POLSEK KOTA BARU POLRES MELAWI DIDUGA KUAT BEKINGI AKTIVITAS TAMBANG ILEGAL DAN PEMBELI EMAS, MUNCUL DUGAAN ALIRAN UANG BEKINGAN – POLDA KALBAR DIMINTA TURUN TANGAN
MELAWI, KALIMANTAN BARAT – Dugaan adanya praktik pembekingan terhadap aktivitas pertambangan ilegal, termasuk aktivitas para pembeli emas, yang menyeret oknum di lingkungan Polsek Kota Baru, Polres Melawi, perlu mendapat perhatian serius dari jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar).
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Kota Baru, Kabupaten Melawi.
Bahkan, muncul dugaan adanya aliran uang yang disebut-sebut sebagai uang koordinasi atau uang bekingan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas pertambangan ilegal maupun perdagangan emas.
Jika dugaan tersebut benar, tentu merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Aparat kepolisian seharusnya berdiri di garda terdepan dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal, bukan justru diduga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum.
Polda Kalbar Diminta Lakukan Pemeriksaan
Atas munculnya dugaan tersebut, Polda Kalbar, khususnya Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), diminta segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap oknum anggota Polsek Kota Baru Polres Melawi yang diduga terlibat.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dan transparan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana, komunikasi, maupun hubungan antara oknum aparat dengan para pelaku tambang ilegal dan pembeli emas.
Apabila ditemukan bukti keterlibatan anggota kepolisian, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum dan kode etik kepolisian yang berlaku.
Jangan Sampai Hukum Hanya Tajam ke Bawah
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Jangan sampai masyarakat kecil ditindak, sementara pihak-pihak yang memiliki kekuatan finansial justru mendapatkan perlindungan apabila dugaan pembekingan tersebut terbukti.
Hingga berita ini disiarkan, dugaan keterlibatan oknum anggota Polsek Kota Baru tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Polda Kalbar diharapkan segera merespons persoalan ini demi menjaga kepercayaan, publik terhadap institusi Polri serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Berita tersebut memuat dugaan yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Pihak Polsek Kota Baru dan Polres Melawi perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab.(red)





