Sekretaris LiRA Papua, Yohanis Wanane, mengatakan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya menunjukkan kondisi IPLT Koya Koso saat ini sangat memprihatinkan dibandingkan saat masih dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan di lapangan, kondisi IPLT Koya Koso saat ini sangat memprihatinkan. Sejak adanya nota kesepahaman antara PDAM dan UPTD Instalasi Pengolahan Lindi, pengelolaan IPLT yang sebelumnya ditangani Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura menjadi tidak optimal dan cenderung terbengkalai,” ujar Yohanis Wanane kepada fokusinews pada Jumat (19/06/2026).

Menurutnya, Pemerintah Kota Jayapura perlu segera mengambil langkah korektif dengan meninjau kembali kebijakan tersebut. LiRA Papua menilai pengelolaan IPLT Koya Koso sebaiknya dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum melalui UPTD yang sebelumnya telah memiliki pengalaman dan kapasitas teknis dalam mengelola fasilitas tersebut.

“Wali Kota perlu turun langsung melihat kondisi di lapangan. Pengelolaan IPLT harus dikembalikan kepada UPTD yang selama ini memahami sistem kerja dan kebutuhan operasional fasilitas tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” katanya.

Tidak hanya menyoroti IPLT, LiRA Papua juga menemukan sejumlah persoalan pada fasilitas pengolahan limbah lainnya yang berada di kawasan yang sama. Salah satunya adalah fasilitas pengolahan limbah tinja menjadi pupuk kompos yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura.

Menurut Yohanis, fasilitas tersebut tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan yang memadai sehingga sejumlah peralatan penting dilaporkan hilang dan diduga dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami melihat adanya pembiaran terhadap aset-aset daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Bahkan alat-alat pengolahan limbah menjadi pupuk kompos dilaporkan hilang tanpa adanya langkah konkret untuk pengamanan maupun pemulihan aset,” tegasnya.

LiRA Papua menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aset daerah yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi lingkungan yang sangat strategis bagi Kota Jayapura.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti minimnya jumlah personel yang bertugas di IPLT Koya Koso. Dari kebutuhan ideal sekitar 15 petugas, saat ini operasional fasilitas tersebut hanya ditangani oleh enam orang pegawai.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelayanan pengelolaan lumpur tinja dan berdampak langsung terhadap penerimaan daerah dari sektor retribusi pelayanan sanitasi.

“Kota Jayapura saat ini membutuhkan penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya berasal dari sektor pelayanan sanitasi dan pengelolaan limbah. Jika fasilitas ini tidak dikelola secara maksimal, maka potensi pendapatan daerah yang seharusnya bisa diperoleh juga akan hilang,” ujar Yohanis.

Sebagai organisasi yang selama ini aktif mengawal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, LiRA Papua menilai pengelolaan IPLT Koya Koso harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas lingkungan sekaligus penguatan kapasitas fiskal daerah.

Karena itu, LiRA Papua meminta PDAM Jayapura kembali fokus pada tugas utamanya sebagai penyedia layanan air minum bagi masyarakat Kota Jayapura.

“PDAM seharusnya fokus mengurus pelayanan air bersih bagi masyarakat. Jangan sampai tugas utama pelayanan air minum terganggu karena harus mengelola lumpur tinja. Menurut kami, kondisi ini kurang tepat dan perlu segera dievaluasi oleh pemerintah daerah,” katanya.

Selain evaluasi pengelolaan, LiRA Papua juga mendesak Wali Kota Jayapura untuk mengembalikan sejumlah aset operasional IPLT yang saat ini berada dalam penguasaan PDAM Jayapura.

Aset yang dimaksud meliputi tiga unit mobil tangki penyedot tinja dan satu unit kendaraan operasional jenis Mitsubishi L300 yang sebelumnya digunakan untuk mendukung operasional IPLT Koya Koso.

“Armada tersebut merupakan sarana vital dalam menunjang pelayanan IPLT kepada masyarakat. Kami meminta Wali Kota Jayapura mengambil langkah tegas agar seluruh aset yang sebelumnya digunakan UPTD dapat dikembalikan sehingga operasional dan pelayanan sanitasi kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” pungkas Yohanis Wanane.

