Fokusinews.com, Rabu 05 Agustus 2026
TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara H Denny Harianto, S.E, M.M menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakordal) bukan sekadar forum rutin untuk membahas penyerapan anggaran. Ia meminta agar seluruh perangkat daerah menjadikan momen tersebut sebagai ajang evaluasi serius untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Denny Harianto saat memimpin Rakordal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara , Rabu (05/08/2026).
Di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai terbatas, ia menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengetatan pada belanja operasional yang dianggap tidak prioritas.
“Kita berkumpul bukan untuk formalitas. Kita harus melihat secara objektif sejauh mana target capaian program kerja, hambatan utama, dan bagaimana penyelesaiannya di tengah kondisi fiskal daerah saat ini,” ujar Denny Harianto
Sebagai langkah konkret, ia memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi anggaran secara ketat. Hal ini mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas yang tidak esensial, minimisasi kegiatan seremonial, serta penekanan belanja barang dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan indikator kinerja utama (IKU).
Lebih lanjut, Denny Harianto menjelaskan bahwa langkah penghematan ini penting untuk memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar terserap pada kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Prioritas kita adalah bagaimana anggaran bisa menyentuh program yang memberikan manfaat nyata. Jika belanja operasional bisa ditekan, maka ruang fiskal kita akan lebih lega untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan layanan publik,” tambahnya.
Melalui instruksi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap seluruh jajaran dapat lebih berorientasi pada hasil (outcome). Denny mengingatkan bahwa setiap realisasi anggaran harus terukur dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
“Jangan sampai ada kegiatan yang hanya menyerap anggaran tetapi tidak menghasilkan output yang signifikan. Mari kita fokus pada kinerja,” pungkasnya.
Penekanan ini diharapkan mampu mendorong seluruh OPD di lingkup Provinsi Kaltara untuk lebih kreatif dan efektif dalam menjalankan program, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Editor : FN – AR
