Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan pidato dalam Sidang Senat Pengukuhan Profesor Emeritus Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Dalam orasinya, Megawati mengaku prihatin terhadap penanganan kasus tersebut. Ia menyoroti kejanggalan proses hukum yang membawa perkara ke ranah pengadilan militer, padahal korban merupakan warga sipil.

“Saya prihatin sekali. Ini pertanyaan bagi para ahli, apakah perkara seperti ini harusnya di pengadilan militer atau pengadilan sipil?” ujarnya di hadapan para akademisi.

Menurutnya, korban memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan melalui mekanisme peradilan yang tepat dan transparan.

Megawati menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial maupun status lainnya.

“Setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum. Lalu di mana keadilan bagi korban?” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan apakah korban memiliki ruang untuk menentukan atau meminta jalur peradilan tertentu demi memastikan keadilan substantif dapat tercapai.

Sebagai tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Megawati menilai fenomena ini mencerminkan kondisi sistem hukum yang belum berjalan optimal.

Ia bahkan menyebut praktik hukum yang tidak konsisten sebagai kondisi “poco-poco” yang perlu segera dibenahi oleh para pemangku kepentingan, baik praktisi maupun akademisi hukum.

“Hukum harus menjadi sesuatu yang paripurna. Kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Bukan menjadi permainan,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam kasus penyerangan terhadap Andrei Yunus, empat anggota Badan Intelijen Strategis telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan pada Rabu (29/4/2026).

Keempatnya yakni Nandala Dwi Prasetia, Sami Lakka, Budhi Hariyanto Widhi, dan Edi Sudarko.

Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena menyangkut prinsip keadilan, transparansi, serta kesetaraan hukum di Indonesia.

Artikel Megawati Soekarnoputri Soroti Kasus Andrei Yunus, Pertanyakan Mengapa Disidangkan di Pengadilan Militer pertama kali tampil pada FokusiNews.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI), Jumat (01/05/2026), di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jawa Barat.

“Kalau perencanaan kuat, tetapi implementasi dan pendanaan tidak kuat, maka hasilnya tidak akan maksimal,” tegas Nusron.

Dalam forum yang mengusung tema “Membangun Sistem Penanggulangan Bencana: Sinergi, Cepat, dan Tangguh”, Nusron menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama dalam membangun sistem yang tangguh.

Ia mendorong setiap lembaga untuk bekerja sesuai dengan fokus dan keunggulannya masing-masing, sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam menghadapi bencana.

“Selain perencanaan, hal utama yang harus diperkuat adalah pelatihan SDM,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga menjelaskan tahapan penanggulangan bencana yang harus dilakukan secara sistematis, mulai dari evakuasi, tanggap darurat, hingga tahap pemulihan dan rehabilitasi.

Menurutnya, pemahaman terhadap tahapan ini menjadi kunci agar penanganan bencana dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa Indonesia merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi karena berada di jalur cincin api Pasifik.

“Kondisi geografis Indonesia menjadikan potensi bencana sangat tinggi, sehingga dibutuhkan sistem penanggulangan yang kuat,” ungkapnya.

Melalui dukungan Kementerian ATR/BPN, MUI berharap dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah menangani berbagai persoalan bencana, mulai dari banjir, longsor, cuaca ekstrem, hingga bencana geologi seperti gempa dan tsunami.

Di akhir kegiatan, Ketua LAK-PB MUI, Hasan Basri Sagala, menyerahkan atribut secara simbolis kepada Nusron Wahid sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi yang terjalin.

Raker tersebut juga dihadiri Bendahara Umum MUI, Misbahul Ulum, serta jajaran pengurus MUI lainnya.

Artikel Nusron Wahid Tekankan Keseimbangan Sistem Penanggulangan Bencana dalam Raker MUI di Cikeas pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan bukan sekadar agenda administratif, melainkan momen sakral yang mengandung makna pengabdian kepada Tuhan, masyarakat, dan negara.

“Jabatan ini bukan hanya hak atau wewenang, tetapi alat strategis untuk menjawab tantangan zaman dan memimpin perubahan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru dilantik, Burhanuddin mengingatkan bahwa posisi tersebut merupakan representasi wajah institusi Kejaksaan di daerah. Oleh karena itu, setiap Kajati dituntut memiliki kemampuan manajerial yang kuat serta respons cepat terhadap berbagai persoalan hukum di lapangan.

Menurutnya, tantangan penegakan hukum di daerah semakin kompleks sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang adaptif, tegas, dan terukur dalam mengambil keputusan.

Selain itu, Jaksa Agung juga memberikan penekanan khusus kepada pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung agar segera beradaptasi tanpa masa transisi yang panjang.

Ia menilai Kejaksaan Agung memiliki peran strategis sebagai penopang utama fungsi penegakan hukum nasional yang melibatkan berbagai bidang dengan karakteristik dan dinamika yang berbeda.

“Kekeliruan dalam memahami tugas dan fungsi dapat berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Burhanuddin mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk memaknai amanah jabatan sebagai penugasan terakhir dalam karier, sehingga setiap tanggung jawab dijalankan dengan totalitas.

Ia menekankan pentingnya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja dari hati sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas.

“Berikan yang terbaik, bukan karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujud integritas dan kehormatan diri,” pungkasnya.

Menurutnya, kinerja yang baik tidak hanya diukur dari pencapaian target, tetapi juga dari jejak pengabdian yang memberikan dampak nyata bagi institusi, bangsa, dan negara.

Artikel Jaksa Agung ST Burhanuddin Lantik Kajati dan Pejabat Eselon II, Tekankan Integritas dan Kepemimpinan Perubahan pertama kali tampil pada FokusiNews.