LiRA Papua berharap Pemerintah Kota Jayapura segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola IPLT Koya Koso demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga aset daerah, memperkuat pengelolaan lingkungan, serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Artikel LiRA Papua Desak Wali Kota Jayapura Evaluasi Pengelolaan IPLT Koya Koso, Dinilai Terbengkalai dan Berpotensi Rugikan Daerah pertama kali tampil pada FokusiNews.

Plt. Ketua LiRA Wilayah Papua, Yohanis Wanane, mengatakan bahwa sejak awal pihaknya memandang MBG sebagai kebijakan yang tepat karena menyasar kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Meski demikian, tata kelola operasional yang diterapkan saat ini dinilai belum efisien.

“Sejak awal kami di LiRA Papua telah menyampaikan bahwa Program MBG adalah program yang sangat baik karena menyentuh kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Namun yang menjadi persoalan adalah biaya operasional penyelenggaraannya yang terlalu besar dibandingkan tujuan yang ingin dicapai,” ujar Wanane.

Menurutnya, tingginya biaya operasional justru berpotensi mengaburkan tujuan utama program dan membuka ruang munculnya persoalan tata kelola.

LiRA Papua juga menyoroti munculnya kasus hukum yang menyeret mantan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Peristiwa tersebut dinilai sebagai peringatan serius bahwa sistem pengelolaan MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Peristiwa itu menunjukkan bahwa sistem yang dibangun saat ini memiliki potensi inefisiensi dan kerentanan dalam pengelolaan anggaran negara,” katanya.

LiRA Papua mengungkapkan bahwa sejak awal telah mengusulkan agar operasional MBG dilaksanakan melalui sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah, sebagaimana semangat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Wanane, pola tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada siswa sebagai penerima program, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga siswa.

“Apabila pengelolaan MBG dilakukan oleh sekolah melalui Komite Sekolah, maka manfaat program tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh keluarga siswa. Orang tua murid, khususnya para ibu yang selama ini tidak memiliki penghasilan tetap, dapat dilibatkan dalam penyediaan dan pengelolaan makanan bergizi sehingga memperoleh tambahan pendapatan,” jelasnya.

Ia menilai model berbasis sekolah akan memperkuat pengawasan karena seluruh proses berlangsung di lingkungan pendidikan yang mudah dikontrol oleh guru, orang tua, serta masyarakat sekitar.

Dengan demikian, potensi terjadinya keracunan makanan maupun distribusi yang tidak sesuai standar dapat diminimalkan.

Selain itu, sekolah dinilai lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik sesuai standar pemerintah, termasuk menyediakan vitamin atau suplemen tambahan yang mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak.

LiRA Papua menyebut pendekatan serupa telah diterapkan di sejumlah negara Asia dan terbukti mampu meningkatkan kualitas gizi siswa melalui keterlibatan langsung komunitas sekolah.

Di sisi lain, model tersebut juga dipandang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Di tengah ancaman perlambatan ekonomi dan tantangan fiskal nasional, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat. Dengan model pengelolaan berbasis sekolah, negara dapat menghemat anggaran, meminimalkan biaya birokrasi, dan menghindari kebutuhan pemotongan anggaran pada kementerian dan lembaga lain,” kata Wanane.

Terkait pengawasan kualitas makanan dan standar gizi, LiRA Papua menilai Dinas Kesehatan di setiap daerah telah memiliki sumber daya, kewenangan, serta tugas pokok yang jelas untuk menjalankan fungsi tersebut.

Atas dasar itu, LiRA Papua mengusulkan agar pemerintah pusat mengkaji kemungkinan melakukan restrukturisasi kelembagaan dalam pelaksanaan MBG, termasuk mempertimbangkan peleburan fungsi Badan Gizi Nasional ke dalam Kementerian Kesehatan.

Menurut LiRA, langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memangkas rantai birokrasi yang dinilai terlalu panjang.

“Yang perlu diselamatkan adalah programnya, bukan lembaganya. MBG harus tetap berjalan karena merupakan program strategis Presiden untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Namun mekanisme pengelolaannya harus diperbaiki agar lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” tegas Yohanis Wanane.

LiRA Papua berharap pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap tata kelola MBG tanpa menghilangkan substansi utama program, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik demi menyongsong generasi emas di masa depan.

Artikel LiRA Papua Dukung MBG, Usul BGN Dilebur ke Kementerian Kesehatan Demi Efisiensi pertama kali tampil pada FokusiNews.