Team Kuasa Hukum Tergugat dari Kantor Hukum Suwito Winoto, SH.,MH memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keadilan yang diperoleh untuk kliennya RA. Halim Bin RA. Manan, Perjuangan Hukum Berbuah Hasil, Gugatan Waris Dinyatakan NO oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Fokusinews.com | Palembang, – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang menjatuhkan putusan penting dalam perkara sengketa kewarisan dengan Nomor 87/Pdt.G/2026/PTA.Plg, yang diputus pada Rabu, 18 November 2026.

Pihak Penggugat (Pembanding) Dewi Aspita Binti Nanung, Syarkowi Bin Nanung, Asmawati Binti Nanung, M Effendi Bin Nanung, M Imron Bin Nanung dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Napoleon, SH., Bobby Abdur Rahman, SH., Dendi Romi, SH, pada Kantor Hukum Leon & Partners.

Dalam putusan tingkat banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 369/Pdt.G/2026/PA.Plg tanggal 8 September 2026 dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

Putusan ini menjadi perhatian karena Majelis Hakim tingkat banding menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam penyusunan gugatan, khususnya mengenai kejelasan hubungan hukum para pihak, objek sengketa, serta kelengkapan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara kewarisan tersebut.

GUGATAN DINILAI KABUR DAN KURANG PIHAK

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai gugatan para Pembanding mengandung cacat formil berupa obscuur libel (gugatan kabur atau tidak jelas) dan plurium litis consortium (gugatan kurang pihak).

Majelis Hakim menyoroti tidak jelasnya uraian mengenai proses kewarisan berjenjang atau munasakhat, yakni keadaan ketika pewaris meninggal dunia secara berurutan sebelum harta warisan sebelumnya dibagikan.

Selain itu, gugatan dinilai mencampuradukkan kedudukan hukum para pihak dalam hubungan kewarisan yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai status harta peninggalan, harta bawaan, dan harta bersama.

MAJELIS HAKIM SOROTI HAK ANAK ANGKAT

Hal penting lainnya dalam putusan ini adalah pertimbangan Majelis Hakim mengenai keberadaan dua orang anak angkat almarhumah Rukiah binti Nanung dan RA. Halim bin RA. Manan.

Majelis Hakim menilai kedudukan hukum kedua anak angkat tersebut harus diperhatikan dalam perkara kewarisan, khususnya berkaitan dengan ketentuan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa hak wasiat wajibah bagi kedua anak angkat tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum sisa harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris.

PIHAK KETIGA YANG BERKAITAN DENGAN OBJEK SENGKETA JUGA MENJADI PERTIMBANGAN

Majelis Hakim juga menemukan adanya pihak-pihak lain yang mempunyai keterkaitan hukum dengan objek sengketa, tetapi tidak dilibatkan dalam gugatan.

Di antaranya Yulius Pujowidodo yang namanya masih tercatat dalam administrasi kredit pemilikan rumah (KPR) pada salah satu objek sengketa, Mahad yang disebut sebagai pembeli sebagian tanah, serta Zainal dan Nedi/Medi yang saat ini menguasai objek berupa rumah kontrakan sebagai penyewa.

Menurut Majelis Hakim, pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan hak dengan objek sengketa perlu dilibatkan agar hak-hak mereka terlindungi dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif.

PUTUSAN PTA PALEMBANG

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam amar putusannya menetapkan:

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 369/Pdt.G/2026/PA.Plg tanggal 8 September 2026.
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).
4. Membebankan biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp5.703.000,00 kepada para Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 kepada para Pembanding.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H., dengan hakim anggota Drs. H. Abdul Rahim, M.H. dan Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

KUASA HUKUM TERGUGAT: KETELITIAN FORMIL GUGATAN MERUPAKAN BAGIAN PENTING DALAM PENEGAKAN HUKUM

Dalam perkara ini, pihak Terbanding atau Tergugat di tingkat pertama memberikan kuasa hukum kepada Suwito Winoto, S.H., M.H. dan Ricko Tampati, S.H., dari Kantor Advokat Suwito Winoto, S.H., M.H.

Putusan ini menjadi pengingat bahwa dalam perkara perdata, khususnya sengketa kewarisan, penyusunan gugatan tidak cukup hanya menguraikan tuntutan mengenai pembagian harta peninggalan. Gugatan juga harus disusun secara cermat, sistematis, jelas, serta melibatkan seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa.

Kejelasan kedudukan hukum para pihak, asal-usul harta peninggalan, urutan pewarisan, serta kelengkapan pihak merupakan aspek penting agar pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan hukum acara.

Hukum bukan hanya berbicara tentang siapa yang menuntut dan siapa yang dituntut, tetapi juga tentang bagaimana hak, kewajiban, dan kepentingan setiap pihak ditempatkan secara tepat berdasarkan hukum dan keadilan.

Pos terkait