Fokusinews.com, Senin 03 Agustus 2026
NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, mendorong penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui landasan hukum yang jelas. Menurutnya, hubungan eksekutif dan legislatif perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan legal standing agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik dan terhindar dari potensi konflik kelembagaan.
Hal itu disampaikan Hermanus saat menerima kunjungan Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, di ruang kerjanya, Senin (3/8/2026). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka itu turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah R. Iwan Kurniawan, para asisten Setda, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Setda Nunukan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas undangan terbuka yang sebelumnya disampaikan Hermanus kepada Andre Pratama melalui media sosial. Hermanus mengakui langkah tersebut diambil lantaran belum adanya mekanisme formal yang memiliki dasar hukum untuk menjalin komunikasi kelembagaan secara terstruktur.
“Saya mohon maaf harus mengundang melalui media sosial, karena saya tidak menemukan mekanisme yang memiliki dasar hukum untuk menyampaikan undangan tersebut,” ujar Hermanus.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini tengah menjalani evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penilaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua instrumen tersebut menitikberatkan pada kualitas tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.
Oleh karena itu, Hermanus menilai pentingnya menyusun SOP yang mengatur hubungan dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif. SOP tersebut diharapkan menjadi dasar hukum sekaligus menjaga komunikasi kelembagaan antara kepala daerah dan unsur pimpinan DPRD, sehingga tidak lagi bergantung pada inisiatif personal yang berpotensi menimbulkan salah tafsir.
“Seluruh OPD harus kompak, membangun loyalitas, dan tidak terkotak-kotak dalam berbagai faksi. Fokus kita adalah menyukseskan program pemerintah untuk masyarakat,” tegas Hermanus
Dalam kesempatan itu, Andre Pratama menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya yang sempat menjadi perhatian publik. Ia menjelaskan bahwa keinginannya saat itu semata-mata untuk bersilaturahmi karena sudah lama tidak bertemu dengan Wakil Bupati Hermanus.
Pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan itu diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan, demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Editor : FN – AR
