BALIKPAPAN-Fokusinews.com. Fast Respon Nusantara Counter Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas praktik pertambangan ilegal, peredaran BBM ilegal, serta penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Umum Fast Respon Nusantara Counter Polri, Agus Flores, menginstruksikan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Indonesia agar meningkatkan pengawasan dan melakukan investigasi terhadap berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
“Siapapun yang membekingi, segera laporkan ke Polda masing-masing wilayah. Jangan beri ruang bagi kejahatan yang merusak negara dan generasi bangsa,” tegas Agus Flores.
Instruksi tersebut mendapat respons dari Ketua DPW Fast Respon Nusantara Counter Polri Kalimantan Timur, Andi Nasrun. Ia meminta seluruh jajaran di wilayah Kaltim untuk aktif turun ke lapangan dan mengumpulkan informasi terkait dugaan aktivitas tambang ilegal, BBM ilegal maupun peredaran narkoba.
“Siapapun oknum yang membekingi narkoba, BBM ilegal maupun tambang ilegal, laporkan dan tindak sesuai ketentuan hukum. Jangan pandang bulu. Narkoba sangat merusak generasi muda,” ujar Andi Nasrun kepada media Lensa Balikpapan, Rabu (13/8/2026).
Andi juga menyatakan dukungan terhadap Polda Kalimantan Timur dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, khususnya dalam menghadapi ancaman narkoba dan berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas ilegal.
“Kami dari Fast Respon Nusantara Counter Polri DPW Kaltim siap bersinergi dengan aparat penegak hukum. Mari bersama-sama menjaga Balikpapan dan Kalimantan Timur agar bersih dari narkoba serta kejahatan lainnya,” katanya.
Menurutnya, pengawasan di lapangan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Setiap informasi mengenai dugaan aktivitas ilegal, kata dia, harus dikumpulkan secara objektif dan disampaikan kepada aparat berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Fast Respon Nusantara Counter Polri untuk ikut mendorong terciptanya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap berbagai aktivitas yang merugikan masyarakat maupun negara.
