juga berharap adanya pengawasan lebih ketat serta sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, toko adat, toko agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah praktik perjudian agar tidak terus berkembang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret yang diambil dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut. Namun demikian, publik menantikan komitmen nyata dalam penegakan hukum demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura.

Bersambung……..

Heri/Kaperwil Papua.

Artikel Togel Legal Di Kota Dan Kabupaten Jayapura, APH Polda Papua Diminta Bertindak Tegas pertama kali tampil pada FokusiNews.