Sinergi Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Matangkan Hak Politik OAP di Kepulauan Yapen

KEPULAUAN YAPEN, PAPUA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggandeng Bawaslu dan KPU untuk mematangkan kesiapan politik bagi Orang Asli Papua (OAP). Sinergi ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Materi Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pengurus Partai Politik dan Masyarakat OAP yang digelar di Ruang Rapat Bakesbangpol, Senin (16/11/2026).

Rapat krusial ini bertujuan menyelaraskan pemahaman dan materi yang akan disampaikan pada agenda sosialisasi besar pada Kamis (19/11/2026) mendatang di Gedung Silas Papare, Serui. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Sony Arnold Woria, S.Pd., M.T., Anggota Bawaslu Kepulauan Yapen Hofni Y. Mandripon, S.Pd., Ketua KPU Kepulauan Yapen Zakeus Rumpedai, serta jajaran panitia pelaksana. Fokus utama rakor adalah memastikan OAP memiliki kedaulatan politik yang sah, baik secara administrasi maupun kesiapan personal, guna menghadapi kontestasi politik lokal maupun jalur pengangkatan khusus.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Kepala Bakesbangpol Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria, mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini didorong oleh semangat pemberdayaan yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, penguatan politik OAP adalah tanggung jawab bidang ketahanan sosial dan politik untuk memastikan keterlibatan masyarakat adat tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pemain utama yang sehat secara jasmani dan rohani.

“Kami ingin memastikan bagaimana peran OAP dalam menjaga dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada. Di Bakesbangpol, urusan politik berada di bawah payung ketahanan sosial yang mencakup pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, kami juga menggandeng Dinas Kesehatan untuk memberikan pemahaman mengenai kesehatan, termasuk terkait HIV/AIDS, karena syarat untuk masuk dalam proses politik seperti DPRK, DPRP, maupun MRP adalah sehat jasmani dan rohani,” tegas Sony.

Sony menambahkan bahwa persiapan ini sangat krusial mengingat agenda politik besar menanti, mulai dari proses Majelis Rakyat Papua (MRP) pada 2028, hingga pengangkatan anggota DPRK dan DPRP pada 2029. Ia berharap Bawaslu dan KPU dapat memberikan materi yang bersifat membentengi OAP dari praktik politik praktis yang merugikan. “Kami mengundang kepala kampung, tujuh suku, dan pengurus partai politik dari kalangan OAP agar mereka jauh lebih baik mempersiapkan diri,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Kepulauan Yapen, Hofni Y. Mandripon, memberikan catatan kritis terkait tantangan administrasi yang kerap menjerat masyarakat adat. Berdasarkan data Bawaslu, banyak ditemukan kasus di mana nama-nama OAP tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tanpa sepengetahuan individu yang bersangkutan. Hal ini berpotensi menggugurkan hak mereka jika ingin menempuh jalur pengangkatan anggota legislatif melalui jalur adat.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Kesbangpol yang menggunakan Dana Otsus untuk pendidikan politik ini. Masalah utama yang kami temukan adalah banyak masyarakat adat yang namanya ‘dicatut’ atau terdaftar di Sipol karena hubungan kedekatan dengan partai politik tertentu. Ketika mereka ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRK atau MRP jalur pengangkatan, mereka kaget karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) akibat masih terdaftar sebagai anggota partai,” ungkap Hofni.

Hofni menegaskan bahwa dalam sosialisasi nanti, Bawaslu akan memberikan pencerahan mengenai langkah-langkah sterilisasi data. “Jangan sampai potensi putra-putri daerah gugur hanya karena masalah administrasi. Kami akan membimbing mereka bagaimana cara mengundurkan diri dari partai politik secara resmi dan memastikan nama mereka keluar dari Sipol sebelum tahapan pengangkatan dimulai,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai, menyoroti dinamika regulasi di tingkat nasional yang bergerak sangat cepat. Menurutnya, pendidikan politik tahunan seperti yang diinisiasi Kesbangpol adalah wadah terbaik bagi penyelenggara untuk menyampaikan pembaruan aturan, terutama pasca-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

“Kami sebagai penyelenggara sangat terbantu dengan fasilitas dari Kesbangpol. Saat ini, undang-undang pemilu sedang dibahas di tingkat nasional, dan nantinya akan diikuti oleh PKPU dan Perbawaslu yang baru. Kami siap memberikan kontribusi materi agar masyarakat kita di Yapen tidak tertinggal informasi regulasi.” jelas Zakeus.

Zakeus juga mendukung rencana Kesbangpol untuk melakukan sinkronisasi data Sipol bagi calon-calon jalur pengangkatan di masa mendatang. Hal ini dianggap sebagai langkah preventif agar kegagalan administratif seperti kasus “Saudara Mika” yang sempat mencuat di publik tidak terulang kembali.

Melalui sosialisasi yang akan dilaksanakan di Gedung Silas Papare Kamis besok, diharapkan masyarakat asli Papua di Kepulauan Yapen semakin sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu menempatkan diri secara tepat dalam sistem demokrasi nasional maupun kekhususan Papua. (**)

Pos terkait