KEPULAUAN YAPEN, PAPUA – Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen secara resmi menyepakati jadwal pelaksanaan Rapat Paripurna Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Keputusan ini lahir dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat DPRK Kepulauan Yapen pada Selasa, 17 November 2026, yang menetapkan bahwa sidang paripurna akan diselenggarakan pada Kamis, 19 November 2026 mendatang.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRK Kepulauan Yapen, Bernard E. Worumi, S.Sos. Agenda tersebut juga dihadiri oleh sejumlah jajaran anggota dewan lainnya, di antaranya Ema Tauran, Mikha Runaweri, Yawan Karubaba, Usman Udu, serta Fridolin Warkawani yang turut memberikan kontribusi pemikiran terkait penyusunan regulasi daerah ke depan.
Fokus utama dari rapat Bamus kali ini adalah sinkronisasi waktu dan penentuan skala prioritas terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah diusulkan. Berdasarkan hasil diskusi, terdapat 11 judul Raperda yang akan dimasukkan ke dalam Propemperda. Raperda tersebut berasal dari usulan pemerintah daerah maupun inisiatif murni dari pihak legislatif.
Anggota DPRK Kepulauan Yapen dari Komisi B, Fridolin Warkawani, kepada media mengkonfirmasi bahwa penetapan jadwal paripurna ini sangat krusial agar payung hukum yang dibutuhkan masyarakat dapat segera diproses secara administratif. Ia menegaskan bahwa seluruh judul yang masuk akan ditetapkan terlebih dahulu dalam paripurna, untuk kemudian dilakukan pembahasan mendalam guna disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2027.
“Ya, tadi kita telah melaksanakan rapat badan musyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan rapat paripurna Propemperda. Di mana rapat paripurna Propemperda ini kita telah menetapkan sejumlah judul dari Raperda yang diusulkan dari pemerintah daerah maupun dari inisiatif DPRK. Di antaranya ada 11 Raperda yang akan ditetapkan dalam Propemperda yang direncanakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2026,” ujar Fridolin saat dikonfirmasi awak media usai rapat.
Meski terdapat belasan rencana regulasi, dewan memberikan atensi khusus pada empat Raperda prioritas. Keempat aturan tersebut ditargetkan dapat ditetapkan dalam sidang non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah percepatan ini diambil karena dokumen pendukung untuk keempat Raperda tersebut dinyatakan telah lengkap.
Fridolin merincikan keempat prioritas tersebut meliputi: Perda tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Perda tentang Pengendalian Minuman Keras (Miras), Perda tentang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, serta Perda inisiatif kelompok khusus DPRK mengenai Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).
“Empat Perda ini setelah dilihat dari sisi dokumennya telah siap dan telah memenuhi syarat dari sisi akademisnya, uji kelayakannya, dan lain sebagainya. Dokumennya sudah ada dan itu akan menjadi Perda prioritas yang akan kita tetapkan di tahun 2026. Sementara yang lain itu akan dibahas kemudian di tahun 2027,” tambah Fridolin.
Penetapan regulasi mengenai pemberdayaan OAP dan pengendalian miras menjadi sorotan utama mengingat urgensi isu sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal di Kepulauan Yapen. Dewan berharap, dengan kesepakatan jadwal yang telah diputuskan oleh Bamus hari ini, proses legislasi dapat berjalan tepat waktu demi kepentingan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan berakhirnya rapat Bamus ini, seluruh fraksi di DPRK Kepulauan Yapen kini bersiap untuk mengawal jalannya Rapat Paripurna Propemperda pada Kamis mendatang guna memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam butir-butir hukum daerah yang baru. (**)






