GALAKSI Geruduk Kejati Sumsel, Soroti Dugaan KKN Anggaran Miliaran Rupiah di BKPSDM Kota Palembang dan Dinas Pariwisata Kota Palembang

Fokusinews.com | Palembang, – Gerakan Tolak Korupsi (GALAKSI) Provinsi Sumatera Selatan menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan. Dalam aksinya, GALAKSI mendesak aparat penegak hukum mengusut sejumlah kegiatan dan penggunaan anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Melalui pernyataan sikapnya, organisasi penggiat antikorupsi dan demokrasi tersebut menyampaikan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta indikasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam sejumlah kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Koordinator Aksi GALAKSI, Dasri NH, bersama Mukri dan M. Isa selaku Koordinator Lapangan (Korlap), menyebutkan beberapa instansi yang menjadi sorotan, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, dan Dinas Pariwisata Kota Palembang.

Pada BKPSDM Kota Palembang, GALAKSI menyoroti sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran cukup besar. Di antaranya, belanja konstruksi penambahan ruangan dan toilet serta perbaikan gedung Assessment Center senilai Rp1,49 miliar.

Kemudian pengadaan komputer sebesar Rp621,35 juta, belanja pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Rp2,35 miliar, kursus singkat pelatihan Rp3,20 miliar, hingga beasiswa tugas belajar jenjang S2 dengan pagu anggaran mencapai Rp11,73 miliar.

Selain itu, GALAKSI juga mempertanyakan pengadaan ordeng Gedung Assessment Center senilai Rp155 juta yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Dinas Pariwisata Palembang hingga Revitalisasi BKB Ikut Dipertanyakan
Sorotan berikutnya diarahkan kepada Dinas Pariwisata Kota Palembang. GALAKSI mempertanyakan sejumlah kegiatan, mulai dari belanja jasa tata rias senilai Rp143,7 juta, jasa penyelenggaraan acara Rp450 juta, hingga belanja jasa komunikasi dan sumber daya air serta listrik sebesar Rp470,55 juta.

Tak hanya itu, proyek revitalisasi Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) tahap II dengan pagu anggaran Rp4,34 miliar juga masuk dalam daftar kegiatan yang diminta untuk ditelusuri.

Kegiatan lainnya meliputi jasa reklame, film, iklan dan pemotretan, serta belanja penyelenggaraan perangkat daerah Pemerintah Kota Palembang dengan nilai anggaran yang tercantum masing-masing Rp300 juta dan Rp700 juta.

GALAKSI juga menyinggung Dinas Pariwisata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), khususnya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan dengan pagu anggaran Rp290 juta dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Lima Tuntutan GALAKSI kepada Aparat Penegak Hukum

Atas sejumlah kegiatan tersebut, GALAKSI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Pertama, meminta Wali Kota Palembang melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kegiatan OPD yang menjadi sorotan, guna memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Kedua, meminta Wali Kota Palembang mengevaluasi pimpinan OPD terkait dan mengambil tindakan tegas, termasuk pencopotan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.

Ketiga, mendesak Kajati Sumsel memanggil dan memeriksa pihak Dinas Pariwisata serta BKPSDM Kota Palembang untuk memberikan klarifikasi dan membuka data secara lengkap terkait kegiatan yang dipersoalkan.

Keempat, meminta Kejati Sumsel menelusuri seluruh proses pelaksanaan kegiatan dengan memanggil PPK, PPTK, dan bendahara guna memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Apabila ditemukan bukti permulaan dan unsur pidana yang cukup, GALAKSI meminta proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, mendesak aparat penegak hukum menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Melalui aksi tersebut, Dasri NH bersama Mukri dan M. Isa berharap Kejati Sumsel segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan serta melakukan penelusuran secara profesional dan transparan.

GALAKSI menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat. Setiap anggaran yang bersumber dari APBD harus dikelola secara terbuka, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pos terkait