JAYAPURA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) Papua mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Natalius Pigai dari jabatannya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM).
Menurut Ketua DPW LiRA Papua, Yohanis Wanane, penilaian tersebut didasari oleh kinerja yang dinilai tidak produktif dan tidak fokus pada tugas utama. Ia menilai bahwa jajaran kabinet harus cakap dan profesional dalam merespons berbagai isu yang berkembang di ruang publik.
“Jabatan yang diemban Natalius Pigai adalah Menteri HAM, bukan juru bicara kepresidenan. Sayangnya, setiap hal yang menjadi kontrol sosial masyarakat justru selalu dikaitkan dengan isu HAM. Akibatnya, Kementerian HAM terlihat tidak produktif dan hanya sibuk menjadi tameng pemerintah terhadap pendapat masyarakat dalam menilai pengelolaan pemerintahan selama ini,” tegas Yohanis Wanane, Senin (05/05/2026).
Lebih jauh, Yohanis menyoroti sikap Natalius Pigai yang dinilai abai terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di tanah kelahirannya sendiri. Ia mencontohkan kasus penyerobotan tanah di Merauke oleh pihak swasta (PSN) hingga kasus terbaru yang terjadi di Papua Tengah terkait jatuhnya 12 korban rakyat sipil.
Kami menilai “Sebagai putra asli Papua, justru Natalius Pigai terlihat tidak melihat atau pura-pura tidak tahu terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Dirinya justru terlihat lebih sibuk mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan hal-hal lain yang tidak relevan, sementara kasus pelanggaran HAM yang nyata dibiarkan,” ujarnya.
Menurut LiRA Papua, pernyataan-pernyataan yang sering dilontarkan Natalius Pigai justru mempertontonkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu HAM. Hal-hal yang dianggap sepele justru dilekatkan dengan isu HAM, sementara kasus besar di lapangan justru didiamkan.
Merespons hal tersebut, LiRA Papua menilai beberapa nama yang layak menempati posisi menteri HAM, ada beberapa tokoh Papua yang dinilai lebih cakap, berkompeten, dan layak menduduki jabatan Menteri HAM untuk menggantikan Natalius Pigai.
“Kami menilai ada putra Papua lain yang jauh lebih mumpuni, seperti Senator asal Papua Barat Daya, Paul Vinsen Mayor, atau Kepala Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandei, atau dari kalangan politisi seperti Tonny Tesar atau Mereka memiliki latar belakang dan pemahaman yang kuat mengenai isu HAM serta berani bersikap tegas, ada juga nama Haris Ashar dari tokoh nasional yang juga layak menempati jabatan Menteri HAM” pungkas Yohanis,
