Fokusinews.com,Selasa 21 Juli 2026
Jakarta, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., memastikan kesiapan lahan seluas 7,87 hektare di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Jakarta, Senin (20/7). Pertemuan ini menjadi langkah konkret sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan program pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu di wilayah perbatasan .
Lahan yang berlokasi di kawasan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) tersebut kini berstatus clean and clear atau bebas dari sengketa. Kementerian Transmigrasi telah menyetujui pelepasan aset Hak Pengelolaan Lahan (HPL) agar proses penyerahan dapat berjalan cepat .
“Alhamdulillah, Bapak Menteri Transmigrasi sudah menyetujui pelepasan lahan eks transmigrasi ini untuk diserahkan kepada Pemprov Kaltara sebagai wujud kolaborasi nyata pusat dan daerah dalam pengentasan kemiskinan serta pemenuhan hak pendidikan di perbatasan,” ujar Gubernur Zainal .
Kawasan ini dirancang untuk melayani kebutuhan pendidikan anak-anak dari tiga kabupaten, yaitu Bulungan, Tana Tidung, dan Malinau.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 dan Asta Cita Presiden RI, Sekolah Rakyat di Kaltara akan menerapkan sistem pendidikan berasrama terpadu . Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan seluruh biaya pendidikan, asrama, konsumsi, hingga kebutuhan belajar ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah .
Fasilitas yang akan dibangun di atas lahan 7,87 hektare tergolong lengkap. Berdasarkan masterplan yang dipaparkan, kawasan sekolah akan dilengkapi dengan:
· Gedung pembelajaran dua lantai untuk jenjang SD, SMP, dan SMA
· Asrama putra dan putri
· Rumah dinas guru
· Masjid sebagai sarana ibadah
· Gedung serbaguna
· Green house untuk pelatihan kecakapan hidup (life skills) di bidang agribisnis
Pasca pertemuan dengan Menteri Transmigrasi, Pemprov Kaltara kini fokus pada percepatan administrasi penerbitan Surat Hak Pakai (SHP) di Kantor Pertanahan Bulungan . Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa jika SHP telah terbit, Pemprov akan segera melaporkannya kepada Kementerian Sosial agar anggaran pembangunan dapat segera dieksekusi .
Pembangunan fisik ditargetkan mulai berjalan pada tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah optimistis Sekolah Rakyat dapat beroperasi penuh pada tahun 2027 .
“Kami akan pimpin langsung audiensi lanjutan ke kementerian terkait untuk memastikan komitmen ini segera terealisasi di lapangan. Pendidikan di wilayah terluar harus dikawal secara serius agar anak-anak kita bisa segera mendapatkan fasilitas belajar yang layak,” tegas Gubernur Zainal
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden RI sebagai bagian dari visi besar menghadirkan pendidikan yang cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin . Dengan beroperasinya Sekolah Rakyat di Bulungan, diharapkan tidak ada lagi anak-anak di perbatasan Kalimantan Utara yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi.
Editor : FN – AR
