SIBOLGA – Sebanyak empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Sibolga berhenti beroperasi sehingga dikhawatirkan berdampak pada pemenuhan gizi ribuan anak sekolah. Hal itu disampaikan Andri Christanto Malau, Ketua Umum Organisasi Sayap Relawan Naposo Prabowo-Gibran, saat berbincang dengan awak jurnalis, Kamis, 22 Oktober 2026.
Andri mendesak pemerintah pusat melalui tim pengendali dan pengawas Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah konkret agar ribuan siswa tidak kehilangan akses terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta kendala operasional segera diselesaikan atau pelayanan sementara dialihkan ke SPPG yang masih aktif.
Menurut Andri, terhentinya asupan makanan bergizi dikhawatirkan berdampak pada kesehatan dan pemenuhan gizi anak sekolah. Apalagi kata Andri saat kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semestinya membutuhkan asupan gizi harian yang membantu naiknya imunitas kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak.
“Bagaimana mungkin SPPG yang lain bisa beroperasi, sementara empat SPPG ini berhenti? Anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan program pemerintah justru tidak terlayani. Apa sanksinya? Ke mana tim audit, pengawasan, dan koordinator wilayahnya?” ujar Andri.
Andri yang juga menjabat Wakil Ketua Partai Golkar Kota Sibolga itu menilai penghentian operasional empat SPPG harus segera dievaluasi. Ia meminta pemerintah menelusuri penyebab persoalan tersebut dan memastikan kendala internal maupun pendanaan tidak sampai mengorbankan hak siswa untuk mendapatkan layanan MBG.
Sementara itu, Shinta, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Sibolga melalui pesan WhatsApp kepada awak Media menyampaikan, dari total 11 SPPG di Kota Sibolga, saat ini tujuh unit disebut masih beroperasi, sedangkan empat lainnya menghentikan pelayanan sementara.
Dirinya menyebut penghentian sementara operasional empat SPPG disebabkan dana operasional dari pusat belum masuk.Pihaknya kata Shinta tidak ingin memaksakan kegiatan tanpa dukungan dana yang memadai karena dapat mengganggu kelancaran pelayanan.
Menurutnya, operasional akan kembali dilanjutkan setelah kendala pendanaan terselesaikan sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku.(JN)
