Editor:(SS)
JWI KALTARA, JAKARTA — Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 31 Agustus 2026. Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, serta Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.
Agenda utama rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 serta alokasi program yang didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis DPR. Pembahasan diarahkan agar anggaran kementerian tahun mendatang tepat sasaran, efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan pariwisata serta pemberdayaan UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati Paliwang, S.H., memberikan pandangan kritis dan konstruktif. Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pariwisata atas perhatian terhadap penanganan desa wisata yang terdampak bencana, seperti Desa Sade di Lombok dan wilayah Flores yang diterpa gempa.
Namun, srikandi asal Kaltara yang juga duduk di Badan Legislasi DPR RI ini menekankan bahwa pemulihan tidak boleh sekadar berfokus pada pembangunan fisik pascabencana semata.
“Pemulihan desa wisata tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali setelah bencana terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun mitigasi, standar keamanan, dan ketahanan desa wisata, agar risiko dan dampak bencana dapat meminimalkan kerugian di kemudian hari,” tegas Hj. Rahmawati Paliwang.
Ia menambahkan, desa wisata harus bertransformasi menjadi ruang publik yang tidak hanya memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan, tetapi juga aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai potensi risiko bencana di masa depan.
Rapat kerja lintas kementerian dan komisi ini diharapkan mampu melahirkan keputusan strategis yang memperkuat sektor pariwisata nasional dan kerakyatan. Melalui sinkronisasi program dan pengawasan anggaran yang ketat dari DPR RI, sektor pariwisata dan UMKM di tanah air ditargetkan semakin tangguh menghadapi tantangan global maupun mitigasi risiko di tingkat lokal. (SS)
Laporan : Sahbudiman
