YAPEN, PAPUA – Sejumlah kader Posyandu di Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mulai dari keterbatasan anggaran operasional, minimnya insentif, kekurangan alat kesehatan, hingga belum tersedianya tempat pelayanan yang memadai. Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kordinasi bersama Pemerintah Kelurahan Serui Kota dan Puskesmas Serui Kota pada Kamis (12/11/2026), di Ruang Pertemuan Kantor Kelurahan Serui Kota, Jalan Gajah Mada, Serui.
Pertemuan yang dihadiri Plt. Kepala Kelurahan Serui Kota, Yulius P., SE., Sekretaris Lurah Serui Kota Anatje Reba, S.IP., Kepala Puskesmas Serui Kota, dr. Agnes I. Lakoy, serta ketua dan anggota enam Posyandu tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyampaian kebutuhan para kader yang selama ini menjalankan pelayanan kesehatan secara langsung di tengah masyarakat.
Dalam dialog tersebut, para kader mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas menjadi salah satu persoalan utama. Sebagian Posyandu masih memanfaatkan rumah warga sebagai tempat pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan penimbangan, pemeriksaan kesehatan, dan pelayanan kelompok masyarakat lainnya belum berjalan secara optimal.
Ketua Posyandu Cenderawasih, Dorce Hai, mengatakan pihaknya membutuhkan tempat pelayanan yang lebih layak agar kegiatan Posyandu dapat berlangsung dengan nyaman, terutama ketika cuaca tidak mendukung.
Ia menjelaskan, selama ini kegiatan pelayanan masih memanfaatkan rumah warga. Ketika hujan turun, para kader harus memindahkan ibu dan anak ke bagian dalam rumah untuk menghindari hujan karena belum memiliki tenda maupun fasilitas pelindung yang memadai.
“Kalau hari hujan, kami punya rumah dari depan sampai ke belakang, termasuk dapur, semua digunakan. Ibu-ibu dan anak-anak harus masuk ke dalam supaya tidak kehujanan. Kami memang belum punya tenda untuk menunjang kegiatan Posyandu,” ungkap Dorce.
Selain persoalan tempat, ia juga mengeluhkan kekurangan meja pelayanan. Meja yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan kegiatan penimbangan dan pemeriksaan. Bahkan, pihaknya telah berinisiatif membuat meja sendiri untuk membantu kelancaran pelayanan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan alat ukur kesehatan, khususnya alat pengukuran lingkar lengan atas (LiLA), lingkar kepala, dan lingkar perut. Menurut Dorce, sejumlah alat yang pernah diperoleh memiliki kualitas kurang baik sehingga cepat rusak ketika digunakan.
Ia berharap pemerintah daerah melalui kelurahan dapat membantu menyediakan peralatan kesehatan yang lebih berkualitas serta memperjuangkan pembangunan tempat Posyandu Cenderawasih melalui program pembangunan daerah.
Ketua Posyandu Manawani, Loisa Reba, juga menyampaikan persoalan serupa. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan perlengkapan pelayanan masih belum terpenuhi secara menyeluruh, meskipun Posyandu Manawani telah memiliki gedung sendiri di sekitar kantor kelurahan.
Menurut Loisa, fasilitas berupa meja dan kursi masih menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, Posyandu Manawani juga mengalami kekurangan alat pengukuran kesehatan dan timbangan khusus bayi usia nol hingga dua tahun.
“Kami sebenarnya sudah memiliki gedung Posyandu sendiri. Namun, perlengkapan di dalamnya masih kurang. Meja dan kursi sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan. Timbangan khusus bayi juga sudah tidak bisa digunakan sehingga selama ini kami harus berusaha meminjam peralatan dari tempat lain,” jelasnya.
Loisa turut mengingatkan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan aset Posyandu agar perlengkapan yang telah diberikan pemerintah dapat terus dimanfaatkan oleh kader.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Serui Kota, dr. Agnes I. Lakoy, mengungkapkan bahwa persoalan yang dihadapi kader bukan hanya menyangkut fasilitas, tetapi juga dukungan anggaran dan penghargaan terhadap pengabdian mereka.
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan dukungan pembiayaan antara kader Posyandu di kampung dan kader di wilayah kelurahan. Kader di kampung umumnya mendapatkan dukungan melalui anggaran dana kampung, sedangkan kader di kelurahan selama ini belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah kelurahan.
Kondisi tersebut mendorong Puskesmas mencari solusi agar para kader tetap mendapatkan penghargaan atas pekerjaan mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan bantuan jasa sebesar Rp50.000 kepada kader.
“Kalau ditotalkan dengan jumlah kader dari tiga kelurahan, kami harus mengeluarkan sekitar Rp9 juta. Padahal, dana tersebut tidak tersedia dalam alokasi anggaran Puskesmas. Kami berusaha mencari cara agar tetap bisa menghargai kader, walaupun bantuan yang diberikan masih sangat terbatas,” ungkap Agnes.
Ia menegaskan bahwa kader Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaan mereka membantu Puskesmas menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tanpa harus selalu datang langsung ke Puskesmas.
Agnes juga menjelaskan bahwa perubahan konsep Posyandu menjadi pelayanan berbasis siklus hidup menuntut kesiapan fasilitas yang lebih baik. Posyandu kini melayani seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia.
Dengan cakupan pelayanan yang semakin luas, keterbatasan tempat menjadi tantangan serius. Posyandu yang sebelumnya hanya melayani ibu hamil dan balita kini harus menampung masyarakat dari berbagai kelompok usia.
Karena itu, ia meminta pemerintah kelurahan memberikan perhatian terhadap keberadaan Posyandu, termasuk penyediaan tempat pelayanan yang aman, ruang pemeriksaan ibu hamil, serta fasilitas penyimpanan peralatan kesehatan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Plt. Kepala Kelurahan Serui Kota, mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan Posyandu.
Ia menjelaskan bahwa kelurahan tidak mengelola Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara langsung seperti kampung yang memiliki mekanisme pengelolaan dana kampung. Oleh sebab itu, pemerintah kelurahan perlu mengusulkan kebutuhan program melalui pemerintah distrik agar dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran.
“Memang secara finansial kita masih kekurangan. Berbeda dengan kampung yang memiliki anggaran dana kampung. Kalau kelurahan, kita harus mengusulkan melalui distrik supaya kebutuhan tersebut bisa dimasukkan dalam DPA,” jelas Yulius.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah kelurahan tetap berupaya memperjuangkan kebutuhan Posyandu secara bertahap.
Yulius meminta para ketua kader menyampaikan kebutuhan masing-masing secara terbuka agar pemerintah dapat menyusun skala prioritas dan memperjuangkannya melalui Musrenbang tingkat kelurahan maupun distrik.
“Saya tidak menjanjikan semua kebutuhan langsung terpenuhi. Tetapi setidak-tidaknya harus ada usaha. Silakan sampaikan apa yang menjadi kekurangan di masing-masing Posyandu. Kami akan tampung dan berupaya memperjuangkannya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti beratnya tanggung jawab sosial yang dijalankan para kader. Menurutnya, pekerjaan kader tidak dapat dipandang ringan karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya transportasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mendengar tadi insentif yang diberikan hanya Rp50.000. Saya merasa sangat prihatin. Kader ini bekerja untuk masyarakat. Kalau kita meminta mereka melaksanakan tugas, tentu harus ada perhatian terhadap pengorbanan dan pekerjaan yang mereka lakukan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah kelurahan juga menyerahkan bantuan bahan natura berupa gula, susu, dan kacang hijau, disertai perlengkapan meja dan kursi plastik untuk menunjang kegiatan Posyandu. (**)
