Fokusinews.com, Rabu 19 Agustus 2026
TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tamara Moriska, S.H., M.H., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait Penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (19/8/26).
Kegiatan yang digelar sebagai forum strategis ini bertujuan membahas berbagai aspek dan indikator yang berkaitan dengan kondisi serta kualitas demokrasi di Bumi Benuanta. FGD tersebut diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki peran sentral dalam proses pembangunan dan penguatan demokrasi di daerah.
Kehadiran DPRD Kalimantan Utara dalam forum ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan kualitas demokrasi, sekaligus mendorong terciptanya ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, para peserta membahas berbagai kondisi, perkembangan, serta tantangan demokrasi di Kalimantan Utara yang menjadi bagian dari penilaian IKD. Beragam pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai dinamika kehidupan demokrasi di daerah ini.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, serta seluruh elemen terkait dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Menurut politisi Hanura ini , demokrasi yang berkualitas tidak hanya tercermin dari proses politik semata, tetapi juga dari keterbukaan, partisipasi masyarakat, pemenuhan hak-hak warga, serta kemampuan pemerintah dan lembaga publik dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Karena itu, partisipasi publik menjadi salah satu indikator penting yang tidak bisa diabaikan,” ujar Tamara.
Melalui FGD ini, hasil penilaian IKD diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini berjalan lancar dan diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk terus mengawal proses penilaian IKD demi terwujudnya iklim demokrasi yang semakin berkualitas di Provinsi Kalimantan Utara. (*)
Editor : FN – AR
Sumber : Hms DPRD
