Jayapura, fokusinews.com – Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) Papua menegaskan tetap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas Presiden dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, organisasi tersebut menilai mekanisme pengelolaan program perlu dievaluasi secara menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Plt. Ketua LiRA Wilayah Papua, Yohanis Wanane, mengatakan bahwa sejak awal pihaknya memandang MBG sebagai kebijakan yang tepat karena menyasar kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Meski demikian, tata kelola operasional yang diterapkan saat ini dinilai belum efisien.
“Sejak awal kami di LiRA Papua telah menyampaikan bahwa Program MBG adalah program yang sangat baik karena menyentuh kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Namun yang menjadi persoalan adalah biaya operasional penyelenggaraannya yang terlalu besar dibandingkan tujuan yang ingin dicapai,” ujar Wanane.
Menurutnya, tingginya biaya operasional justru berpotensi mengaburkan tujuan utama program dan membuka ruang munculnya persoalan tata kelola.
LiRA Papua juga menyoroti munculnya kasus hukum yang menyeret mantan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Peristiwa tersebut dinilai sebagai peringatan serius bahwa sistem pengelolaan MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Peristiwa itu menunjukkan bahwa sistem yang dibangun saat ini memiliki potensi inefisiensi dan kerentanan dalam pengelolaan anggaran negara,” katanya.
LiRA Papua mengungkapkan bahwa sejak awal telah mengusulkan agar operasional MBG dilaksanakan melalui sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah, sebagaimana semangat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Wanane, pola tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada siswa sebagai penerima program, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga siswa.
“Apabila pengelolaan MBG dilakukan oleh sekolah melalui Komite Sekolah, maka manfaat program tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh keluarga siswa. Orang tua murid, khususnya para ibu yang selama ini tidak memiliki penghasilan tetap, dapat dilibatkan dalam penyediaan dan pengelolaan makanan bergizi sehingga memperoleh tambahan pendapatan,” jelasnya.
Ia menilai model berbasis sekolah akan memperkuat pengawasan karena seluruh proses berlangsung di lingkungan pendidikan yang mudah dikontrol oleh guru, orang tua, serta masyarakat sekitar.
Dengan demikian, potensi terjadinya keracunan makanan maupun distribusi yang tidak sesuai standar dapat diminimalkan.
Selain itu, sekolah dinilai lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik sesuai standar pemerintah, termasuk menyediakan vitamin atau suplemen tambahan yang mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak.
LiRA Papua menyebut pendekatan serupa telah diterapkan di sejumlah negara Asia dan terbukti mampu meningkatkan kualitas gizi siswa melalui keterlibatan langsung komunitas sekolah.
Di sisi lain, model tersebut juga dipandang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Di tengah ancaman perlambatan ekonomi dan tantangan fiskal nasional, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat. Dengan model pengelolaan berbasis sekolah, negara dapat menghemat anggaran, meminimalkan biaya birokrasi, dan menghindari kebutuhan pemotongan anggaran pada kementerian dan lembaga lain,” kata Wanane.
Terkait pengawasan kualitas makanan dan standar gizi, LiRA Papua menilai Dinas Kesehatan di setiap daerah telah memiliki sumber daya, kewenangan, serta tugas pokok yang jelas untuk menjalankan fungsi tersebut.
Atas dasar itu, LiRA Papua mengusulkan agar pemerintah pusat mengkaji kemungkinan melakukan restrukturisasi kelembagaan dalam pelaksanaan MBG, termasuk mempertimbangkan peleburan fungsi Badan Gizi Nasional ke dalam Kementerian Kesehatan.
Menurut LiRA, langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memangkas rantai birokrasi yang dinilai terlalu panjang.
“Yang perlu diselamatkan adalah programnya, bukan lembaganya. MBG harus tetap berjalan karena merupakan program strategis Presiden untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Namun mekanisme pengelolaannya harus diperbaiki agar lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” tegas Yohanis Wanane.
LiRA Papua berharap pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap tata kelola MBG tanpa menghilangkan substansi utama program, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik demi menyongsong generasi emas di masa depan.
