Fokusinews.com, Selasa 04 Agustus 2026
MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen mempertahankan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya, menyusul rencana penonaktifan sekitar 4.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., usai mengikuti Forum Komunikasi terkait penonaktifan PBI Pemerintah Provinsi bersama BPJS Kesehatan Cabang Tarakan di Ruang Intulun, Selasa (4/8/2026).
Sekda Ernes menjelaskan, penonaktifan peserta diperkirakan mulai berlaku pada Oktober 2026 mendatang akibat keterbatasan anggaran pemerintah provinsi. Menyikapi hal itu, Pemkab Malinau akan segera mengkaji kemampuan keuangan daerah untuk mengambil alih pembiayaan peserta terdampak.
“Kami akan mengkaji secara mendalam kapasitas fiskal daerah agar masyarakat tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Hasil kajian ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Malinau dan dibahas bersama para kepala daerah se-Kalimantan Utara,” ujar Ernes.
Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan cakupan UHC akan terus menjadi prioritas agar seluruh warga tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala status kepesertaan.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Penandatanganan MoU ini menjadi wujud sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta meningkatkan koordinasi dan pelayanan kesehatan bagi peserta di wilayah Kabupaten Malinau.
Dengan langkah antisipatif dan sinergi lintas sektor ini, Pemkab Malinau optimistis dapat menjaga status UHC tetap utuh, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Bumi Agung Malinau.
Editor : FN – AR
